Kopi TIMES

Bikin Gapura Desa Mbok ya Jangan Gitu Melulu

Kamis, 24 November 2022 - 15:46 | 30.78k
Bikin Gapura Desa Mbok ya Jangan Gitu Melulu
Shulhan Hadi, Pemilik Babyshop Curahjati, tinggal di Banyuwangi.

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Desa dengan segala dinamikanya memang unik. Setiap desa selalu memiliki ragam permasalahan yang tentu dipengaruhi manusia dan alam di wilayah tersebut. Tapi intinya tetap saja sama, selalu ada masalah. Mulai dari persoalan yang disengaja hingga yang tidak sengaja muncul. Bisa berupa wacana seperti usulan masa jabatan kepala desa yang maunya diperpanjang hingga lebih sewindu, Dan yang seperti selalu ada, persoalan warga miskin yang katanya tidak tersentuh bantuan, hingga urusan sepele seperti warga desa yang rutin membuat wisata jalan rusak dan sekaligus jarang bersih-bersih drainase. 

Kali ini, mari membahas persoalan selain yang tersebut di atas. Kita bahas salah satu landmark desa yang berada di bagian terluar dari desa sekaligus penanda batas desa satu dengan desa sebelahnya.

Ya kita membahas gapura batas desa. Sebuah landmark atau ruang penanda tempat yang bisa diakses siapa saja. Mulai dari warga desa terkait, orang luar desa, bahkan oleh polisi yang sedang mengejar maling atau malingnya itu sendiri. Atau oleh sopir truk yang membawa muatan perlengkapan ndangdutan, selama mereka melalui jalur tempat gapura berada, mereka bisa melihatnya dan mengambil manfaat dari bangunan tersebut, jika ada sih.

Jika diamati, bentuk gapura bermacam-macam. Dimensi, warna, arsitektur nyaris tidak ada yang sama, bahkan desa yang berada dalam satu kecamatan pun berbeda. Ada yang kokoh menjulang seolah-olah mau mereplika gapura jaman kerajaan, tetapi juga ada yang materiilnya cuma plat besi dengan estetika yang sangat biasa, dan bahkan rawan terkena sambar guntur di musim hujan. Beberapa desa malah seperti jor-joran gapura, masing-masing membangun di lokasi yang berhimpitan.

Tapi meski banyak perbedaan, ada kesamaan di antara bangunan tersebut. Sama-sama dibangun dengan uang rakyat atau ABPDes. Kalau pun ada yang dibangun menggunakan uang pribadi, mungkin hanya satu dua, atau saat musim pencalonan Kades. 

Kesamaan berikutnya, yakni bangunan tersebut minim menyertakan informasi. Satu-satunya informasi biasanya berupa ucapan selamat memasuki desa bersangkutan, serta sebuah kalimat reliji “Semoga selamat sampai tujuan,” dua kalimat ini seperti menjadi template.

Sepertinya memang tidak ada aturan baku pembangunan gapura batas desa, atau saya saja yang belum tahu. Sepertinya penganggaran hanya memberikan batasan harga satuan material, bukan ketentuan total anggaran yang  bisa digunakan.

Tapi hambokya semakin ke sini fungsi gapura itu semakin pintar edukatif. Bukan sekadar gagah-gagahan tanda masuk. Memang gapuranya tidak pernah sekolah, tapi kadesnya kan sekolah. Jadi unsur edukatifnya harus bertambah, meski sedikit. Apalagi sekarang kades yang bertitel sarjana semakin banyak, dan sebagian besar sarjana hukum (entah kenapa jurusan ini favorit), selain itu juga punya staf, belum lagi ada Pendamping Desa yang siap dimintai masukan ide.

Misal ini ya, (mohon) di gapura desa itu ada setidaknya nomor telepon penting terkait desa, dan tentu yang bisa dihubungi serta mau merespons jika ada panggilan. Nomornya perangkat desa terutama kades sudah selayaknya dicantumkan, informasi berapa jauh lagi kantor desa dari titik gapura perlu juga disampaikan.

Bahkan nomor tukang tambal ban terdekat juga bisa karena itu sering dibutuhkan sekaligus bentuk keberpihakan desa kepada usaha warga. Lebih bagus lagi jika informasi tambahan seperti website desa, sampai medsos kades juga disertakan, bukan malah fotonya kades dan camat yang dipasang seperti di desa yang itu. Karena apa? foto orang itu bukan barcode yang bisa dipindai, cakep pun tidak begitu faedah, apalagi pas-pasan.

Coba dibandingkan dengan beberapa gapura atau tanda masuk pondok pesantren, mereka lebih telaten memasang informasi seputar identitasnya. Nomor telepon sampai nomor Kemenkumham saja dipajang. 

Sebenarnya banyak usulan teknis mengenai sisi kuantitas dan kualitas gapura batas desa, tapi kalau semua disampaikan di sini kok ya terlalu anu.

Jika dibredel lebih rinci lagi, penanda rumah ketua RT juga sudah semestinya lebih informatif, bukan sekadar eblek kayu randu bercat putih yang bertulis “Ketua RT 007” tapi ya nama serta nomor HP. Ingatlah pak, meski di desa, tidak selamanya tamu itu bisa bertanya kepada tetangga, apalagi kalau musim nyawah, atau tiba di lokasi saat jam-jam tertentu ketika rumah Ketua RT kosong.

Lha kalau tanda pengenal rumah pejabat hanya seperti itu, ya mendingan diganti saja dengan tanda tanaman, misalnya kalau ketua RT depan rumah ditandai pohon jambu air, Ketua RW pohon Mangga dan setersunya. 

Tentu, jika pihak internal desa kurang nyandak soal beginian, Pemda melalui jajaran terkait sudah sepantasnya melakukan top down. Kan ya ga lucu kalau urusan pembangunan gapura saja masing-masing berbeda, yang akhirnya selisih anggaran juga beda. Gapura itu benda mati. Kalau pemberdayaan dan yang berkaitan dengan kesinambungan sumber daya manusia itu berkaitan dengan saya hidup.

Sudahlah. Jika hal-hal sederhana seperti ini tidak sempat terpikir (tentu karena anda sudah sangat disibukkan mengurus warga desa dan suksesi berikutnya) maka jika ada usulan yang make sense, bisa segera ditindaklanjuti.

***

*) Oleh: Shulhan Hadi, Pemilik Babyshop Curahjati, tinggal di Banyuwangi.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.



Editor : Faizal R Arief
Publisher : Ahmad Rizki Mubarok

TERBARU

KOPI TIMES