Kopi TIMES

Keharusan Menjadi Oposisi

Rabu, 28 Februari 2024 - 22:40 | 19.90k
 Muhammad Hanif Mahsabihul Ardhi, Mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
Muhammad Hanif Mahsabihul Ardhi, Mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

TIMESINDONESIA, YOGYAKARTATAHUN 2024 menjadi tahun yang bersejarah bagi bangsa Indonesia dan saya meyakini akan menjadi bagian dari satu perjalanan bangsa Indonesia untuk menjadi lebih baik. Pemungutan suara pemilihan presiden dan wakil presiden telah selesai dilaksanakan, namun garis finish dari keseluruhan proses masih didepan mata. Proses penghitungan suara masih terus berlanjut baik dari sirekap (sistem rekapitulasi elektronik) dari KPU maupun penghitungan manual berjenjang. 

Sebagai warga negara pembayar pajak, boleh saja mengajukan pertanyaan mendasar, atas apa yang telah terjadi selama pilpres kali ini “apakah hasil penghitungan suara dari KPU masih dapat dipercayai?” Saya tidak butuh jawaban dengan kata–kata manis, tapi bisa direnungkan baik-baik bagi setiap stakeholder penyelenggara pemilu, termasuk Presiden Joko Widodo.

Rasa-rasanya, pilpres 2024 tidak hanya akan diingat berdasarkan siapa yang menang atau siapa yang kalah, melainkan juga akan dikenang dari setiap kejadian yang turut menyertainya. Mulai dari narasi 3 (tiga) periode, cawe-cawe Presiden Joko Widodo, peristiwa di Mahkamah Konstitusi, politisasi bansos, dan berbagai peristiwa lainnya yang terjadi, semuanya terangkum dalam sebuah kisah yang terekam dalam film berjudul "Dirty Vote" karya Dandhy Laksono.

Rentetan Peristiwa Pemilu 2024

Pilpres tahun 2024 dianggap sebagai pilpres yang paling panjang, paling rumit dan paling mahal. Alih–alih berharap setiap proses berjalan dengan lancar, nyatanya berbagai kegaduhan politik turut terjadi seiring jalanya proses pemilihan umum. Memasuki tahun 2023, kita diperlihatkan bagaimana kegaduhan dalam proses penentuan calon presiden dan wakil presiden. Berbagai manuver yang dilakukan oleh elit diperlihatkan kepada masyarakat tanpa rasa malu. Bahkan Presiden Joko Widodo mengatakan akan ikut cawe–cawe atau ikut campur dalam urusan pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. 

Terlepas dari alasan yang mendasarinya, cawe-cawe Presiden Joko Widodo dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden tidak seharusnya terjadi dan hal ini menimbulkan kegaduhan yang terus bermunculan dari berbagai lapisan masyarakat. Atas apa yang selama ini telah terjadi, cawe-cawe Presiden Joko Widodo nampaknya lebih tepat diartikan sebagai sikap yang memberikan keistimewaan tertentu kepada calon yang dikehendaki. Hal ini menunjukan adanya preferensi yang dapat mempengaruhi integritas dan keadilan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden.

Peristiwa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi yang menghasilkan pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo sebagai calon wakil presiden pada pemilihan 2024, rasa–rasanya sulit untuk dielakkan sebagai bagian dari praktek cawe-cawe yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Putusan melalui permohonan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 yang meluluskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden menimbulkan pertanyaan terkait legal standing dan isu konstitusionalitas yang merupakan faktor fundamental dalam permohonan di Mahkamah Konstitusi. 

Banyak ahli hukum menyatakan bahwa permohonan perkara nomor 90 tersebut tidak memiliki legal standing yang kuat dan tidak mengandung isu konstitusionalitas yang memadai, sehingga dari segi formil dan materil permohonan perkara nomor 90 tersebut seharusnya ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Namun, sebuah anomali muncul ketika Mahkamah Konstitusi justru menerima dan mengabulkan permohonan tersebut. Kejanggalan ini menimbulkan pertanyaan serius terkait integritas dan objektivitas proses hukum yang berlangsung. 

Penerimaan permohonan yang dianggap lemah secara hukum dapat menimbulkan keraguan terhadap independensi Mahkamah Konstitusi serta dapat memberikan kesan bahwa putusan tersebut terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal yang tidak memiliki keterkaitan dengan proses hukum yang berjalan. Alhasil dampak dari adanya putusan nomor 90 tersebut membuat para hakim Mahkamah Konstitusi terkena sanksi etik, terutama hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka yang terkena sanksi etik berat dan membuatnya diberhentikan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi.

Senada juga dengan apa yang terjadi di tubuh Komisi Pemilihan Umum (KPU), berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ketua KPU Hasyim Asy’ari dinyatakan melanggar etik dengan sanksi peringatan keras untuk yang ketiga kalinya dikarenakan memaksakan untuk menerima pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang senyatanya berdasarkan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2003 pada saat pendaftaran dilakukan Gibran Rakabuming Raka belum memenuhi syarat usia pencalonan sebagai wakil presiden. 

Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2003 baru diubah dan disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 setelah menerima pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Pergeseran regulasi ini menciptakan suatu dinamika yang menunjukan perubahan regulasi secara retrospektif, sehingga muncul pertanyaan etis dan legalitas mengenai integritas penyelenggaraan pemilihan umum.

Dari dua peristiwa yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kedua kejadian tersebut cukup menjadi indikator dalam menilai proses pencalonan Prabowo-Gibran. Dua putusan etika yang serius, khususnya dalam hal pelanggaran prosedur pencalonan, menunjukkan adanya cacat etika dalam jalannya proses tersebut. Implikasi dari pelanggaran etika ini dapat mempengaruhi legitimasi pencalonan baik dari perspektif hukum, etika, moral, maupun sosial. 

Proses pencalonan yang didasarkan pada pelanggaran etika dapat membawa dampak serius terhadap legitimasi suatu kepemimpinan. Secara hukum, pelanggaran etika dapat merongrong dasar hukum yang mendasari pencalonan, sementara dari sudut pandang etika, hal tersebut menciptakan keraguan terhadap integritas dan moralitas calon. Dalam dimensi sosial, suatu kepemimpinan yang tidak legitimate dapat menciptakan ketidakstabilan dalam jalannya pemerintahan, mengingat penerimaan masyarakat terhadap keabsahan pemimpin memegang peran sentral dalam memelihara stabilitas pemerintahan.

Pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada pemilihan tahun 2024 di saat yang bersamaan dengan masa jabatan ayahnya, Joko Widodo sebagai Presiden, menunjukkan adanya fenomena politik dinasti. Dinasti politik sebagai suatu bentuk pewarisan kekuasaan di dalam satu keluarga, menciptakan berbagai dampak yang patut diperhatikan. Paling tidak, pengaruh kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo akan memberikan dampak signifikan dalam upaya pencalonan dan pemenangan anggota keluarganya.

Berbagai konsekuensi dari fenomena politik dinasti telah menjadi kenyataan yang nyata, khususnya terkait dengan pengaruh kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo dalam mendukung usaha kemenangan calon dinasti. Diperlihatkan melalui peningkatan yang signifikan dalam alokasi bantuan sosial selama periode pemilu, pengerahan aparatur sipil negara, kampanye yang dilakukan oleh beberapa menteri, money politic, intimidasi dan sejumlah efek lainnya. Semua ini dapat diartikan sebagai dampak nyata dari pengaruh kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo.

Keharusan Menjadi Oposisi

Hasil penghitungan sementara (quick count) menunjukkan bahwa Pasangan 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperoleh suara terbanyak mencapai 56%, dan hampir pasti meraih kemenangan dalam satu putaran. Meskipun demikian, beberapa tokoh dan elemen masyarakat mempertanyakan kemenangan Prabowo-Gibran, mereka menyatakan bahwa hal tersebut dicapai melalui praktik kecurangan. 

Tuduhan kecurangan yang dilontarkan terhadap kemenangan Prabowo-Gibran menjadi buah bibir yang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, rencana pengajuan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan penyelidikan atas dugaan kecurangan dalam pemilihan umum menjadi suatu inisiatif yang diusulkan. Bagi saya tuduhan kecurangan tersebut merupakan sebuah hal yang wajar, karena memang sedari awal proses pencalonan Prabowo-Gibran tuai banyak persoalan.

Dalam persaingan politik tentu akan ada pihak yang menang dan akan ada pihak yang kalah, pada akhirnya akan ada satu pasangan calon yang akan ditetapkan menjadi pemenang. Berangkat dari asumsi pilpres dimenangkan oleh pasangan Prabowo-Gibran berdasarkan hasil penghitungan sementara (quick count), maka pasangan Prabowo-Gibran akan memimpin jalanya pemerintahan untuk periode 2024–2029. Pihak yang kalah bukan berarti kehilangan peran, sebaiknya memposisikan diri sebagai oposisi, berperan sebagai penyeimbang atau kontrol di luar pemerintahan. Melakukan checks and balances. 

Fungsi oposisi sangat strategis dan bukan sebagai pecundang yang tidak ada nilainya. Saya memahami bahwa dalam politik tidak ada musuh abadi, yang ada hanyalah kepentingan. Akan tetapi, ajari lah rakyat tentang konsistensi agar makna politik menjadi lebih bermartabat. Seandainya pun partai politik yang kalah dalam pilpres tidak bisa diharapkan untuk memposisikan diri sebagai oposisi, setidaknya civil society dari berbagai lapisan masyarakat memperkuat dirinya untuk berada dalam barisan oposisi.

Terlepas dari pilpres di Indonesia kali ini, pada dasarnya ketika suatu pemilihan presiden dan wakil presiden ternyata diwarnai oleh praktik-praktik curang yang merusak integritas demokrasi, menjadi suatu keharusan moral untuk membentuk diri sebagai oposisi terhadap pemerintah yang terpilih. Dalam konteks ini, oposisi bukanlah semata-mata sebagai tanda ketidaksetujuan terhadap pemenang pemilihan, melainkan sebagai bentuk perlawanan terhadap praktik-praktik yang merugikan prinsip-prinsip dasar demokrasi. 

Dengan menentang hasil pemilihan yang tercemar oleh praktik curang, oposisi memberikan suara dan representasi kepada rakyat yang merasa bahwa hak suaranya telah diabaikan. Oposisi memainkan peran kritis dalam memastikan bahwa kebenaran dan keadilan tetap menjadi pilar utama dalam sistem politik.

Selain itu, menjadi oposisi juga merupakan cara untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Dengan kata lain, oposisi dapat berperan sebagai korektor dan pengawas untuk menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Dalam konteks ini, menjadi oposisi bukan hanya merupakan sikap politik, tetapi juga sebuah tanggung jawab moral terhadap prinsip-prinsip dasar demokrasi. Oposisi yang kuat dan bermartabat dapat membantu membangun pondasi demokrasi yang kokoh dan memberikan perlindungan terhadap hak dan kebebasan rakyat, serta menjadi benteng untuk mencegah kekuasaan yang dijalankan secara sewenang–wenang.

***

*) Oleh : Muhammad Hanif Mahsabihul Ardhi, Mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

 

___
*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

*) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Hainorrahman
Publisher : Sholihin Nur

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES