DPRD Banyuwangi Dukung Penggunaan Material Pabrikasi pada Proyek Pemerintah

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Zamroni SH, anggota Komisi IV DPRD Banyuwang, Jawa Timur, mengaku sangat mendukung penggunaan material pabrikasi dalam pengerjaan proyek infrastuktur pemerintah. Menurutnya, material pabrikasi seperti U-Ditch dan Box Culvert, memang cukup relevan untuk mendorong percepatan waktu pengerjaan, kualitas hasil pekerjaan dan keawetan bangunan.

“Untuk proyek-proyek di perkotaan dengan aktivitas masyarakat yang sibuk, material pabrikasi sangat cocok,” katanya, Rabu (2/7/2025).

Advertisement

Namun guna memastikan keawetan bangunan, Zamroni meminta dilakukan pengecekan kualitas material pabrikasi. Material bahan pembuatan harus diperiksa secara berkala. Dipastikan bahan tersebut sesuai dengan spesifikasi dan harga satuan.

Dicontohkan, U-Ditch memiliki harga satuan antara Rp550 ribu-Rp800 ribu. Box Culvert, dengan harga satuan sekitar Rp600 ribu-Rp1 juta. Maka, bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan pun harus benar-benar setara.

“Ini penting, karena berkaitan dengan kualitas dan memastikan anggaran pemerintah yang dibelanjakan memang sesuai. Jangan sampai, bahan yang digunakan kualitasnya kurang bagus, tapi harga satuan terlalu tinggi,” beber politisi NasDem Banyuwangi tersebut.

Anggota dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Banyuwangi ini menilai selama ini kualitas bangunan proyek pemerintah dari bahan pabrikasi belum bisa dipastikan kualitasnya. Mengingat pemeriksaan berkala secara terbuka terkait material bahan pembuatan belum pernah dilakukan.

“Harapan kami, guna optimalisasi anggaran, ditengah efisiensi anggaran, pengecekan berkala material bahan pembuatan bisa dilakukan, dengan melibatkan fungsi pengawasan dewan, jika perlu perwakilan masyarakat,” ujarnya.

Langkah tersebut dianggap penting mengingat, material bahan pembuatan sangat menentukan kualitas.

“Untuk itu harus benar-benar termonitor, dan kalau bisa secara terbuka. Karena jika kualitas bahan tidak baik, maka bisa dipastikan beton pabrikasi yang dihasilkan juga kualitasnya tidak baik,” urai Zamroni.

Disisi lain, Ketua MPC Pemuda Pancasila Banyuwangi tersebut juga berharap tidak semua proyek pemerintah daerah menggunakan material pabrikasi. Alias tetap wajib ada kegiatan infrastuktur yang melibatkan masyarakat atau dikerjakan secara konvensional.

“Semua tahu, saat ini ekonomi sedang sulit. Ketersediaan lapangan kerja tetap menjadi pondasi utama untuk menjaga daya beli masyarakat,” cetusnya.

Misal, masih Zamroni, proyek pemerintah yang berlokasi di pedesaan, harus diprioritaskan yang bisa melibatkan masyarakat. Selain sisi manfaat ekonomi, kelestarian ekosistem wajib menjadi pertimbangan.

“Contohnya, proyek-proyek di area pesawahan, jangan pakai material pabrikasi. Biar cacing, belut tetap lestari, biar kesuburan tanah tetap terjaga,” papar Zamroni.

“Di daerah pesawahan kan juga banyak warga yang butuh pekerjaan, maka pengerjaan proyek pemerintah lebih baik jangan pakai material pabrikasi,” tambahnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.