Kopi TIMES

Desa vs Everybody

Selasa, 06 Februari 2024 - 00:15 | 17.16k
Muhammad Helmi Nurrohman, Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Muhammad Helmi Nurrohman, Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

TIMESINDONESIA, BANDUNG – Pada hari Rabu, 31 Januari 2024, APDESI kembali melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD dengan sejumlah tuntutan, termasuk memperpanjang masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun dan memberikan izin untuk tiga periode. Laporan Koran Tempo (01/02/24) menyebutkan bahwa para kepala desa mengusulkan perubahan tersebut sebagai langkah untuk mencegah konflik pasca-pemilihan kepala desa. Selain itu, mereka juga meminta peningkatan alokasi dana desa dari Rp 1 miliar menjadi Rp 2 miliar.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa kepala desa sangat berpengaruh dengan maju atau mundurnya sebuah desa yang didukung dengan anggaran yang di terima dari pemerintahan pusat supaya program yang dijanjikan kepala desa kepada rakyat berjalan sehingga terciptalah desa maju dan tidak tertinggal. Berdasarkan data dari situs resmi DJPK Kemenkeu, dana desa dari APBN mencapai 70 triliun rupiah, yang disalurkan kepada 74.954 desa di 434 kabupaten atau kota.

Dikutip dari Detik (31/03/23), Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan bahwa 651 kepala desa terlibat dalam kasus korupsi, sementara 686 desa terlibat dalam masalah hukum terkait anggaran. Dilihat dari jejak para kades di negara ini, kepribadian para kepala desa di negara ini terlihat tidak adanya jiwa pengabdian untuk negara. Para kepala desa ini hanya melihat jabatan kepala desa hanya untuk menaikkan popularitas dan salah satu jalur untuk mencapai kesuksesan dengan jalan yang salah. Maka dari itu sebelum menaikkan anggaran dana desa lebih baik kita melihat dulu bagaimana kepala desa ini bertindak untuk memajukan desa, apakah sudah maksimal dengan anggaran sekitar Rp 600-900 juta?

Dengan anggaran sekitar Rp 600-900 juta, banyak juga kepala desa yang berhasil memajukan dan melakukan pembangunan di desanya, dikutip dari goodstats (13/09/23), Menurut data IDM tahun 2021, terdapat 3.269 desa atau setara dengan 4 persen yang telah memperoleh status Desa Mandiri, sementara 3.409 desa telah mencapai status desa maju. Kepala desa seperti inilah yang layak mendapat suntikan dana anggaran desa dari pemerintah pusat, sehingga pembangunan desa pun terasa oleh masyarakat bukan hanya terasa oleh para kepala desa.

Kemudian,  RUU tentang masa jabatan kepala desa yang berubah dari 6 tahun menjadi 9 tahun, bisa menimbulkan bibit kekuasaan yang otoriter, korupsi, dan berlaku sewenang-wenang. Sesuai kutipan dari John Dalberg Acton bahwa power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely (sifat kekuasaan selalu memiliki kecenderungan yang disalahgunakan, kekuasaan yang mutlak pasti disalahgunakan). Peningkatan anggaran desa juga dapat membuat jabatan kepala desa menjadi sumber potensial korupsi. 

Maka dari itu, menaikkan anggaran desa dan menambahkan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun bukanlah solusi untuk memajukan dan pembangunan desa, tapi karakter pemimpin desa yang visioner, kreatif, dan melek akan teknologi yang akan bisa membina dan mengelola aspek yang ada pada desa, yang akan membuat maju dan pembangunan desa terealisasi di bantu dengan anggaran desa dari pemerintah pusat.

Selain itu, pembinaan karakter cinta tanah air terhadap perangkat desa juga memiliki pengaruh untuk membuat para perangkat desa memiliki jiwa nasionalisme dan tidak terpengaruh pada uang yang bukan miliknya. Perbaikan juga tidak hanya terfokus pada kepala desa melainkan kepada perangkat desa, dan juga merupakan bukan hal yang tabu bahwa perangkat desa kebanyakan tidak melek akan teknologi dan kinerjanya yang sangat lambat, sehingga birokrasi di tingkat desa menjadi tidak lancar dan efisien.

Melibatkan anak muda atau pemuda dalam perangkat desa merupakan salah satu contoh untuk bisa memajukan desa, adapun dengan adanya pemuda bisa juga diharapkan membawa ide-ide baru untuk kemajuan desa yang ada di negara kita, dengan melibatkan pemuda dalam mengambil keputusan atau program yang akan dilakukan oleh kepala desa, pemuda dapat menjadi penyemangat untuk mengingatkan bahwa desa memerlukan kontribusi dan ide-ide segar dari generasi muda. 

Dukungan dana dari pemerintah pusat, jika diarahkan dengan baik dapat menghasilkan perkembangan yang lebih nyata daripada sekadar peningkatan anggaran desa tanpa melakukan perubahan substansial di dalam struktur perangkat desa.

***

*) Oleh : Muhammad Helmi Nurrohman, Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Hainorrahman
Publisher : Lucky Setyo Hendrawan

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES