Kemenkumham Jabar Dorong Pengendalian TBC dan HIV di Lapas, Sinergi Stakeholder Jadi Kunci Keberhasilan Program PRINAS 2024

TIMESINDONESIA, JAWA BARAT – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Barat, melaksanakan Program Prioritas Nasional (PRINAS) 2024, untuk pengendalian penyakit menular TBC dan HIV di Lapas dan Rutan.

Program ini dilaksanakan selama tiga hari, 5–7 Desember 2024, di Hotel De Paviljoen Bandung, dengan melibatkan 35 peserta dari berbagai instansi dan organisasi terkait.

Advertisement

Hadir dalam kegiatan ini, Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Pemasyarakatan Adhayani, Direktur Teknologi dan Kerjasama Pemasyarakatan, M. Hilal, Kepala Kanwil Kemenkumham Jabar Masjuno, perwakilan Dinas Kesehatan, LSM TB-HIV, serta media.

Program ini, didasari oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menekankan pentingnya perawatan kesehatan dan pencegahan penyakit menular di lingkungan pemasyarakatan.

Dengan latar belakang kondisi overcrowded, kurangnya sanitasi, dan mobilitas warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang tinggi, penyebaran TBC dan HIV di Lapas dan Rutan, menjadi tantangan besar yang membutuhkan penanganan sistematis dan kolaborasi lintas sektor.

Kolaborasi Menjadi Kunci Utama

Kepala Kanwil Kemenkumham Jabar, Masjuno, menegaskan pentingnya kerja sama semua pihak, untuk mengatasi penyebaran penyakit menular di lingkungan Lapas. 

“Program ini menunjukkan komitmen kita dalam memberikan pelayanan kesehatan optimal bagi WBP. Penyelesaian masalah ini membutuhkan kerja sama luar biasa dari semua pihak, termasuk Pemasyarakatan, Dinas Kesehatan, LSM, dan stakeholder lainnya,” ujar Masjuno pada Kamis, 5 Desember 2024. 

Ia juga menyoroti data yang menunjukkan peningkatan kasus TBC di Lapas hingga 10 kali lipat pada 2023.

“Dengan kondisi padat, kebersihan, makanan, dan sanitasi harus menjadi prioritas utama,” tambahnya.

Pentingnya Penguatan Jejaring Kesehatan

Sementara itu, Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Pemasyarakatan, Adhayani, menggarisbawahi bahwa kerja sama dengan rumah sakit setempat sangat penting. 

Adhayani menyerukan penguatan jejaring kesehatan untuk mendorong perbaikan layanan dasar, kebersihan lingkungan, dan penanganan kesehatan yang lebih baik.

Bahkan pihaknya juga memaparkan rencana penyusunan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pengendalian HIV-AIDS dan TBC periode 2025–2029. 

"Kita harapkan rencana ini akan menjadi pilar dalam mencapai eliminasi TBC dan HIV di Indonesia pada 2030," katanya. 

Sementara itu, Direktur Teknologi dan Kerjasama Pemasyarakatan, M. Hilal menyampaikan, apresiasi kepada Kanwil Kemenkumham Jabar atas pelaksanaan program ini. 

“Bandung menjadi kota terakhir dalam rangkaian kegiatan ini selama tahun 2024. Semoga hasil dari kegiatan ini membawa dampak nyata dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih sehat,” ujarnya.

Hilal menerangkan bahwa untuk menuju Pemasyarakatan Bebas TBC dan HIV, program PRINAS 2024 diharapkan menjadi tonggak awal bagi terciptanya lingkungan pemasyarakatan yang sehat dan bebas penyakit menular. 

"Kolaborasi yang kuat antara Pemasyarakatan, Dinas Kesehatan, LSM, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama untuk menekan angka penderita TBC dan HIV, sekaligus meningkatkan kualitas hidup WBP di Lapas dan Rutan," katanya menandaskan. 

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayah Bandung Raya, serta LSM dan media.

Pertemuan ini, menjadi ajang sosialisasi Standar Pengendalian Penyakit Menular, di lingkungan pemasyarakatan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen PAS Nomor PAS-99.OT.02.02 Tahun 2023. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.