Kopi TIMES

Reformasi Hukum Kekerasan Seksual: Langkah Krusial Melindungi Generasi Masa Depan

Kamis, 06 Juni 2024 - 11:13 | 15.68k
Oleh: Muhammad Nafis S.H., M.H, Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam (FAI), Universitas Islam Malang (UNISMA).
Oleh: Muhammad Nafis S.H., M.H, Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam (FAI), Universitas Islam Malang (UNISMA).

TIMESINDONESIA, MALANG – Pelecehan seksual adalah masalah yang semakin merajalela di berbagai sektor masyarakat Indonesia, termasuk di lingkungan pendidikan tinggi. Kasus-kasus yang mencuat bukan hanya mencerminkan kegagalan moral individu, tetapi juga menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem hukum yang seharusnya melindungi korban dan menindak pelaku dengan tegas.

Pentingnya reformasi penegakan hukum dalam menangani pelecehan seksual menjadi sangat mendesak. Tanpa adanya reformasi, upaya penanganan akan selalu terbentur pada celah-celah hukum yang memungkinkan pelaku lolos dari sanksi yang setimpal.

Reformasi kebijakan hukum untuk kasus pelecehan seksual bukan hanya soal memperberat hukuman, tetapi juga memperbaiki mekanisme penegakan hukum dan perlindungan korban. Sering kali, korban pelecehan seksual enggan melapor karena takut akan stigma sosial dan kurangnya jaminan keamanan. Reformasi harus mencakup perlindungan yang lebih baik bagi korban, termasuk anonimitas dan dukungan psikologis, serta pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk menangani kasus ini dengan lebih sensitif dan professional.

Selain itu, perubahan struktural dalam pendidikan dan peningkatan kesadaran kritis di masyarakat juga menjadi bagian penting dari reformasi ini.

Hanya dengan membangun kesadaran kritis dan membenahi konstruksi sosial yang ada, kita dapat mengurangi angka pelecehan seksual secara signifikan. Peran media dan lembaga pendidikan dalam edukasi publik serta pemberdayaan korban adalah komponen kunci yang harus diintegrasikan dalam kebijakan baru ini. Dengan demikian, reformasi penegakan hukum tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga proaktif dalam mencegah pelecehan seksual sejak dini.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA DAPAT MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Reformasi hukum dalam menyelesaikan masalah pelecehan seksual di Indonesia dihadapkan pada berbagai hambatan yang kompleks. Salah satu hambatan terbesar adalah kurangnya kepastian hukum dan perlindungan bagi korban. Banyak korban yang enggan melapor karena takut akan stigmatisasi dan minimnya jaminan perlindungan, yang membuat mereka rentan terhadap intimidasi dan ancaman dari pelaku maupun masyarakat sekitar.. Selain itu, proses pembuktian di peradilan sering kali memberatkan korban, yang harus menghadapi berbagai tantangan untuk membuktikan kejahatan yang terjadi pada mereka.

Hambatan lain yang signifikan adalah birokrasi dan sistem hukum yang masih belum optimal dalam menindaklanjuti kasus pelecehan seksual. Proses hukum yang panjang dan berbelit-belit sering kali membuat kasus-kasus pelecehan seksual terhenti di tengah jalan, tanpa mendapatkan penanganan yang adil dan cepat. Ketidakjelasan prosedur dan kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum juga turut memperlambat proses penyelesaian kasus. Akibatnya, banyak pelaku yang masih bebas berkeliaran dan korban tidak mendapatkan keadilan yang mereka butuhkan.

Di sisi lain, ada juga tantangan budaya dan sosial yang menghambat reformasi hukum ini. Normatif budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat sering kali menyalahkan korban daripada pelaku, sehingga korban menjadi enggan untuk berbicara dan melaporkan kejadian yang menimpa mereka.

Selain itu, masih kurangnya pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap korban pelecehan seksual membuat isu ini kurang mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Oleh karena itu, reformasi hukum perlu dibarengi dengan edukasi publik dan perubahan paradigma sosial agar dapat terlaksana dengan efektif dan menyeluruh.

Dengan demikian, reformasi dalam bidang hukum sangat krusial untuk menekan dan menghindari kasus kekerasan seksual yang lebih besar di masa mendatang. Dengan memperkuat regulasi dan meningkatkan kepastian hukum, korban kekerasan seksual dapat merasa lebih terlindungi dan berani melapor tanpa takut akan stigmatisasi atau intimidasi. Langkah ini juga harus diiringi dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum untuk menangani kasus kekerasan seksual dengan lebih cepat dan efektif, memastikan bahwa setiap pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal sehingga memberikan efek jera yang nyata.

Selain itu, reformasi hukum juga harus mencakup edukasi dan perubahan paradigma sosial untuk menghilangkan budaya patriarki yang sering menyalahkan korban. Pendekatan holistik yang menggabungkan upaya hukum, edukasi publik, dan dukungan psikologis bagi korban akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, kita dapat menekan angka kekerasan seksual secara signifikan dan membangun masyarakat yang lebih adil dan beradab. ***

INFORMASI SEPUTAR UNISMA DAPAT MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

*) Penulis: Muhammad Nafis S.H., M.H, Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam (FAI), Universitas Islam Malang (UNISMA).

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Dhina Chahyanti
Publisher : Rochmat Shobirin

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES