TIMESINDONESIA, PROBOLINGGO – Demokrasi adalah sebuah mahakarya politik di mana rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam proses yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Namun, prinsip dasar ini tampaknya diuji di Kabupaten Probolinggo, di mana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menghadapi kemungkinan adanya calon tunggal. Hingga saat ini, satu-satunya bakal calon yang muncul dari horizon politik adalah Gus Haris. Meski belum menemukan pendamping yang pas untuk mengisi posisi calon wakil bupati, dukungan politik yang telah diperolehnya mengalir deras, seperti sungai yang tak terbendung.
Gus Haris telah merangkul dukungan dari empat partai politik besar: Golkar dengan 10 kursi, Gerindra 9 kursi, PPP 7 kursi, dan PKS 1 kursi. Total dukungan ini mencapai 26 kursi dari total 50 kursi di DPRD Kabupaten Probolinggo. Dengan persyaratan minimal 10 kursi untuk mengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati, posisi Gus Haris teguh seperti karang di tengah lautan.
Advertisement
Namun, kondisi ini mengundang beberapa pertanyaan kritis terkait esensi demokrasi itu sendiri. Apakah calon tunggal benar-benar mencerminkan ragam aspirasi masyarakat? Bagaimana dengan dinamika partai-partai lain seperti PKB, Partai Nasdem, dan PDIP yang belum menentukan arah langkah mereka? PKB dengan 9 kursi, Nasdem 8 kursi, dan PDIP 7 kursi, secara kolektif memiliki 24 kursi. Jika ketiga partai ini bersatu, mereka bisa mengusung calon alternatif yang mampu menghadirkan persaingan sehat dalam Pilkada.
Calon tunggal dalam Pilkada dapat menciptakan persepsi bahwa proses demokrasi kurang kompetitif dan kurang mencerminkan pilihan rakyat yang beragam. Demokrasi yang sehat membutuhkan kompetisi yang adil dan transparan, di mana berbagai calon menawarkan visi dan program yang berbeda, sehingga masyarakat memiliki pilihan yang bermakna dan penuh harapan.
Lebih dari itu, kondisi ini juga menguji peran dan tanggung jawab partai politik. Mereka tidak hanya sebagai mesin pengusung calon, tetapi juga sebagai penjaga aspirasi masyarakat. Keputusan partai-partai yang belum menentukan sikap akan sangat berpengaruh dalam menjaga dinamika politik yang sehat di Kabupaten Probolinggo. Mereka memiliki kesempatan emas untuk mengajukan calon yang dapat bersaing secara sehat dengan Gus Haris, sehingga Pilkada tidak sekadar menjadi formalitas belaka.
Manfaat Positif dari Calon Tunggal
Calon tunggal dapat menciptakan stabilitas politik yang lebih baik. Proses pemilihan bisa berjalan lebih lancar tanpa adanya konflik antar pendukung calon yang berbeda, yang seringkali memicu ketegangan sosial. Stabilitas politik ini penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama Pilkada.
Efisiensi biaya menjadi salah satu keuntungan besar. Biaya kampanye dan operasional pemilihan bisa lebih rendah karena tidak ada kompetisi yang memerlukan pengeluaran besar. Hal ini bisa mengurangi beban finansial baik bagi calon maupun pemerintah daerah.
Kepemimpinan yang jelas juga menjadi keuntungan lain; dengan satu calon yang didukung mayoritas partai, masyarakat dapat melihat dengan jelas arah dan visi pembangunan yang ditawarkan, tanpa kebingungan akibat perbedaan visi antar calon. Ini memungkinkan calon untuk fokus menyampaikan program-program unggulan mereka dengan lebih efektif.
Selain itu, dengan adanya calon tunggal, proses transisi pemerintahan dapat berjalan lebih mulus. Calon tunggal yang sudah mendapatkan dukungan mayoritas partai politik cenderung memiliki jaringan dan dukungan politik yang kuat, yang memudahkan implementasi kebijakan dan program pemerintah.
Jika Gus Haris akhirnya menjadi calon tunggal, ia harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa visinya benar-benar mewakili kepentingan seluruh warga Kabupaten Probolinggo. Dengan dukungan mayoritas dari partai besar, ia memiliki tanggung jawab besar untuk membuktikan bahwa kepemimpinannya adalah yang terbaik untuk semua.
Kesimpulannya, demokrasi yang sehat membutuhkan lebih dari sekadar pemenuhan syarat-syarat formal. Ini tentang bagaimana proses politik mencerminkan keragaman aspirasi masyarakat. Kabupaten Probolinggo saat ini berada di persimpangan penting dalam memastikan Pilkada yang benar-benar demokratis dan representatif. Semua pihak, baik calon, partai politik, maupun masyarakat, memiliki peran untuk memainkan demi masa depan demokrasi yang lebih baik.
***
*) Oleh : Ali Imron Maulana, Pegiat sosial media.
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
| Editor | : Hainorrahman |
| Publisher | : Lucky Setyo Hendrawan |
