Renungan kemerdekaan: Dilema Kebijakan Pemimpin Negeri Antara Investasi atau Eksploitasi

TIMESINDONESIA, MALANG – Pendekatan pemerintah Indonesia terhadap pembangunan ekonomi dicirikan oleh paradoks yang mencolok. Sementara di permukaan, kebijakan yang telah membuka pintu bagi investor asing untuk berkontribusi pada pertumbuhan negara tampak menjanjikan, pemeriksaan lebih dekat mengungkapkan pola eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan sangat memprihatinkan. Pendekatan yang tidak seimbang ini menimbulkan pertanyaan tentang komitmen pemerintah terhadap pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawabnya untuk melindungi warisan ekologi bangsa yang tak ternilai harganya.

Awalnya, gagasan mengundang investasi asing tampak sebagai strategi yang bijaksana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memodernisasi berbagai sektor ekonomi. Foreign Direct Investment (FDI) diharapkan dapat membawa teknologi mutakhir, keahlian manajerial, dan akses ke pasar internasional, yang semuanya dapat mendorong Indonesia menjadi kekuatan ekonomi regional. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut seringkali mengabaikan potensi konsekuensinya bagi lingkungan dan masyarakat setempat.

Advertisement

INFORMASI SEPUTAR UNISMA DAPAT MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Salah satu aspek yang paling meresahkan dari fenomena ini adalah eksploitasi sumber daya alam Indonesia yang kaya. Hutan hujan yang rimbun, ekosistem yang beragam, dan cadangan mineral yang luas sangat penting tidak hanya bagi keanekaragaman hayati Indonesia, tetapi juga bagi perjuangan global melawan perubahan iklim. Sayangnya, pengejaran keuntungan ekonomi jangka pendek telah menyebabkan deforestasi yang merajalela, penebangan liar, dan aktivitas penambangan yang tidak diatur, mengakibatkan kerusakan ekosistem yang tidak dapat diperbaiki. Hilangnya keanekaragaman hayati, terganggunya habitat lokal, dan pelepasan emisi karbon besar-besaran dari penggundulan hutan semuanya berkontribusi pada krisis ekologis yang merusak keuntungan ekonomi yang positif.

Selain itu, masyarakat lokal yang paling sering terkena dampak kebijakan ini mendapati diri mereka terpinggirkan dan kehilangan haknya. Hak tanah masyarakat adat sering diabaikan, dan cara hidup tradisional mereka terganggu tanpa konsultasi atau kompensasi yang layak. Karena investor asing mengkapitalisasi sumber daya Indonesia, banyak penduduk lokal yang tidak memiliki banyak pilihan untuk mempertahankan mata pencaharian dan warisan budaya mereka. Hal ini memperburuk ketidaksetaraan sosial dan dapat menyebabkan konflik yang semakin menggoyahkan daerah yang terkena dampak.

Pendekatan pemerintah terhadap peraturan lingkungan dan penegakannya juga mendapat sorotan. Kerangka peraturan yang lemah, ditambah dengan pengawasan dan penegakan yang tidak memadai, telah menciptakan lingkungan di mana perusahaan multinasional dapat beroperasi dengan impunitas relatif. Kasus penangkapan ikan ilegal, polusi, dan degradasi lingkungan seringkali tidak terkendali karena kesenjangan peraturan dan korupsi. Hal ini tidak hanya melemahkan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi sumber daya alamnya, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan.

Konsekuensi lain yang mengkhawatirkan dari pendekatan ini adalah potensi kerapuhan ekonomi jangka panjang yang ditimbulkannya. Dengan memprioritaskan keuntungan jangka pendek daripada pelestarian modal alam, pemerintah berisiko merusak fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ekosistem yang terdegradasi, sumber daya yang terkuras, dan dampak terkait pada perubahan iklim dapat menyebabkan sejumlah tantangan ekonomi, termasuk penurunan produktivitas pertanian, peningkatan kerentanan terhadap bencana alam, dan meningkatnya keresahan sosial.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA DAPAT MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Fokus miring untuk menarik investasi asing juga menghambat pengembangan industri dalam negeri. Alih-alih mengembangkan lingkungan di mana bisnis lokal dapat berkembang, masuknya modal asing sering mengarah pada dominasi perusahaan multinasional di sektor-sektor utama. Hal ini tidak hanya melumpuhkan kewirausahaan lokal tetapi juga membuka negara ini pada kerentanan di pasar global, di mana tindakan perusahaan asing ini dapat berdampak luas pada perekonomian Indonesia.

Untuk mengatasi masalah kritis ini, pemerintah Indonesia harus melakukan perubahan mendasar dalam pendekatannya terhadap pembangunan ekonomi. Menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan membutuhkan perombakan menyeluruh atas kebijakan dan praktik yang ada. Memperkuat peraturan lingkungan, meningkatkan mekanisme penegakan hukum, dan meminta pertanggungjawaban investor asing atas dampaknya terhadap lingkungan harus menjadi hal yang terpenting.

Penekanan yang lebih besar pada pembangunan yang inklusif dan merata sangat penting. Mengakui hak-hak masyarakat adat dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan dapat menghasilkan hasil yang lebih berkelanjutan. Berinvestasi dalam pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di daerah yang terpinggirkan dapat membantu mengangkat masyarakat lokal dan mengurangi ketergantungan mereka pada ekstraksi sumber daya untuk penghidupan mereka.

Pemerintah harus mencari jalan untuk mendiversifikasi ekonomi di luar ekstraksi sumber daya. Berinvestasi dalam energi terbarukan, ekowisata, dan pertanian berkelanjutan dapat menciptakan peluang baru sekaligus mengurangi tekanan pada sumber daya alam. Dengan mendorong industri dalam negeri dan memelihara inovasi, Indonesia dapat memposisikan diri sebagai pemimpin dalam teknologi hijau dan praktik ramah lingkungan.

Kesimpulannya, meskipun kebijakan pemerintah Indonesia untuk menarik investasi asing mungkin bermaksud baik, konsekuensinya sangat meresahkan. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dengan mengorbankan degradasi lingkungan dan ketidaksetaraan sosial menimbulkan pertanyaan serius tentang keberlanjutan pendekatan ini. Sangat penting bagi pemerintah untuk mengkalibrasi ulang prioritasnya, menempatkan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan sosial sejajar dengan pertumbuhan ekonomi. Hanya melalui strategi yang komprehensif dan berimbang, Indonesia dapat berharap untuk mencapai kemakmuran sejati dan abadi sambil menjaga warisan alamnya untuk generasi mendatang. ***

INFORMASI SEPUTAR UNISMA DAPAT MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

*)Penulis: Adi Sudrajat, Dosen Fakultas Agama Islam (FAI), Universitas Islam Malang (UNISMA)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.