UMBY dan Kemensos RI Jalin Kemitraan Strategis untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY) resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Penandatanganan dilakukan di Grha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada (UGM), pada Kamis (17/7/2025). Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Sosial RI, Drs. H. Saifullah Yusuf.
Advertisement
Selain UMBY, sebanyak 15 perguruan tinggi lainnya di DIY juga turut serta dalam kolaborasi ini. Kemitraan strategis ini akan diwujudkan melalui berbagai program seperti penelitian terapan, pemberdayaan masyarakat, hingga pengabdian yang menyasar langsung kebutuhan warga miskin ekstrem.
Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UMBY, Luky Kurniawan, M.Pd., menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah konkret dalam menjembatani program pemerintah dengan kondisi riil masyarakat di lapangan. LPPM UMBY akan fokus menghadirkan intervensi berbasis data dan riset yang mendalam, guna menghasilkan solusi berkelanjutan.
“Kami ingin memastikan bahwa pendekatan yang dilakukan bersifat jangka panjang dan memberdayakan. Keterlibatan akademisi sangat penting untuk memperkuat efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem,” ujar Luky.
Rektor UMBY, Dr. Ir. Agus Slamet, S.TP., M.P., MCE., menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran sentral sebagai agen perubahan. UMBY, lanjutnya, terus mendorong pendekatan sociopreneurship, yakni mengembangkan mahasiswa menjadi wirausahawan sosial yang memberi dampak positif bagi masyarakat.
“Visi kami sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam Mars Mercu Buana, terdapat komitmen untuk berbakti kepada negeri dan membela kaum marjinal. Itulah semangat yang kami bawa dalam mendukung program-program pemerintah,” ucap Agus, Senin (21/7/2025).
Setelah penandatanganan MoU, kegiatan dilanjutkan dengan seremoni Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial (Bansos). Sebanyak 1.000 KPM dinyatakan lulus dan tidak lagi menerima bantuan rutin, melainkan akan dialihkan ke program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, hingga bantuan bahan baku produksi.
Menteri Sosial RI, Drs. H. Saifullah Yusuf menekankan bahwa program bansos tidak bertujuan membuat masyarakat bergantung, melainkan sebagai langkah awal menuju kemandirian ekonomi. Ia juga memberikan apresiasi atas keterlibatan perguruan tinggi dalam mendampingi pelaksanaan program sosial.
“Kita tahu, mayoritas wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi berada di sekitar pusat pendidikan, termasuk Yogyakarta. Maka kami mengajak perguruan tinggi ikut aktif mengentaskan kemiskinan di lingkungan sekitar kampus,” tegasnya.
Kegiatan bertema “Berani Graduasi, Siap Mewujudkan Generasi Indonesia Emas” ini menjadi bukti komitmen bersama antara pemerintah dan akademisi dalam menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya. (*)
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Editor | : Amar Riyadi |
Publisher | : Rochmat Shobirin |