Indonesia Chairmanship in ASEAN 2023: Pemanfaatan Ekonomi Digital di Asia Tenggara

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Indonesia merupakan negara yang banyak memberikan kontribusi dalam perumusan kerjasama ASEAN.

Dalam kepemimpinan Indonesia di ASEAN, Indonesia telah melahirkan inisiatif-inisiatif yang menjadi rujukan dalam ASEAN. Pemilihan keketuaan ASEAN bergilir setiap tahun berdasarkan urutan abjad dari nama-nama anggota dalam bahasa inggris (ASEAN, 2020). Indonesia telah 4 kali menjadi ketua ASEAN yaitu pada tahun 1976, 1996, 2003, 2011 (ASEAN, 2020). 

Pada keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2003, ASEAN mengadakan Bali Concord II yang menghasilkan ASEAN Community dibentuk dari 3 pilar, yaitu kerjasama politik keamanan (APSC), ekonomi (AEC), sosial budaya (ASCC) (Kemlu RI, 2015). Lalu pada tahun 2011 menghasilkan Bali Concord III yang memetakan peran ASEAN Community dalam menghadapi tantangan global; dan pembentukan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang digagas Indonesia saat periode keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2011. (Clarissa & Gandara, 2020). 

Dari beberapa keketuaan Indonesia di ASEAN, telah lahir berbagai gagasan yang menjadi rumusan dalam ASEAN, namun hal tersebut tidak serta merta membuat Indonesia sebagai negara superpower di ASEAN, karena negara-negara di Asia Tenggara memiliki range power-sama rata yaitu sebagai negara middle power. Tetapi berdasarkan track record kontribusi Indonesia dalam perkembangan ASEAN, Indonesia menduduki posisi strategis sebagai ‘ketua’ dalam ASEAN.

Pada tahun 2023, Indonesia menerima estafet keketuaan ASEAN dari kepemimpinan sebelumnya yaitu Kamboja. Besar harapan terhadap Indonesia untuk melahirkan kembali gagasan besar guna memperkuat solidaritas dan kerjasama ASEAN. Ditambah lagi Indonesia terpilih menjadi presidensi G20 pada tahun 2022 sehingga diharapkan ASEAN dibawah keketuaan Indonesia pada tahun ini memiliki perkembangan yang signifikan.

Adopsi capaian G20 pada keketuaan ASEAN 2023

Indonesia sebagai Chairman ASEAN 2023 akan berjalan efektif mulai dari 1 Januari - 31 desember 2023 (Kemenlu, 2022). Indonesia mengambil tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth” dimana Indonesia bertujuan untuk menjadikan kawasan Asia tenggara sebagai pusat pertumbuhan. Mengingat banyaknya fenomena global yang menimbulkan berbagai krisis di dunia, seperti Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina, menyebabkan tantangan yang lebih besar bagi Indonesia untuk memimpin ASEAN tahun 2023 ini. 

Pada dasarnya ASEAN ini lahir karena keinginan negara anggotanya untuk memajukan perekonomian dan menjaga stabilitas di kawasan, sehingga selain berupaya untuk menciptakan lingkungan yang damai di regional, ASEAN lebih mengarahkan kerjasama ekonomi sebagai insentif lainnya. Maka tidak heran mengapa ASEAN selalu identik dengan isu peningkatan ekonomi di antara negara anggotanya, mengingat negara-negara kawasan asia tenggara termasuk negara berkembang. 

Dalam keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 berfokus pada pemulihan ekonomi pasca pandemi. Hal tersebut dapat dilihat dari pengadopsian capaian G20 yang berlanjut dalam keketuan ASEAN 2023. Terdapat 3 isu utama G20 yang diadopsi dalam keketuaan Indonesia di ASEAN, yaitu recovery building, digital economy, dan sustainable finance (Kementerian Keuangan RI, 2022). Menkeu juga menyatakan bahwa tema tersebut akan terus berulang karena memang tema ini sangat relevan dalam tantangan ekonomi yang sedang terjadi. 

Hal yang menjadi perhatian penulis yaitu isu digital economy dimana hal tersebut semakin penting karena perubahan tren global akibat Covid-19. Dengan keterbatasan akses keluar rumah karena program lockdown, pemanfaatan teknologi menjadi hal utama untuk memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas. Maka dari itu, urgensi pemanfaatan teknologi menjadi isu yang di highlight dalam FGD mengenai penajaman Priority Economic Deliverables (PED) Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 (Gusti, 2021). 

Ekonomi Digital sebagai Strategi Kebijakan dalam Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023

Dengan kondisi Covid-19 yang diperparah dengan krisis Ukraina, membuat kondisi ekonomi ASEAN mengalami ketidakstabilan. Beberapa negara ASEAN mengalami resesi saat pandemi Covid-19, seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam (Dewi et al., 2021). Hal tersebut terjadi karena adanya kebijakan pemerintah disetiap negara yang mengharus masyarakat meminimalisir aktivitas di luar sehingga menyebabkan proses ekonomi terhambat (Dewi et al., 2021).

Maka dalam keketuaan ASEAN 2023, Indonesia berfokus pada pemulihan ekonomi dengan memanfaatkan digitalisasi pada sektor perdagangan, yaitu penguatan sektor e-commerce di ASEAN. Hal tersebut telah masuk dalam “policy brief” mengenai strategi kebijakan terhadap agenda keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 yang disusun oleh Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) dan pusat studi ASEAN UGM. 

Minat masyarakat Asia-tenggara dalam menggunakan e-commerce meningkat pada saat pandemi, data tertinggi di Indonesia mencapai 80% (Putri, 2022). Memasuki tahun setelah pandemi, dimana aktivitas perekonomian dan pusat perbelanjaan telah ramai kembali, kebiasaan berbelanja secara daring masih tetap bertahan.

Perusahaan e-commerce asal Singapura, Shopee masih memimpin pasar e-commerce di Asia Tenggara tahun 2022 yang dikunjungi 5 negara Asia Tenggara yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina dan Vietnam (iprice, 2022).  Dengan besarnya potensi tersebut, diharapkan sektor e-commerce dapat dimanfaatkan untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi di di Indonesia dan di kawasan Asia Tenggara. 

Namun tentunya terdapat tantangan dalam implementasi strategi tersebut, adanya kesenjangan infrastruktur digital antar negara, mekanisme keuangan digital untuk pembayaran, dan perlindungan serta keamanan data yang harus diperhatikan. Lalu belum adanya regulasi yang benar-benar memfokuskan pemanfaatan e-commerce untuk kemajuan UMKM setiap negara, agar pemanfaatan e-commerce ini tidak memperbesar ketergantungan pada produk impor. 

Seiring dengan pemanfaatan perdagangan digital, perlunya edukasi dan promosi lebih lanjut mengenai mekanisme penggunaan e-commerce kepada para masyarakat, terutama pada kalangan orang lanjut usia. Bukan hanya itu, setiap pemerintah negara harus melihat kondisi sosial dan ekonomi masyarakatnya, apakah masyarakatnya mampu menghadapi era digitalisasi perdagangan atau tidak, sehingga strategi agenda ekonomi digital ini dapat dirasakan semua masyarakat Asia Tenggara sesuai dengan tujuan ASEAN yaitu ‘people centered’. (*)

***

*) Oleh: Widya Salsabila Nasith, Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement