NasDem Menolak, Setjen DPR RI Tegaskan Pengadaan TV Rp1,2 Miliar Sudah Lama Direvisi

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Rencana pembelanjaan Televisi oleh DPR RI menjadi perbincangan hangat di media sosial. Salah satunya melalui platform Twitter. Warganet merujuk informasi yang beredar sejak Selasa 4 Oktober 2022 kemarin. 

Utamanya berdasarkan data dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebagaimana laman sirup.lkpp.go.id. Diketahui jika portal web ini merupakan portal yang dikelola oleh Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan.

Dari data tersebut, terdapat data paket yang bernama 'Pengadaan TV LED 43 Inch untuk Ruang Kerja Anggota'. Dan, nama KLPD tertulis adalah oleh DPR. Dijelaskan bahwa dalam paket tersebut jumlah pengadaan TV LED dijelaskan sebanyak 100 buah dengan total Pagu Rp1.554.000.000 atau sekitar Rp1,5 M.

Sekjen DPR RI Indra Iskandar - (FOTO: dok DPR RI)

Fungsi dari portal SIRUP sendiri adalah sarana untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP). Melalui SIRUP, masyarakat dapat dengan mudah mengakses secara langsung terkait Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.

RUP terdiri dari identifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) oleh kementerian/lembaga.

Politisi NasDem Tolak Pengadaan TV DPR
Menanggapi informasi itu, Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem Martin Manurung menyatakan penolakannya atas anggaran Rp 1,5 miliar untuk pembelian 100 unit TV 43 inc yang diperuntukkan bagi ruang kerja anggota DPR. 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu menyatakan pengadaan barang tersebut tidak tepat. Terlebih saat ini masyarakat dalam kondisi serba sulit, setelah dihantam pandemi Covid-19 dalam 2,5 tahun terakhir. 

Ilustrasi - informasi viral di media sosial - (FOTO: shutterstock)

Ia juga menekankan, setiap rupiah anggaran yang akan dipergunakan Negara, seharusnya tepat sasaran dan berdampak baik bagi masyarakat dan menjaga perekonomian menghadapi tantangan ekonomi yang tidak mudah saat ini.

"Saat ini kondisi negara kita sedang kerja keras dalam perbaikan ekonomi, terutama tantangan pasca-pandemi, krisis energi dan potensi resesi dunia," tegasnya, Rabu (5/10/2022).

Ketua DPP Partai NasDem ini menilai, kebutuhan TV saat ini tidak bersifat mendesak untuk mendukung kerja-kerja DPR. Secara pribadi, misalnya anggota bersangkutan yang membeli sendiri juga disampaikan Martin tidak ada masalah.

"Kalau untuk beli TV, anggota DPR seharusnya sangguplah. Seperti dikatakan oleh Presiden, agar anggaran negara itu harus ‘dieman-eman’, harus jelas apa manfaatnya," ucap Martin.

Sekjen DPR: Sudah Lama Direvisi

Sementara itu, Sekretarias Jenderal (Setjen) DPR RI Indra Iskandar saat dihubungi wartawan membantah pemberitaan soal pembelanjaan TV untuk anggota DPR. Ia menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial dan pemberitaan media online tidak tepat. 

"Salah itu, ngaco," ujar Indra, Rabu (5/10/2022). 

Indra Iskandar mengatakan pengadaan TV untuk anggota DPR RI tersebut sudah lama direvisi. Karena itu pula, ia meminta semua pihak yang berkepentingan terhadap kinerja DPR melakukan konfirmasi setiap ada informasi di DPR RI.

"Sudah lama direvisi, makanya itu konfirmasi supaya firm. Silakan update aja ke bironya," sambung Indra Iskandar. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement