TPP di Bondowoso Mulai Bahas Pembentukan Koperasi Merah Putih

TIMESINDONESIA, BONDOWOSO – Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Pendamping Desa Kabupaten Bondowoso, menggelar halal bihalal sekaligus koordinasi dengan koordinator provinsi, di Pendapa Raden Bagus Asra, Rabu (24/4/2025).

Momen halal bihalal tersebut dimanfaatkan untuk koordinasi terkait sejumlah kebijakan baru presiden Prabowo Subianto, termasuk soal pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. 

Advertisement

Apalagi sudah ada Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang ditandatangani pada tanggal 27 Maret 2025 lalu. 

Salah satu isi Inpres tersebut yakni mengambil langkah-langkah komprehensif yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing, untuk melaksanakan kebijakan strategis optimalisasi dan percepatan pembentukan melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi 80 ribu Kopdes Merah Putih.

Kordinator Kabupaten TPP Bondowoso, Andiono Putra menjelaskan, sengaja mengumpulkan 110 TPP Bondowoso setidaknya ada beberapa hal yang ingin disinkronkan.

"Selain momentum halal bihalal karena baru saja lebaran, kita juga melakukan koordinasi dengan koordinator TPP Provinsi Jawa Timur," kata dia. 

Menurutnya, peralihan kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto membuat regulasi cukup dinamis. 

Sehingga mengharuskan pihaknya untuk melakukan koordinasi dengan koordinator TPP provinsi.

Setidaknya dengan kepemimpinan baru tersebut, ada regulasi dinamis yang harus dipahami seluruh TPP Bondowoso yang pastinya juga ada fokus baru yang harus dilakukan.

" Mulai dari koordinasi penataan TPP hingga bagaimana implementasi kebijakan terkait Koperasi Merah Putih," kata dia. 

Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dengan menemui Pj sekretaris daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa(DPMD) Bondowoso untuk menindaklanjuti hal itu.

"Kita sampaikan bahwa di kabupaten lain, Satgas pembentukan Koperasi Merah Putih diketuai oleh sekretaris daerah," jelas dia.

Menurutnya, langkah koordinasi dengan Pemkab tersebut juga dilanjutkan dengan koordinasi lintas sektor, mengingat tak mungkin pihaknya mendorong seluruh desa sendirian tanpa ada campur tangan pemerintah.

"Makanya butuh bantuan dari pemerintah level kabupaten, seterusnya agar bisa melibatkan OPD lain seperti Diskoperindag," tuturnya.

Dirinya juga menyebutkan, keterlibatan lintas sektor tersebut, tetap memfasilitasi desa untuk melakukan musyawarah desa (Musdes) agar terlaksana dengan baik.

"Soal sumber dananya kita lihat kebijakan pusat maupun kementerian, diarahkan ke dana desa atau ada sumber lain," ucap Andiono.

Terakhir Andiono menjelaskan, dengan adanya regulasi tersebut ada tambahan fokus pendampingan oleh pihaknya yakni terkait pembentukan Koperasi Merah Putih Dan Indeks Desa. “Itu di luar fokus lain yang telah masuk regulasi lama,” imbuh dia.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.