TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pilkada adalah ajang pesta demokrasi di tingkat daerah yang kini telah memasuki tahap akhir. Saya menulis bukan untuk mendukung salah satu pasangan calon (paslon), melainkan sebagai wujud kecintaan saya terhadap bangsa dan negara, khususnya sektor pertanian.
Beberapa tahun terakhir, saya sering melihat sektor pangan di daerah yang selalu diperlihatkan dengan stok pangan yang minim atau defisit. Apakah kondisi ini benar-benar terjadi di lapangan? Ataukah ini hanya karena kebijakan daerah yang tidak memadai untuk melindungi sektor pertanian, atau bahkan pertanian hanya dijadikan alat pencitraan semata?
Advertisement
Saya ingin sedikit mengulas dasar hukum yang mengatur dunia pertanian. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mendefinisikan pertanian sebagai kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian, termasuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
Dalam dasar hukum tersebut, dijelaskan mengenai bantuan yang harus diberikan oleh pemerintah kepada petani, dan hal ini dijamin oleh undang-undang tersebut. Pertanyaan yang sederhana namun penting, mengapa petani sering kali dirugikan dalam beberapa tahun terakhir?
Jawabannya adalah ketidakpedulian pemimpin daerah terhadap pemberdayaan petani di wilayah mereka. Padahal, ketika mereka mencalonkan diri dan menyebut diri sebagai representasi rakyat daerah, hal itu seharusnya bukan hanya menjadi slogan politik, tetapi sebuah komitmen nyata untuk memperjuangkan nasib petani. Namun, kenyataannya banyak pemimpin daerah yang justru melupakan hal tersebut setelah dilantik dan menjadikan sektor pertanian sebagai panggung pencitraan semata.
Hal ini yang mendorong saya untuk menyampaikan argumen-argumen yang mungkin akan menyentuh pihak-pihak yang hanya menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Ini adalah wujud cinta saya terhadap para petani, yang sejatinya adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Saya akan memberikan seluruh pengetahuan saya untuk memberi pemahaman agar tidak terjadi mobilisasi petani demi kepentingan yang merugikan mereka.
Sekarang, mari kita bahas bagaimana seorang pemimpin daerah dapat memainkan peran penting dalam kesejahteraan petani. Di negara yang kita cintai ini, segala bentuk pengayoman terhadap petani untuk mewujudkan visi besar kita, yaitu ketahanan pangan, akan terorganisir melalui kepala daerah sebelum akhirnya diterima oleh petani.
Inilah mengapa petani harus memahami bahwa pilihan mereka akan menentukan masa depan mereka. Ketika pemimpin daerah tidak mampu bekerja dengan baik, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, maka dampaknya akan sangat besar, seperti kerugian finansial, penurunan harga, dan kesulitan dalam mendapatkan subsidi yang seharusnya diterima petani, seperti yang terjadi belakangan ini.
Pemimpin yang layak mendampingi petani harus memiliki beberapa kriteria yang ingin saya jelaskan:
Pertama, kemampuan dalam mengelola pertanian daerah dengan baik. Pemimpin daerah harus mampu menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan petani. Mereka juga harus mampu memenuhi kebutuhan petani, termasuk ketersediaan infrastruktur dan alat-alat pertanian modern yang dapat meningkatkan keberlanjutan hasil pertanian.
Kedua, menjamin ketersediaan modal dan informasi untuk pertanian. Seringkali kita menemui bahwa petani kesulitan mendapatkan informasi dan modal yang mereka butuhkan. Jika hal ini terus berlanjut, akan muncul kecurigaan bahwa informasi dan modal yang seharusnya dijamin oleh negara justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
Ketiga, menjamin pendidikan bagi petani. Pendidikan untuk petani, termasuk untuk regenerasi petani, sangat penting. Kurangnya pendidikan dan pemahaman di kalangan petani sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi.
Jika tiga hal tersebut dapat diwujudkan, harapan besar untuk mencapai ketahanan pangan di Indonesia bisa terwujud. Oleh karena itu, saya tekankan sekali lagi, jangan mau jika diperalat hanya untuk kesenangan semata. Pilihan Anda sebagai petani akan memengaruhi masa depan pertanian di negeri ini.
Urgensi kebijakan daerah menuntut kita untuk lebih cermat dalam memilih calon pemimpin yang benar-benar peduli terhadap kaum tani. Pemimpin yang baik akan memahami hal tersebut, karena birokrasi di tingkat nasional sangat mendukung upaya mewujudkan ketahanan pangan. Jika kita salah memilih pemimpin daerah, maka cita-cita besar kita bisa berujung pada euforia semata, yang sangat disayangkan jika kita tidak memanfaatkannya dengan baik.
Kejahatan terbesar seseorang adalah pengkhianatan, terlebih ketika mereka berkhianat pada rakyat yang mempercayakan mereka. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai dalam memilih pemimpin. Jaga komitmen kita untuk mewujudkan ketahanan pangan, karena if you control food, you control people. (*)
***
*) Oleh : M Nadhim Ardiansyah, Sp., Pengamat Pertanian Indonesia dan Badan Pengawas Organisasi IBEMPI.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.
*) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
| Editor | : Hainorrahman |
| Publisher | : Sofyan Saqi Futaki |
