Pentingnya Etika Komunikasi Krisis Penanggulangan Wabah Covid-19

TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Dua bulan lebih krisis wabah pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia dengan jumlah kasus yang semakin meningkat dan dampak segala sektor dipengaruhi adanya wabah pandemi Covid-19.

Terlebih banyaknya munculnya permasalahan selama pandemi Covid-19 di Indonesia, seperti stigma negatif terhadap penyakit hingga jenazah Covid-19, perdebatan kebijakan yang semestinya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia hingga anggapan tidak transparansinya informasi dalam penyampaian perkembangan penanganan krisis wabah Covid-19. Sehingga menyebabkan banyaknya polemik dinamika dalam penanganan krisis wabah Covid-19 di Indonesia. Dalam hal ini, sangat penting dalam penanganan krisis dengan etika respon komunikasi krisis yang semestinya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

Advertisement

Jika permasalahan utama dalam komunikasi krisis yang dilakukan adalah ketidak sinkronan komunikasi publik sehingga menjadikan dampak bagi masyarakat, yaitu terjadinya anggapan bahwa plin-plannya pemerintah dalam menangani krisis wabah Covid-19. Ketidakjelasan kebijakan yang diberikan kepada masyarakat yang membuat kebingungan publik hingga respon krisis yang tidak disertai rasa empati. Anggapan hal seperti ini yang menjadikan sebuah hambatan dalam penanganan krisis wabah Covid-19 di Indonesia. 

Menurut Seeger dalam ‘Teori Komunikasi Krisis’ menyatakan bahwa adanya sebuah krisis selalu memunculkan masalah etika dasar.

Permasalahan etika ini akan selalu muncul setiap kali hal yang memiliki potensi untuk mempengaruhi orang lain, kesejahteraan publik, serta kemampuan publik untuk mengakses informasi sebagai bentuk upaya pembuat keputusan apa yang seharusnya publik lakukan.

Contohnya seperti hal yang terjadi saat ini, masyarakat selalu mempertanyakan bagaimana respon penanganan krisis, mulai dari bagaimana kejelasan tentang kebijakan bantuan sosial, bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika ditengah banjirnya informasi saat ini dan polemik kebijakan pemerintah dalam perdebatan mudik dan pulang kampung. 

Pertanyaan-pertanyaan ini akan selalu muncul dalam benak masyarakat selama krisis berlangsung dan bagaimana pemerintah dapat merespon sesuai dengan komunikasi krisis. Hal yang perlu dilakukan dalam respon komunikasi krisis pada penanganan krisis wabah Covid-19 ini adalah komunikasi terpadu satu suara, yang artinya ketika pejabat publik, juru bicara menyatakan sesuatu hal informasi yang berkaitan dengan Covid-19 harus satu suara sehingga masyarakat mudah memahami dan bersikap langkah apa yang harus dilakukan.

Polemik ini terjadi saat Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa mudik dan pulang kampung itu berbeda namun pernyataan berbeda oleh Menteri Perhubungan yang menyatakan bahwa mudik dan pulang kampung itu sama saja hingga kebijakan pembukaan kembali akses transportasi. Ketidaksinkronan penyampaian kebijakan dan informasi ini sebetulnya merupakan penghambatan penanganan krisis. 

Selanjutnya, etika komunikasi krisis yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam penanganan wabah pandemi Covid-19 ini, yaitu  pertama yang harus dilakukan adalah penyampaian kepedulian dan tanggung jawab sosial.

Hal ini merupakan upaya bagaimana pemerintah menerima tanggung jawab sebagai bentuk konsekuensi dengan membantu korban terdampak Covid-19, memberi dukungan, respon empati serta meringankan dampak bahaya.

Respon empati ini sangat penting untuk bagaimana sikap kemanusiaan dan kepedulian sosial pemerintah terhadap masyarakat. Jika respon empati ini tidak dilakukan menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah bahkan tidak ada sikap koperatif antara masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama menanggulangi krisis wabah Covid-19.

Etika komunikasi krisis selanjutnya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana pemerintah berupaya memberikan transparansi informasi kepada masyarakat baik data trafik perkembangan penanganan Covid-19, hingga peringatan apa yang seharusnya dan tidak dianjurkan selama masa Covid-19 ini dengan penyampaian sejelas mungkin agar tidak ada kesalahpahaman penafsiran informasi dan komunikasi yang diberikan oleh pemerintah.

Penyesuaian bahasa pada publik sangat penting, agar komunikasi publik tidak menyebabkan salah tafsir pada masyarakat.  Hal tersebut juga merupakan respon komunikasi krisis dengan unsur keadilan. Karena sangat penting dalam kesetaraan untuk kebutuhan akses informasi yang tidak memandang golongan maupun wilayah. 

Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan etika respon komunikasi krisis dalam menghadapi Covid-19 di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam penanganan krisis serta wujud rasa percaya masyarakat sehingga munculnya sikap kooperatif untuk menanggulangi bersama krisis wabah Covid-19 di Indonesia.

***

*)Oleh: Sofia Hasna,S.I.Kom, Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi UGM / Jurnalis Humas UMY.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.