Kesenjangan Gender dalam Kekuasaan: Turunnya Representasi Perempuan di Kabinet Merah Putih

TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Di tengah sorotan publik terhadap pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sebuah isu mencolok muncul: turunnya keterlibatan perempuan dalam Kabinet Merah Putih. Hal ini menjadi perhatian banyak kalangan, terutama di era di mana kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan semakin ditekankan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.

Pada 20 Oktober 2024, diumumkan bahwa hanya ada lima menteri perempuan dalam kabinet Merah Putih yang terdiri dari 48 menteri dan lima pejabat setingkat menteri. Kelima menteri tersebut adalah Sri Mulyani, Arifatul Choiri Fauzi, Meutya Viada Hafid, Widiyanti Putri Wardhana, dan Rini Widyantini. Meskipun ada tambahan delapan Wakil Menteri perempuan, jumlah ini tetap sangat kecil.

Advertisement

Menurunnya representasi perempuan dalam kabinet Merah Putih sangat disayangkan, terutama mengingat upaya signifikan di pemerintahan Joko Widodo untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan. Dalam pemerintahan sebelumnya, terdapat sembilan menteri perempuan dari total 34 kementerian. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keberpihakan kepemimpinan Prabowo-Gibran terhadap keseimbangan gender dalam eksekutif.

Mengapa Representasi Perempuan dalam Eksekutif Penting?

Representasi perempuan dalam kabinet, khususnya di jabatan Menteri, memiliki dampak signifikan pada pemerintahan. Menurut UN Women (2024), jumlah perempuan yang lebih tinggi dalam pemerintahan meningkatkan perhatian terhadap isu-isu perempuan. Partisipasi politik perempuan penting untuk kesetaraan gender dan demokrasi, serta memungkinkan keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan publik.

Rendahnya representasi perempuan mengurangi inklusivitas dalam pengambilan keputusan dan mengakibatkan kurangnya perspektif perempuan. Hal ini dapat menyebabkan kerentanan terhadap isu-isu gender, seperti kesenjangan upah, kekerasan berbasis gender, perkawinan anak, dan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi.

Penelitian Krauss dan Kroeber (2017) menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam eksekutif berkontribusi pada dinamika positif dalam pengambilan keputusan, mengurangi konflik internal, dan meningkatkan ketahanan kabinet. Jurnal ini memberikan bukti empiris tentang hubungan antara komposisi gender dan gaya kepemimpinan, yang sangat mempengaruhi kelanggengan pemerintahan.

Menurunnya representasi perempuan dalam eksekutif tentunya dapat berpengaruh pada menurunnya partisipasi perempuan dalam politik secara luas. Pasalnya, tingkat eksekutif yang diisi para pemangku kebijakan lebih didominasi laki-laki akan mencerminkan sebuah pemerintahan yang bersifat maskulin. Akhirnya, bukan tidak mungkin jika ke depannya perempuan akan minim berkontestasi di panggung politik. 

Representasi Perempuan bukan Sekedar Angka 

Menurunnya representasi perempuan di Kabinet Merah Putih memicu kekhawatiran dari masyarakat dan aktivis hak perempuan mengenai dampak negatif terhadap kebijakan pro-perempuan. Banyak organisasi non-pemerintah mendesak pemerintah untuk memperhatikan pentingnya representasi gender dalam pengambilan keputusan. Kurangnya perempuan dalam eksekutif mengurangi peluang untuk mencapai kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di era Prabowo-Gibran.

Penelitian dari Funk, Paul, dan Philips (2021) menunjukkan bahwa pengeluaran belanja negara untuk pendidikan dan kesehatan akan meningkat secara signifikan setelah proporsi perempuan di legislatif melebihi 20% untuk pendidikan dan 15% untuk kesehatan. Selain itu, pengeluaran tersebut akan stabil setelah proporsi perempuan mencapai sekitar 41 persen untuk pendidikan dan 35% untuk kesehatan. 

Representasi perempuan dalam pemerintahan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi politik. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan minat dan partisipasi politik di kalangan perempuan dan kelompok marginal. Lebih dari sekadar memenuhi kuota, penting untuk menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa diwakili. Hal ini berkontribusi pada pemerintahan yang lebih demokratis dan legitimasi.

Selain itu, penurunan representasi perempuan di kabinet Prabowo-Gibran dapat dianggap sebagai kemunduran dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang menekankan kesetaraan gender dan inklusivitas. Ini berpotensi mempengaruhi dukungan internasional bagi Indonesia, yang telah menandatangani dan meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui UU No.7 Tahun 1984.

Dengan hanya kurang dari 30% representasi perempuan di dalam eksekutif pemerintahan Prabowo-Gibran, penurunan ini bukan hanya soal angka, tetapi juga berdampak pada kebijakan pro-perempuan dan inklusif di Indonesia. Namun perlu diingat, keterlibatan perempuan dalam eksekutif tentu harus disertai dengan seleksi ketat dan penunjukan yang tepat agar representasi dapat bertindak sesuai dengan kepentingan yang diwakilinya secara jujur dan bermoral. 

***

*) Oleh : Cholif Rahma Febriana, Mahasiswa Magister Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

*) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.