Menyoroti Political Will Pemindahan Ibu Kota Negara

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia ke Nusantara di Kalimantan Timur merupakan langkah strategis yang berpotensi mengubah dinamika pembangunan nasional. Keputusan ini diambil sebagai upaya untuk meratakan pembangunan ekonomi di luar Pulau Jawa dan mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan. Namun, langkah ini juga menimbulkan tantangan besar, terutama bagi masyarakat adat Dayak yang telah lama menghuni wilayah tersebut. 

Masyarakat Dayak memiliki hubungan erat dengan alam dan ekosistem di Kalimantan Timur. Nilai-nilai seperti harmoni dengan alam, persaudaraan, dan kesatuan dengan ekosistem adalah bagian integral dari identitas mereka. Dalam konteks pemindahan IKN, penting untuk mempertanyakan sejauh mana political will pemerintah pusat dalam melindungi dan memberdayakan masyarakat Dayak serta mempertahankan nilai-nilai lokal yang telah mereka junjung tinggi selama berabad-abad. 

Advertisement

Makalah ini bertujuan untuk menganalisis peran political will pemerintah pusat dalam memastikan pembangunan yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat Dayak di Kalimantan Timur. Diskusi akan mencakup analisis tentang ketimpangan yang selama ini dihadapi oleh masyarakat Dayak dalam bidang pendidikan, akses terhadap sumber daya alam, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta bagaimana political will dapat menjadi faktor penentu dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

Definisi Political will dan Relevansinya dalam Konteks Pemindahan IKN

Political will adalah elemen kunci dalam menentukan keberhasilan kebijakan publik, termasuk pemindahan IKN. Menurut Post, Raile, & Raile (2010), political will didefinisikan sebagai sejumlah pengambil keputusan yang memadai dengan pemahaman bersama tentang masalah tertentu dalam agenda formal yang berkomitmen untuk mendukung solusi kebijakan yang dianggap efektif. Dalam konteks pemindahan IKN, definisi ini sangat relevan karena keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah pusat untuk mengatasi tantangan sosial, ekonomi, dan budaya yang dihadapi oleh masyarakat lokal.

Pemindahan IKN tidak hanya tentang pembangunan fisik dan infrastruktur, tetapi juga tentang bagaimana kebijakan ini akan mempengaruhi kehidupan masyarakat lokal, terutama masyarakat Dayak. Masyarakat Dayak yang memiliki hubungan erat dengan tanah dan sumber daya alam di Kalimantan Timur mungkin akan menghadapi dampak signifikan dari perubahan ini. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menunjukkan political will yang kuat dalam memastikan bahwa pembangunan ini tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga membawa kesejahteraan bagi masyarakat lokal.

Political will dalam konteks ini mencakup komitmen untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, memastikan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan, dan mengatasi ketimpangan yang selama ini mereka hadapi. Selain itu, political will juga harus mencakup kebijakan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang benar-benar berpihak pada masyarakat Dayak, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan IKN dan menikmati manfaat yang adil dari proyek ini.

Tantangan Ketimpangan Pendidikan, Akses Sumber Daya Alam, dan Diskriminasi dalam Proses Pembangunan

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh masyarakat Dayak adalah ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan dan sumber daya alam. Pendidikan yang berkualitas adalah kunci untuk meningkatkan daya tawar dan akses masyarakat Dayak terhadap peluang ekonomi yang lebih luas. Namun, perhatian pemerintah pusat terhadap pendidikan di Kalimantan Timur, terutama di daerah-daerah terpencil yang dihuni oleh masyarakat adat, masih jauh dari optimal.

Pendidikan memainkan peran penting dalam meningkatkan daya tawar masyarakat Dayak dalam pasar tenaga kerja serta memungkinkan mereka terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan mereka sendiri. Dalam konteks pemindahan IKN, akses terbatas terhadap pendidikan yang berkualitas dapat menghalangi masyarakat Dayak untuk memperoleh manfaat yang seharusnya dari pembangunan tersebut. 

Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu mengimplementasikan kebijakan yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan di daerah-daerah terpencil, termasuk di Kalimantan Timur, dengan memastikan bahwa pendidikan tersebut relevan dengan kebutuhan lokal dan memberikan akses yang adil bagi semua kelompok masyarakat​ (Raile et al., 2018).

Selain pendidikan, akses terhadap sumber daya alam juga menjadi tantangan besar bagi masyarakat Dayak. Meskipun Kalimantan kaya akan sumber daya alam, mulai dari hutan tropis hingga cadangan mineral dan energi, kekayaan ini belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat lokal. Ketimpangan yang terjadi selama ini disebabkan oleh minimnya akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, dan peluang ekonomi yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara. 

Political will pemerintah pusat dalam hal ini harus diarahkan untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat lokal. Proyek pemindahan IKN dapat menjadi momentum penting untuk membalikkan keadaan ini, tetapi hanya jika kebijakan yang diambil memperhatikan kepentingan masyarakat adat Dayak, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan adil.

Diskriminasi terhadap masyarakat Dayak dalam proses pembangunan telah berlangsung lama. Kebijakan yang tidak memperhitungkan kepentingan masyarakat adat sering kali mengakibatkan marginalisasi mereka dalam pengambilan keputusan, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam. Diskriminasi ini terlihat dalam berbagai aspek, mulai dari akses terhadap pelayanan publik hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

Untuk mengakhiri diskriminasi ini, diperlukan political will yang kuat dari pemerintah pusat. Kebijakan yang berpihak pada masyarakat Dayak, termasuk pemberian perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam, merupakan langkah penting. Selain itu, partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan harus ditingkatkan, sehingga mereka memiliki suara yang lebih besar dalam menentukan arah pembangunan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka​(raile-et-al-2018-analys).

Political will juga harus memastikan bahwa masyarakat Dayak mendapatkan manfaat yang adil dari pembangunan IKN. Pemerintah pusat perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar memperhitungkan kepentingan masyarakat lokal dan memberikan mereka kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Ini mencakup peningkatan akses masyarakat Dayak terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi yang dihasilkan oleh pemindahan IKN.

Strategi dan Rekomendasi untuk Meningkatkan Political Will

Untuk memastikan keberhasilan pemindahan IKN dan kesejahteraan masyarakat Dayak, pemerintah pusat perlu mengadopsi strategi-strategi yang dapat meningkatkan political will dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Beberapa strategi yang dapat diambil antara lain:

Pertama, Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat: Pemerintah pusat perlu menunjukkan komitmen yang kuat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah dan sumber daya alam. Ini dapat dilakukan dengan mengakui secara hukum hak-hak tersebut dan memastikan bahwa hak-hak ini dihormati dalam setiap tahap pembangunan IKN.

Kedua, Peningkatan Akses terhadap Pendidikan dan Pelatihan: Pendidikan adalah kunci untuk memberdayakan masyarakat Dayak dan meningkatkan daya saing mereka di pasar tenaga kerja. Pemerintah pusat perlu memastikan bahwa pendidikan yang diberikan relevan dengan kebutuhan lokal dan memberikan akses yang adil bagi semua kelompok masyarakat, terutama masyarakat adat Dayak.

Ketiga, Partisipasi Aktif dalam Pengambilan Keputusan: Partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan harus ditingkatkan. Pemerintah pusat dapat membentuk dewan atau komite khusus yang melibatkan perwakilan masyarakat Dayak untuk memberikan saran dan rekomendasi terkait proyek-proyek pembangunan​.

Keempat, Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Birokrasi: Birokrasi yang transparan dan akuntabel adalah elemen penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat lokal. Pemerintah pusat perlu memastikan bahwa proses pengambilan keputusan terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, dan setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan.

Kelima, Dukungan terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Pemerintah pusat dapat mendukung upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat Dayak dengan memberikan dukungan terhadap UKM yang dimiliki oleh masyarakat adat. Ini dapat mencakup pelatihan kewirausahaan, akses terhadap pembiayaan dan pasar, serta dukungan untuk pengembangan produk lokal.

Keenam, Penerapan Kebijakan yang Berpihak pada Masyarakat Lokal: Kebijakan-kebijakan yang diambil harus berpihak pada masyarakat lokal, termasuk dalam hal penempatan tenaga kerja, pengelolaan sumber daya alam, dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah pusat perlu memastikan bahwa masyarakat lokal mendapatkan akses yang adil terhadap peluang ekonomi yang dihasilkan oleh pemindahan IKN.

Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal: Pemerintah pusat perlu mendukung upaya-upaya pelestarian budaya Dayak, termasuk bahasa, tradisi, dan pengetahuan lokal. Ini bisa dilakukan melalui program-program pendidikan yang menghargai dan mempromosikan warisan budaya Dayak, serta melalui dukungan terhadap kegiatan-kegiatan kebudayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat adat.

Pemindahan IKN ke Nusantara di Kalimantan Timur adalah langkah besar yang akan membawa dampak jangka panjang bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama bagi masyarakat lokal di Kalimantan Timur, termasuk masyarakat adat Dayak. Dalam menghadapi perubahan besar ini, political will pemerintah pusat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan ini tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga membawa kesejahteraan bagi masyarakat lokal yang telah lama menjaga dan mempertahankan kelestarian alam dan budaya di wilayah tersebut.

Political will ini harus tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang inklusif, berkeadilan, dan benar-benar berpihak pada masyarakat Dayak dan Kalimantan Timur secara keseluruhan. Dengan demikian, pemerintah pusat perlu mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan IKN, sehingga masyarakat Dayak dapat berperan aktif dalam proses ini dan mendapatkan manfaat yang lebih besar dari proyek ini.

Pada akhirnya, keberhasilan pemindahan IKN dan pengembangan masyarakat lokal di Kalimantan Timur akan menjadi tolak ukur sejauh mana pemerintah pusat memiliki political will untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah pusat dalam mengatasi ketimpangan yang selama ini dialami oleh masyarakat Dayak. 

Political will yang kuat diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan IKN dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan melibatkan masyarakat lokal dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan, sehingga pembangunan ini benar-benar mencerminkan kepentingan dan nilai-nilai masyarakat lokal. 

Dengan pendekatan yang tepat dan komitmen yang kuat, pemindahan IKN dapat menjadi momentum penting untuk menciptakan perubahan positif bagi masyarakat Dayak di Kalimantan Timur, sekaligus menjadi contoh bagaimana pembangunan nasional dapat dilakukan dengan cara yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. (*)

***

*) Oleh : Benny Susetyo, Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.