Kopi TIMES

Berpolitik dengan Transformasi Kesadaran Pancasila

Rabu, 22 November 2023 - 20:44 | 38.83k
Ahmad Raziqi, Alumi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan Dosen STIS Darul Falah, Bondowoso.
Ahmad Raziqi, Alumi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan Dosen STIS Darul Falah, Bondowoso.

TIMESINDONESIA, BONDOWOSO – 14 Februari 2024 kita akan menentukan perjalanan bangsa Indonesia. Pemilihan umum akan diselenggarakan sebagai wujud nyata dari terselenggaranya konstitusi Indonesia sebagai negara demokratis. Maka memilih pemimpin oleh kita sebagai rakyat Indonesia akan menjadi bagian proses perjalanan bangsa Indonesia kedepannya. 

Sangat penting sekali menentukan pemimpin yang ideal melalui pemilihan umum. Ingat Lebih baik kita memilih dari pada kita harus golput. Memang sulit menentukan kriteria pemimpin yang ideal, baik eksekutif maupun legislatif. 

Tidak bisa dinafikan bahwa semua calon yang saat ini sudah melakukan komunikasi publik atau kampanye, baik secara langsung atau melalui media-media tidaklah seratus persen ideal. Tetapi sebagai masyarakat yang memiliki ciri masyarakat kritis hendaknya perlu memverifikasi secara sadar para calon pemimpin yang sudah ada. 

Misalkan berpatokan pada kriteria pemimpin yang mampu memberikan hegemoni bijaksana yang menurut Antonio Gramci, hegemoni harus tercipta dari kecerdasan intelektual dan kecerdasan moral. Tokoh cendikiawan Islam Syekh Imam Al Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultoniyah lebih rinci lagi dalam memberikan kriteria pemimpin. Bahwa pemimpin yang ideal adalah adil, memiliki wawasan yang luas dalam mengambil keputusan hukum, memiliki panca indra yang sehat, memiliki tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat, memiliki ide dan gagasan, memiliki keberanian dan bersifat kesatria. 

Memang sulit menentukan pilihan calon pemimpin yang ideal dalam pemilihan umum nanti. Namun setidaknya para calon yang dipilih nanti memenuhi kriteria dan layak menurut masyarakat yang harus berpikir kritis dengan banyak mengambil hikmah dari tokoh-tokoh dan guru yang mampu mentransformasi kesadaran kepada masyarakat luas.

Kesadaran masyarakat dalam berpolitik memiliki konsekuensi terhadap negara Indonesia. Kesadaran masyarakat yang eksklusif akan membentuk karakter bangsa yang cenderung tertutup dan sempit. Sebaliknya kesadaran masyarakat yang inklusif akan membentuk karakter bangsa yang terbuka, luas dan berwawasan tinggi. 

Kesadaran dalam Oxford English Dictionary memiliki enam makna yakni; Pengetahuan bersama, pengetahuan atau keyakinan internal, awareness atau keadaan mental yang sedang menyadari sesuatu, direct awareness atau mengenali tindakan atau perasaaan sendiri, kesatuan pribadi yakni berkaitan totalitas impresi, pikiran, perasaan yang membentuk perasaan sadar dan yang terakhir keadaan bangun terjaga secara normal. Setiap masyarakat memiliki kesadaran namun tingkat realisasi kesadaran tentu akan berbeda entah itu eksklusif atau inklusif. 

Kesadaran juga erat kaitannya dengan wawasan masyarakat terhadap sesuatu yang dipahami, termasuk diantaranya politik. Masyarakat Indonesia secara universal tentu tidak memiliki wawasan yang sama dalam memandang politik. Namun, hal tersebut menjadi cukup fundamental untuk bersama-sama saling mentransformasikan kesadaran secara beragam tanpa menyudutkan salah satu pihak, dengan apa kalau bukan melalui nilai-nilai pancasila. Secara umum pancasila terdiri lima nilai berupa nilai teologis, humanis, nasionalis, demokratis dan berkeadilan.

Mengapa perlu mentransformasi kesadaran berpolitik dengan nilai pancasila. Karena masyarakat Indonesia begitu majemuk dan memiliki wawasan politik dan pancasila yang beragam. Artinya sangat urgen ketika nanti di tahun 2024 dan seterusnya setelah pemilihan umum usai dan akan diadakan pemilu ditahun-tahun yang akan datang harus berpegang teguh terhadap transformasi kesadaran pancasila. 

Transformasi kesadaran pancasila bukan berarti pancasila yang harus diubah, melainkan cara kita dalam berbangsa dan bernegara harus ditransformasikan kesadarannya terhadap nilai pancasila. Pancasila secara kesadaran teoritis sangat mudah, namun dalam praksisnya transformasi kesadaran pancasila sulit untuk diterapkan sebagaimana fakta yang telah kita lalui bersama sebagai masyarakat Indonesia. 

Masih banyak tindakan anarkisme, korupsi, kolusi, nepotisme, terorisme, ketimpangan sosial, kemiskinan, pelanggaran HAM, hoax, ujaran kebencian, rendahnya mutu pendidikan, degradasi moral, ketidak adilan hukum dan lain sebagainya. Maka dengan itu perlunya kesadaran kolektif terhadap pancasila dalam berpolitik yakni:

Pertama, Berpolitik dengan sila satu. Ketuhanan yang maha esa, merupakan patokan utama dalam melakukan pagelaran politik di Indonesia. Baik yang akan dipilih maupun yang akan memilih, sangat teramat disayangkan ketika politik dibalut dengan agama yang berujung pada politik identitas dan menimbulkan keresahan karena berujung pada penistaan agama dan menghardik cita-cita bangsa berupa pluralisme dan saling welas asih antar masyarakat berbeda agama dan harus saling menghormati serta menjaga dengan tenggang rasa.

Kedua, Berpolitik dengan sila dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pesta demokrasi 2024 dan seterusnya nanti perlu memperhatikan kemanusiaan. Artinya kita harus bersatu menjadi masyarakat Indonesia yang ber kesadaran kritis. 

Jangan sampai karena berbeda pilihan antar masyarakat harus saling menyakiti dan melakukan tindakan kemanusiaan yang diluar adab, memfitnah atau bahkan sampai melakukan tindakan kekerasan yang menimbulkan kerugian terhadap dirinya maupun masyarakat secara umum. Para calon pemimpin negeri ini tentu harus ber kontestasi dengan sehat dengan tidak melakukan tindakan kampanye adu domba dan janji-janji politik diluar logika masyarakat.

Ketiga, Berpolitik dengan sila ketiga. Persatuan Indonesia. Nasionalisme perlu menjadi bagian kesadaran yang perlu disebarkan oleh para calon pemimpin yang akan dipilih nanti. Para pemimpin harus mampu berkompetisi dengan gagasan nasionalis agar masyarakat mampu tertular jiwa nasionalisme. Pekerjaan besar para calon pemimpin dan pemimpin yang terpilih nantinya harus menanggung konsekuensi nyata dari arus globalisasi. 

Tidak menutup kemungkinan pula dana pencalonan pemilu para calon pemimpin harus lobi-lobi politik dengan pihak luar negri dan ketika menjadi pemimpin harus menentukan kebijakan yang melibatkan pihak luar negeri. Maka dari itu transformasi kesadaran bersama dalam berpolitik perlu digalakkan dengan cara stop money politik yang merugikan bangsa sendiri.

Keempat, Berpolitik dengan sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam pemasyarakatan perwakilan. Transformasi kesadaran pancasila dalam hal ini adalah persoalan amanat masyarakat. Masyarakat dalam memilih pada pemilu nanti perlu mempertimbangkan secara matang calon pemimpin negara. Pilihlah calon pemimpin yang memiliki sikap politik pro terhadap masyarakat, bukan hanya umbar janji dan memiliki rekam jejak buruk. Sehingga nantinya kesadaran kolektif masyarakat dalam memilih sesuai dengan hati nurani dan berpatokan pada gagasan pemimpin akan menentukan Indonesia kedepan. 

Pemimpin yang terpilih nantinya juga harus mentransformasikan kesadaran pancasila terhadap masyarakat dengan lebih luas dan bijaksana. Baik yang mendukung dirinya atau yang tidak mendukung dirinya, artinya pemimpin yang terpilih harus mengayomi semua golongan.

Kelima, Berpolitik dengan sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pesta demokrasi bisa saja menjadi bencana demokrasi ketika transformasi kesadaran pancasila sudah lepas dari nilainya. Artinya seluruh elemen yang terlibat dalam pemilu perlu bertindak secara adil. 

Ketika pelaksanaan pemilu sebagai wujud demokrasi sudah dilaksanakan dengan adil, tentu akan menciptakan suasana berpolitik yang damai dan melahirkan pemimpin yang berintegritas yang menjaga keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang bulu.

***

*) Oleh : Ahmad Raziqi, Alumi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan Dosen STIS Darul Falah, Bondowoso.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Hainorrahman
Publisher : Rochmat Shobirin

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES