PIK2: Dari Proyek Strategis Menuju Ketidakpastian

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Saat ini, status PIK2 terasa seperti dilepas begitu saja, seolah-olah kita telah melupakan ambisi masa lalu untuk membangunnya. Dua mantan menteri, Sandiaga Uno dan Budi Gunadi Sadikin, memberikan rekomendasi untuk menjadikan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan Bumi Serpong Damai (BSD) sebagai Proyek Strategis Nasional (Investor, 31/01/2025).

Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, keduanya meyakinkan bahwa PIK2 akan memberikan dampak besar bagi pengembangan kota baru dan peluang pekerjaan. Terletak di pantai utara kecamatan Kosambi, PIK2 diharapkan menjadi pusat perhatian baru di Jakarta, meskipun Jakarta bukan lagi ibu kota tetapi tetap berkembang pesat dengan adanya infrastruktur baru yang mendukung.

Advertisement

Rencananya, sebuah pusat konferensi seluas 40 hektar akan dibangun di Central Business District Pantai Indah Kapuk 2 (CBD PIK2), dekat dengan Bandara Cengkareng dan akses tol baru. Namun, nasibnya kini dipenuhi ketidakpastian, meskipun sebagian besar konstruksi sudah dilakukan. Sejak perencanaan awal, Jakarta terbagi atas keputusan untuk menghentikan status PSN yang mengakibatkan proyek masa depan PIK2 terhenti sepihak.

Peraturan Pemerintah No. 2021 tentang fasilitas PSN, yang didasarkan pada UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, menjadi dasar kebijakan PSN. Evaluasi proyek seperti ini selalu mempertimbangkan waktu, kualitas, dan biaya (Buengeler et al., 2021).

Dulu, impian menghubungkan PIK, PIK2, dan PSN sebagai satu entitas kota besar terwujud. Namun, kini, prospeknya tidak jelas. Aktivis dan pihak terlibat semakin memperdalam masalah ini, tetapi nasib PIK2 masih tergantung pada keputusan yang akan datang.

PIK2 telah menjadi bahan diskusi dan kontroversi, tanpa penjelasan publik yang memadai. Perbaikan pantai dan nilai ekonominya sangat penting, terutama untuk mengatasi abrasi dan mempertahankan lahan.

Untuk masa depan yang lebih baik, fokus pada formulasi kebijakan yang lebih jelas diperlukan. Jika PSN PIK2 dapat dilanjutkan, pemerintah perlu mempertimbangkan program rehabilitasi seperti di Muara Baru, untuk meningkatkan kondisi permukiman yang padat di sekitar Jakarta Timur.

***

*) Oleh: Anton Hermawan, Lingkar Studi Independensia.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.