Kebijakan Publik Dalam Mengimplementasikan Kewajiban Pemerintah
Dalam buku “Kebijkan Publik, Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi” ini menjelaskan tentang kebutuhan, tuntutan, kepentingan, dan agenda setting semua pihak dalam pemerintahan.

Ruang Menulis untuk Indonesia
Kopi TIMES adalah ruang kolaboratif bagi siapa saja yang ingin menyuarakan ide, pengalaman, dan pemikiran kepada publik luas. Di sini, tulisan lahir dari beragam latar belakang: akademisi, mahasiswa, guru, santri, profesional, pelaku UMKM, pegiat komunitas, aktivis, birokrat, politisi, seniman, hingga warga biasa yang peduli pada isu di sekitarnya.
Malang – Dalam buku “Kebijkan Publik, Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi” ini menjelaskan tentang kebutuhan, tuntutan, kepentingan, dan agenda setting semua pihak dalam pemerintahan. Buku ini dibuat untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat dengan berbagai aspek dan ketentuan yang berlaku di dalamnya.
Penulis mengatakan bahwa kebijakan publik pastinya diikuti oleh reformasi yang melekat dalam aspek-aspek kebijakan publik. Formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, maupun evaluasi kebijkan adalah tindakan kebijakan publik yang dilakukan berdasarkan kepentingan kepada publik.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id
Dalam buku ini mengatakan bahwa reformasi kebijakan melekat dalam proses kebijakan publik. Formulasi kebijakan dilakukan berdasarkan kebutuhan secara langsung, tidak langsung diawali oleh proses pengamatan, penelitian, pengkajian dan berbagai analisis sebelum rumusan kebijakan itu ditetapkan mulai dari serap aspirasi masyarakat yang dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat.
A. RINGKASAN
BAB 2: Kebijakan Publik
Dalam buku ini menyimpulkan bahwa kebijakan adalah sebuah keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pejabat yang berwewenang untuk kepentingan-kepentingan publik yang diatur sedemikian rupa untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagai konsenkuensi logis dalam tindakan dan pernyataan oleh pemerintah. Kebijakan publik ini merupakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang yang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas. Dalam buku ini tertulis bahwa definisi kebijakan publik yang termasuk dalam sudut pandang diberikan oleh Easton (1969) sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat, sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukuan suatu tindakan terhadap masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.
INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id
BAB 3: Evaluasi Kebijakan Publik
Di dalam buku ini Evaluasi merupakan penilaian terhadap suatu persoalan yang umumnya menunjukan baik dan buruknya persoalan tersebut.
Evaluasi kebijakan pada dasarnya adalah suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuah hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target yang ditentukan (Darwin,1994). Tujuan dan fungsinya untuk mengatur kehidupan bersama, dalam arti untuk mencapai tujuan (visi dan misi) bersama yang telah disepakati. Sehingga jelas bahwa kebijkan oublik adalah jalsan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan.
BAB 4: Penilaian Kinerja
Dalam bab ini penilaian kinerja atau prestasi kerja adalah suatu proses yang digunakan oleh pimpinan sebagai bagian dari bentuk evaluasi terhadap kinerja untuk menentukan apakah seorang karyawan melakukak perkerjaan dengan baik atau tidak. Penilaian kinerja merupakan bagian dari sebuah sistem kinerja. Sistem penilaian kinerja pelayanan publik merupakan sebuah kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur Negara dalam memberikan pelayanan yang maksimal.
BAB 5: Reformasi Birokrasi
Dalam buku ini rewansyah menyebutkan bahwa reformasi adalah gerakan pembaharuan yang dilancarkan oleh kekuatan tertentu didalam masyarakat sebagai reaksi atau koreksi total dan fundamental terhadap kekuasaan yang sedang berjalan berdasarkan pertimbangan moral, politik, dan doctrinal. Buku ini menjelaskan reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan perubahan dan pembaharuan mendasar terhadap sistem penyelengggaraan pemerintah, reformasi birokrasi menjadi instrument untuk meningkatkan kualitas pelayan publik.
INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id
BAB 6: Pelayanan Publik dan Good Governance
Pelayanan publik secara prinsip adalah pelayanan yang diberikan oleh Negara atau pemerintah kepada rakyat atau masyarakat sebagai upaya pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, pengajaran, pekerjaan, usaha, perbankan, perhubungan dan lain sebagainya. Dalam buku ini menjelaskan bahwa pengertian good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Prinsip good governance adalah sebagai berikut: partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hokum, transparasi, peduli pada stakeholder, berorientasi pada kosensus, kesetaraan, efektifitas dan efesiensi, akuntabilitas, visi strategis.
BAB 7 : Formulasi kebijakan publik
Dalam bab ini menjelaskan bahwa formulasi kebijakan merupakan konsep untuk merencanakan apa yang akan di putuskan dan di abil kebijakanya. Formulasi kebijakan publik adalah suatu proses pemikiran dan tindakan manusia yang memiliki kewenangan dan merupakan suatu bentuk kepercayaan untuk memberikan penalaran secara sistematis dengan menggunaka data dan informasi yang baik dan benar.
INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id
B. KELEBIHAN
Ini adalah buku pengantar untuk mahasiswa atau siapa saja yang berminat mempelajari kebijakan publik. Bahasanya yang sederhana dan tidak berbelit-belit, disertai deskripsi yang cukup singkat membuat buku ini enak dibaca dan mudah dipahami.
C. KELEMAHAN
Kekurangan buku ini adalah banyak pengulangan kata dan huruf yang kurang tepat
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.


