Pemkab Sumedang Libatkan Camat dan Kepala SKPD untuk Tangani Stunting

TIMESINDONESIA, SUMEDANG – Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengajak seluruh Camat dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) Pemkab Sumedang untuk berembuk mengatasi stunting secara optimal.

Hal ini mengingat, sejak tahun 2018 Kabupaten Sumedang telah ditetapkan pemerintah pusat sebagai salahsatu dari 100 Kabupaten/Kota lokus prioritas intervensi stunting. 

Advertisement

"Sejak 2021 lalu, Sumedang menginjak tahun ketiga lokus prioritas intervensi stunting. Bahkan, komitmen Pemkab Sumedang untuk percepatan penurunan stunting telah banyak di implementasikan," ujar Bupati kepada wartawan seusai kegiatan Rembuk Stunting di Jatinangor Sumedang Jawa Barat (Jabar), Selasa (7/6/2022). 

Bupati menerangkan, penanganan stunting akan terus dilakukan melalui berbagai program serta kegiatan di seluruh SKPD hingga melibatkan multipihak secara terkoordinir melalui gugus tugas percepatan penurunan dan pencegahan stunting yang terintegrasi. 

Menurutnya, pada tahun 2020 hingga 2021, trend masalah stunting di Sumedang cenderung meningkat akibat dampak dari pandemi Covid-19. Persoalan stunting yang meningkat saat pandemi itu disertai situasi intervensi gizi baik sensitif dan spesifik yang tengah mengalami hambatan.

Akibatnya, ada tiga Kecamatan di Sumedang dengan persentase balita stunting melebihi batas masalah yang ditetapkan WHO sebesar 20 persen yakni, Cibugel, Wado dan Kecamatan Jatinunggal.

"Oleh sebab itu, Pemkab Sumedang berkomitmen melakukan percepatan penurunan stunting menuju Sumedang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif
(Simpati) 2023," tandas Bupati. 

Di kesempatan itu, Wakil Bupati Sumedang, Erwan Setiawan menyatakan, banyak upaya yang akan terus dilakukan oleh Pemkab Sumedang dalam intervensi stunting diantaranya, mengidentifikasi masalah dan tindaklanjut program intervensi stunting terintegrasi terutama pada desa lokus prioritas. 

Kemudian, adanya penguatan seluruh pilar strategi percepatan penurunan stunting. Penguatan intervensi gizi spesifik stunting oleh Dinas Kesehatan melalui pendampingan implementasi hingga ketingkat desa dan Puskesmas.

"Lalu, adanya penguatan intervensi gizi sensitif stunting oleh SKPD terkait secara fokus terhadap rumah tangga 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)," jelas Wabup Sumedang, Erwan Setiawan selaku orang nomor dua di Pemkab Sumedang. (*) 

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.