Pemerintahan

Pemkot Malang Kembali Raih Predikat WTP ke-11 Kalinya

Kamis, 22 September 2022 - 22:35 | 21.94k
Wali Kota Malang, Sutiaji saat menerima secara langsung penghargaan WTP ke-11 kalinya. (Foto: Humas Pemkot Malang/TIMES Indonesia)
Wali Kota Malang, Sutiaji saat menerima secara langsung penghargaan WTP ke-11 kalinya. (Foto: Humas Pemkot Malang/TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, MALANG – Pemerintah Kota Malang (Pemkot) di tahun 2022 ini kembali mencatatkan capaian yang prestisius di tingkat nasional untuk yang ke-11 kalinya.  Pemkot Malang mendapatkan penghargaan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI).

Bertempat di Gedung Dhanapala Kemenkeu RI, Wali Kota Malang, Sutiaji menerima penghargaan tersebut secara langsung dari Menkeu RI, Sri Mulyani. Sebagai informasi, pelaksanaan kegiatan tersebut digelar dengan tajuk Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022, Kamis (22/9/2022).

Advertisement

Selepas menerima penghargaan tersebut, Sutiaji menyampaikan rasa terimakasihnya kepada ASN di Kota Malang atas kerjasama dan kinerja yang baik, sehingga mampu membawa Kota Malang kembali mendapatkan capaian WTP.

"Pertama saya ingin mengucapkan terimakasih kepada ASN di Kota Malang bahwa ini bukan sesuatu yang mudah. Mempertahankan akan selalu lebih sulit daripada meraih, tapi syukur alhamdulilah kita bisa mendapatkan 11 kali berturut-turut," ujar Sutiaji, Kamis (22/9/2022).

Menteri-Sri-Mulyani.jpgMenkeu RI, Sri Mulyani saat membuka kegiatan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022. (Foto: Humas Pemkot Malang/TIMES Indonesia)

Menurutnya, dengan capaian yang membanggakan ini, menunjukkan bahwa kredibilitas dan akuntabilitas kinerja dari para ASN di Pemerintah Kota Malang.

Disisi lain, Sutiaji juga menyoroti bagaimana tantangan dan peluang dimasa mendatang kepada Pemkot Malang untuk terus menjaga konsistensi dalam hal kepatuhan kinerja dan pelaporan keuangan.

Menurutnya, kepatuhan itu tidak bisa sifatnya instruksional, tapi justru dari bawah. Apalagi, soal kepatuhan terhadap BPK, kata Sutiaji, tidak hanya soal input dan output saja.

"Sekarang kita sudah melalui capaian. Ada outcome atau tidak, semuanya harus terukur. Frame inilah yang harus terus dijaga konsistensinya," ungkapnya.

Sejalan dengan hal itu, Sutiaji berharap konsistensi perangkat daerah dalam perencanaan pelaksanaan sampai di tahap pengawasan dapat memberikan benefit dan menjadikan budaya yang positif.

"Kedepannya, perangkat daerah harus mampu menerapkan konsistensi ini, karena keberhasilan ini tidak lepas dari konsistensi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang terukur," katanya.

Oleh sebab itu, ia ingin capaian ini terus dikuatkan. Bagaimana jika sekarang ada pemeriksaan kinerja, setiap perangkat daerah bisa memberikan hasil yang terbaik.

Wali-Kota-Malang-Sutiaji-saat-menerima-secara-langsung-penghargaan-WTP-a.jpgSeluruh kepala daerah saat berfoto bersama Menkeu RI, Sri Mulyani. (Foto: Humas Pemkot Malang/TIMES Indonesia)

"Ini secara akumulatif harus bisa memberikan hasil yang baik," imbuhnya.

Ia juga mengingatkan, perlu penyikapan yang tepat dalam memaknai pencapaian opini wajar tanpa pengecualian ini, sehingga mampu memberikan stimulus bagi perangkat daerah di lingkungan Pemkot Malang.

"Jangan kita maknai ini sebagai formalitas. Bukan saja cuma di tulisan, tapi lebih dari itu bahwa makna WTP perlu di implementasikan dalam rule model kegiatan sehari-hari, itu yang lebih penting," pungkasnya.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.



Editor : Imadudin Muhammad
Publisher : Sholihin Nur

TERBARU

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES