TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kesejahteraan buruh merupakan isu yang senantiasa mengemuka dalam dinamika sosial dan ekonomi sebuah negara. Dalam konteks global, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan buruh menjadi fokus utama bagi pemerintah, organisasi buruh, dan masyarakat pada umumnya. Namun, realitas di lapangan seringkali masih jauh dari harapan.
Penting untuk menyadari bahwa kesejahteraan buruh tidak sekadar mencakup gaji yang layak, tetapi juga kondisi kerja yang aman, hak-hak yang dijamin, dan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai. Namun, di banyak negara, terutama di negara berkembang, masih banyak buruh yang bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, dengan upah rendah, dan tanpa jaminan sosial.
Advertisement
Perlu adanya peran aktif dari pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang mendukung kesejahteraan buruh. Ini termasuk regulasi ketenagakerjaan yang memastikan upah yang layak, perlindungan terhadap buruh migran, dan penegakan hukum terhadap praktik-praktik eksploitasi. Selain itu, pemberdayaan melalui pelatihan kerja dan akses yang lebih baik ke pasar kerja juga penting untuk meningkatkan kualitas hidup buruh.
Di sisi lain, peran sektor swasta juga tidak boleh diabaikan. Perusahaan-perusahaan memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan bahwa buruh yang bekerja di bawah payung mereka diperlakukan dengan adil dan dihargai secara layak. Investasi dalam program kesejahteraan karyawan, seperti asuransi kesehatan dan program pensiun, adalah langkah positif yang dapat meningkatkan kualitas hidup buruh.
Selain itu, organisasi buruh juga memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak-hak buruh. Dengan bersatu dan bersama-sama mengadvokasi kepentingan anggotanya, mereka dapat menjadi kekuatan yang dapat mengubah kebijakan dan memperbaiki kondisi kerja.
Namun, meskipun ada upaya-upaya ini, tantangan dalam mencapai kesejahteraan buruh tetaplah besar. Globalisasi dan perkembangan teknologi telah menciptakan ketidakpastian ekonomi yang dapat memengaruhi stabilitas pekerjaan dan upah. Selain itu, kepentingan politik dan ekonomi seringkali memperkuat ketimpangan antara pemilik modal dan buruh.
Dalam menyikapi kompleksitas ini, diperlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif dari semua pihak terkait. Hanya dengan upaya bersama antara pemerintah, sektor swasta, organisasi buruh, dan masyarakat sipil, kesejahteraan buruh yang sejati dapat tercapai. Ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah moral dan hak asasi manusia yang mendasar.
***
*) Oleh : Abdullah Fakih Hilmi AH, S.AP., Akademisi dan Wirausahawan.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
| Editor | : Hainorrahman |
| Publisher | : Sholihin Nur |
