Lulusan SMK Bisa Apa?

TIMESINDONESIA, JAKAKARTA – LULUSAN Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dilaporkan sebagai penyumbang paling tinggi angka pengangguran di Jawa Barat. Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2021 melaporkan mayoritas pengangguran penduduk pada jenjang pendidikan akhir SMK mencapai 11,13%.

Kondisi ironi jika pendidikan kejuruan SMK sebagai pendidikan khusus direncanakan untuk menyiapkan peserta didik memasuki dunia kerja, serta sanggup mengembangkan sikap profesional dibidang kejuruannya. Seharusnya, lulusan SMK sebagai tenaga kerja tingkat menengah diharapkan bisa menjadi tenaga produktif, siap untuk memasuki dunia kerja dan sanggup mengembangkan keahliannya dibidang kejuruannya.

Advertisement

Sejak Instruksi Presiden soal Revitalisasi SMK pada tahun 2016, komitmen pada peningkatan mutu SMK menjadi perhatian banyak pihak. Butuh jawaban nyata jika SMK harus bisa membuktikannya bukan hanya slogan saja jika SMK “Bisa Hebat” Siap Kerja, Santun, Mandiri dan Kreatif lulusannya siap berWirausaha, Melanjutkan sekolah dan Bekerja.

Jawa Barat memiliki jumlah SMK yang banyak sekali, alih-alih memberi solusi namun yang ditemukan ada banyak SMK yang bermasalah mulai dari perijinan dan pendirian sekolah yang melanggar aturan pendirian, jumlah siswa hanya 60 siswa, dan banyak SMK yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal (SPM).

Sepakat jika yang harus dievaluasi dan dilakukan perbaikan segera dieksekusi pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan vokasi. Pertama, Adaptasi Kurikulum, Kerjasama dan Pesanan DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri) ‘Bring Industry to schools’, Kedua, sarana-prasarana (sarpras). Masih banyak SMK yang tidak memiliki sarpras untuk praktik atau bahkan tidak ada. 

Ketiga, Kualitas dan kuantitas guru produktif yang mendidik dan melatih ketrampilan siswa. Keempat, Kualitas Akreditasi, pemberian ijin dan pencabutan ijin pendirian sekolah jika tidak memenuhi studi kelayakan atau dibawah SNP. Dan Kelima, Otonomi kelembagaan, Kompetensi dan leadership Kepala SMK.

SMK PK

Pada 2021, Kemendikbud-Ristek meluncurkan program Merdeka Belajar Episode 8 dengan meluncurkan program SMK Pusat Keunggulan (PK). SMK Pusat Keunggulan lahir sebagai upaya pengembangan SMK dengan program keahlian tertentu agar mengalami peningkatan kualitas dan kinerja. 

Upaya pencapaian tersebut dilakukan dengan memperkuat kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), plus hadirnya pemerintah daerah setempat beserta perguruan tinggi vokasi sebagai pendamping.

Data Kemendikbudristek sampai dengan 2021, jumlah SMK yang mengikuti program pusat keunggulan telah mencapai 901 sekolah. Selanjutnya pada 2022, SMK PK masih dilanjutkan dengan tujuan semakin memperkuat kemitraan dan keselarasan SMK PK dengan industri melalui skema pemadanan dukungan atau matching support scheme. 

Melalui skema pemadanan dukungan SMK PK, industri dapat memberikan intervensi lanjutan pada program SMK PK. Intervensi industri tersebut di antaranya dilakukan dalam bentuk upskilling dan reskilling guru kejuruan, penyelarasan kurikulum, pembelajaran berbasis projek, praktik kerja lapangan, bantuan sarana dan prasarana untuk mengembangan teaching factory, hingga pada hilirisasi produk.

Setahun berjalan program SMK PK memiliki capaian program yang berkemajuan, dari hasil monitoring dan evaluasi yang disampaikan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (2022) misalnya 95% SMK PK telah menerapkan Kurikulum prototipe 2021 atau Kurikulum Merdeka dinilai sangat cocok bagi guru dan siswanya yang bisa mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan.

Selanjutnya terjadi peningkatan presentase keterserapan lulusan yang berwirausaha sebesar 1,07% dan persentase keterserapan lulusan yang melanjutkan ke pendidikan tinggi mengalami peningkatan sebesar 2,16% jika dibandingkan dengan tahun pelajaran tahun 2019-2020.

Hal lainnya keterlibatan praktisi DUDI menjadi instruktur di SMK, peningkatan model pembelajaran Teaching Factory (TeFa), pelatihan komptensi guru, leadership dan manajerial kepala sekolah, dan keterampilan serta kompetensi peserta didik dinilai mengalami peningkatan signifikan sebesar 65,2%.

SPW Jabar

Menjadi solusi SMK lainnya adalah program kewirausahaan melalui kelas model SMK Pencetak Wirausaha (SPW), siswa SMK diharapkan tidak hanya cakap dalam bidang keahlian tetapi juga mampu mengomunikasikan hasil produk dan jasa kepada pengguna atau pasar dengan terus menyesuaikan perubahan teknologi digital.

Awalnya program yang digagas DITPSMK yang bekerjasama dengan SEAMEO ini diharapkan menjadi salah satu solusi dari tingginya angka pengangguran lulusan SMK di Indonesia. Sejak awal tahun 2018 program ini telah diimplemetasikan di SMK yang kemudian dijadikan wadah bagi siswa untuk melatih skill berwirausahanya.

Apresiasi ketika Gubernur Jawa Barat meluncurkan program 50.000 StartUp Digital SMK Jawa Barat, program ini dibuat untuk sekolah pencetak wirausaha.  Dimana siswa sebagai pelaku bisnisnya, dan guru sebagai pendampingnya. Produk yang dibuat boleh linear sesuai kompetensi keahlian masing-masing atau boleh juga tidak, yang penting ada kegiatan bisnisnya dan bisa menghasilkan omset.

Pemerintah Jawa Barat telah menggandeng industri 4.0 Shopee untuk menerapkan Kurikulum Bisnis Digital di 206 SMK se-Jawa Barat. Sistem pembelajaran dari Kurikulum Bisnis Digital untuk SMK se-Jawa Barat ini akan dikelola dan didistribusikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui 22 modul yang akan ditempuh selama 2 semester di masing-masing SMK.

Alhasil, semoga SMK dengan program PK dan SPW Jabar Moal Eleh dapat mempersiapkan lulusannya yang komprehensif di era industri digital, melahirkan wirausaha-wirausaha yang bisa menekan angka pengangguran dan mampu menjadi katalis penggerak ekonomi daerah yang mumpuni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pertumbuhan ekonomi daerahnya.

***

*) Oleh: Dr. Asep Totoh,SE.,MM, Dosen Ma’soem University.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.