Kopi TIMES

Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia

Selasa, 26 Desember 2023 - 10:29 | 70.92k
Mubasyier Fatah, Bendahara Umum Pengurus Pusat Mahasiswa Ahlith Thoriqoh Al-Mu'tabarah An-Nahdliyyah (PP Matan) dan Koordinator Bidang Ekonomi Kreatif Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU).
Mubasyier Fatah, Bendahara Umum Pengurus Pusat Mahasiswa Ahlith Thoriqoh Al-Mu'tabarah An-Nahdliyyah (PP Matan) dan Koordinator Bidang Ekonomi Kreatif Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU).
Kecil Besar

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Awalnya, pembangunan manusia merupakan sebuah kebijakan yang diambil oleh pemimpin negara guna memberdayakan rakyatnya agar dapat mengakses aset yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang semakin berkualitas (Hopkins, 1991).

Kemudian, pada tahun 1990 PBB mendeklarasikan Human Development Index (HDI) ATAU Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi bagian dari programnya. PBB atau United Nations Development Program (UNDP) memperkenalkan IPM sebagai  alat ukur  kemajuan suatu negara dalam tiga dimensi utama, yaitu dimensi kesehatan (angka harapan hidup), dimensi pendidikan (lama sekolah dan tingkat melek huruf), dan dimensi standar hidup (pendapatan riil per kapita).

Advertisement

Melalui  indikator-indikator tersebut, IPM memberikan gambaran yang lebih holistik tentang perkembangan kualitas manusia di sebuah negara, daripada hanya menggunakan indikator ekonomi saja.

IPM Indonesia Meningkat tipis

Lalu bagaimana dengan IPM Indonesia? Merujuk ke data UNDP, Badan Pusat Statistik (PPS) menunjukkan bahwa IPM Indonesia mengalami pertumbuhan, meski dalam skala yang sangat tipis. 

Dalam kurun waktu tiga tahun (2020–2023), IPM Indonesia meningkat rata-rata sebesar 0,72 persen per tahun. Bahkan, pada tahun 2023, level IPM  Indonesia mencapai angka 74,39, naik  0,62 poin  atau 0,84 persen dari angka 73,77, posisi tahun sebelumnya. 

Peningkatan terjadi di seluruh dimensi yang membentuk IPM, terutama dimensi standar hidup layak dan dimensi pendidikan atau pengetahuan.

Bersumber pada data usia harapan hidup menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF), diproyeksikan bahwa bayi yang lahir pada 2023 mempunyai harapan untuk dapat bertahan hidup hingga usia 73,93 tahun, naik  0,23 tahun dibandingkan dengan para bayi  yang lahir pada tahun-tahun sebelumnya. 

Pertumbuhan IPM juga terjadi pada dimensi pendidikan atau pengetahuan. Menggunakan angka harapan lama sekolah (HLS) dan angka rata-rata lama sekolah (RLS) hasil Susenas Maret, BPS memperkirakan bahwa pada tahun 2023 HLS penduduk umur 7 tahun naik 0,05 tahun atau 0,38 persen, yaitu  dari  13,10 tahun (2022) menjadi 13,15 tahun (2023). Sementara itu, angka RLS penduduk usia 25 tahun ke atas naik 0,08 tahun atau 0,92 persen, dari 8,69 tahun  pada 2022 menjadi 8,77 tahun pada 2023. 

Menggunakan sumber data pengeluaran riil per kapita per tahun menggunakan hasil Susenas Maret 2023, BPS memproyeksikan bahwa dimensi standar hidup layak yang ditakar mengacu ke jumlah  rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun 2023 (angka yang disesuaikan) naik sebesar 420 ribu rupiah atau 3,66 persen dibandingkan jumlah rata-rata pengeluaran pada tahun 2022. 

Dalam hal pengeluaran real per kapita per tahunan yang disesuaikan, pada 2023  mencapai Rp11,89 juta,  naik 3,66 persen dari 2022 yang sebesar Rp11,47 juta. Meski demikian, jika ditarik lebih jauh ke belakang, dapat dilihat bahwa secara umum pertumbuhan IPM Indonesia hanya beringsut sangat pelan. 

Terbukti, data BPS menyebutkan pada tahun 2013, IPM Indonesia berada pada titik 73,81. Sepuluh tahun kemudian (tahun 2023) IPM Indonesia hanya bertengger pada titik 74,39, naik tipis, 0.58 poin.

Michael Appiah dkk dalam laporan penelitian mereka bertajuk, ‘Human Development and Its Effects on Economic Growth and Development’ (2019:103)  mengungkapkan terdapat koneksi dua rute yang solid antara pertumbuhan ekonomi (EG) dan manusia pengembangan. 

Hal yang sama diungkapkan dalam hasil penelitian Gustav Ranis, Stewart, dan Ramirez (2000), terdapat hubungan dua arah yang kuat di antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi. 

Sebab, pertumbuhan ekonomi menawarkan sarana untuk mendukung peningkatan pembangunan manusia berkelanjutan, terlebih lagi, pembangunan berkelanjutan dalam nilai pembangunan manusia merupakan penunjang yang sangat vital penentu pertumbuhan ekonomi.

Tantangan yang Perlu Diatasi

Mendorong pertumbuhan IPM untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi memang bukan suatu pekerjaan mudah. Sebab, ada sejumlah kendala dan tantangan yang perlu diatasi segera. 
Beberapa tantangan utama yang perlu mendapat atensi pemerintah dan seluruh elemen bangsa ini antara lain sebagai berikut.

Pertama, ketidaksetaraan antarwilayah. Saat ini, ketidaksetaraan  antarwilayah di Indonesia dipandang relatif masih tinggi. Terutama, kesenjangan pembangunan antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI). 

Data BPS menyebutkan bahwa selama tahun 2022, secara spasial provinsi-provinsi Pulau Jawa  membentuk struktur ekonomi Indonesia dengan kontribusi terbesar yaitu 56,48 persen. Kelompok provinsi tersebut juga  berkontribusi besar pada pertumbuhan perdagangan dari konsumen dan kinerja ekonomi Indonesia sebesar 5,31 persen. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan investasi dan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terpencil untuk mendorong  percepatan pemerataan pembangunan, harus menjadi salah satu agenda pembangunan nasional. 

Kedua, ketidaksetaraan gender. Menurut data BPS Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia tahun 2022 sebesar 0,459. Angka ini merosot  0,006 poin dari  IKG tahun 2021  sebesar 0,465. Hal tersebut terjadi di lebih dari separuh jumlah provinsi di Indonesia. 

Ketidaksetaraan gender perlu segera diselesaikan supaya kaum perempuan dapat semakin berperan dalam pembangunan termasuk dalam aspek-aspek kesehatan dan pendidikan.

Pengentasan IKG sangat mendesak karena jumlah populasi perempuan dan laki-laki cukup berimbang. Menurut BPS 2022, adalah 274, 20 juta jiwa dengan komposisi, perempuan 135,75 juta jiwa dan laki-laki, 138,45 juta jiwa.

Ketiga, perubahan iklim. Strategi pembangunan berkelanjutan untuk mencegah ancaman perubahan iklim perlu menjadi perhatian serius. Sebab, belakangan ini fenomena cuaca ekstrem sebagai dampak dari perubahan iklim kian terasa. 

Terkait ini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat suhu udara rata-rata di Indonesia selama  Oktober 2023 mencapai 27,7 °C. Ini merupakan suhu tertinggi pertama yang pernah dialami Indonesia untuk bulan yang sama dalam 42 tahun terakhir, terhitung sejak tahun 1981. 

Secara umum, BMKG menyebutkan bahwa Indonesia suhu udara di Indonesia naik  +0,7°C apabila dibandingkan dengan angka rata-rata suhu udara pada periode 1991 hingga 2020 yaitu sebesar 26.8 °C.
Secara keseluruhan, meskipun ada kemajuan yang signifikan, masih ada tantangan yang harus diatasi untuk mencapai peningkatan berkelanjutan dalam IPM Indonesia. 

Sinergi dan kolaborasi antara lembaga pemerintahan, baik pusat maupun daerah, pihak swasta sepertu dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan warga masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan ini. 

Pemantauan terus-menerus dan evaluasi kebijakan akan menjadi kunci untuk menyesuaikan strategi pembangunan sesuai dengan dinamika perubahan sosial dan ekonomi.

Langkah-langkah untuk memajukan IPM 

Pada galibnya, selain mengatasi berbagai tantangan di atas, Indonesia perlu menyusun langkah-langkah nyata guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. 

Langkah-langkah yang dimaksud antara lain; Pertama, memprioritaskan investasi dalam sektor pendidikan. Penyediaan akses yang lebih baik, peningkatan kualitas pengajaran, dan pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja adalah langkah-langkah kunci. Pendidikan yang baik tidak hanya memberikan wawasan intelektual, tetapi juga membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

Terkait ini, program-program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk para siswa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan sebagai bagian dari Program Keluarga Harapan (PKH) dapat memperkuat langkah-langkah untuk meningkatkan akses dan partisipasi dalam pendidikan dasar dan menengah.

Pemerintah juga perlu meningkatkan perluasan pendidikan dengan mendorong  peningkatan investasi untuk membangun sekolah kejuruan dan vokasional. Hal ini penting guna menghasilkan lulusan yang terampil dan siap memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terus meningkat di dunia usaha dan industri.

Selanjutnya, sektor kesehatan perlu diperkuat. Upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, termasuk akses yang lebih baik ke fasilitas kesehatan, penyuluhan, dan pencegahan penyakit, akan berkontribusi pada peningkatan IPM. 

Pengembangan sistem kesehatan yang inklusif dan terjangkau sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh populasi dapat menikmati kesehatan yang baik.

Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemerintah perlu memberikan perhatian pada pemberdayaan ekonomi yang inklusif, memberikan dukungan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dan menciptakan peluang kerja yang layak bagi angkatan kerja muda. 

Langkah ini sangat strategis karena dapat mengurangi angkat kemiskinan dan memperkecil kesenjangan atau ketidaksetaraan ekonomi.

Selain tu, pemerintah juga dapat memperkuat kebijakan sosial yang mendukung kelompok-kelompok sosial yang rentan seperti anak-anak, perempuan, dan kaum berusia lanjut atau lansia.  

Perlindungan sosial yang baik, termasuk program-program bantuan sosial, akan membantu mengurangi ketidaksetaraan dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkannya.

Selain itu, pemerintah perlu melakukan penguatan tata kelola yang baik dan pemberantasan korupsi. Keterbukaan, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik akan menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Dalam era globalisasi ini, pemerintah juga dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Inovasi dalam pemanfaatan teknologi dapat membawa perubahan positif yang signifikan dalam meningkatkan IPM.

Dengan langkah-langkah konkret seperti itu, Indonesia dapat mendorong peningkatan IPM  dan menciptakan masyarakat yang lebih sehat, terdidik, dengan ekonomi yang  lebih inklusif secara berkelanjutan.

***

*) Oleh: Mubasyier Fatah, Bendahara Umum Pengurus Pusat Mahasiswa Ahlith Thoriqoh Al-Mu'tabarah An-Nahdliyyah (PP Matan) dan Koordinator Bidang Ekonomi Kreatif Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU).

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.



Editor : Hainorrahman
Publisher : Rochmat Shobirin

TERBARU

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES