Bupati Bandung Bandung Raih Piagam Pembina Proklim 2022 Kementerian LHK

TIMESINDONESIA, BANDUNG – Bupati Bandung H.M. Dadang Supriatna  menerima penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Penghargaan tersebut berupa piagam yang diterima oleh Bupati Bandung dan diserahkan langsung oleh Menteri LHK RI Siti Nurbaya Bakar pada Acara Puncak Festival Iklim Tahun 2022 di Gedung Manggala Wanabakti, Senayan Jakarta, Jumat (28/10/2022) malam.

Penghargaan yang diraih bupati yaitu penghargaan sebagai Pembina Proklim. Menurut Kementrian LHK, Bupati Bandung dipandang telah berpartisipasi aktif dalam melaksanakan pembinaan Proklim di daerah melalui pemberdayaan masyarakat.

Dalam keterangannya setelah kegiatan penyerahan penghargaan selesai, Bupati Dadang Supriatna mengungkapkan sukacitanya terkait penerimaan penghargaan ini. 

“Alhamdullilah, Kabupaten Bandung mendapatkan piagam apresiasi Proklim dan satu-satunya di Jawa Barat yang menerima penghargaan tersebut. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah berkontribusi aktif dalam penanganan iklim serta penurunan emisi gas rumah kaca," ucap bupati.

Menurutnya, masalah lingkungan menjadi salah satu program prioritas yang mendapatkan perhatian khusus oleh Pemkab Bandung melalui semangat BEDAS (Bangkit, edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera) dan menjadi salah satu isu strategis yang dikedepankan sebagai komitmen Pemkab Bandung dalam alam upaya meningkatkan ketahanan iklim dan pencemaran lingkungan.

Sehingga melalui berbagai program-program lingkungan yang dilaksanakan secara penthahelix, bupati berupaya bersama dengan setiap elemen yang ada di pemerintah maupun masyarakat, untuk terus memperbaiki kondisi lingkungan.

Kang DS, sapaan Dadang Supriatna menandaskan, melalui Program Kampung Iklim ini, semua pihak memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi dalam upaya menghentikan suhu pemanasan bumi agar tidak lebih dari 2 derajat celcius dan setiap negara perlu untuk memasukan komitmen mengenai berapa banyak emisi karbondioksida yang akan dikurangi.

Program Kampung Iklim (ProKlim) merupakan Program berlingkup Nasional yang dikelola oleh Kementerian LHK RI dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta penuruhan emisi gas rumah kaca.

Kepala Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, Windya Whardhani menjelaskan, Proklim merupakan kegiatan Nasional dalam menghadapi persoalan global lingkungan saat ini yaitu perubahan iklim. Ini ditandai dengan  perubahan suhu, ketidakpastian musim serta  bencana alam yang sebenarnya dapat diatasi melalui pembangunan rendah karbon dan adaptasi serta mitigasi perubahan iklim yang dapat dilakukan oleh masyarakat di tingkat tapak (di tingkat terendah) seperti RT, RW maupun desa.

Windya menunjuk contoh dari adaptasi perubahan iklim  misalnya adalah rumah-rumah memiliki alat pemanenan air hujan serta penanaman pangan lestari di halaman. Contoh lain dari mitigasi perubahan iklim adalah pengelolaan sampah, pengelolaan  limbah ternak dan limbah industri yang apabila dilakukan secara terus menerus dan masif dapat menjadi instrumen penurunan emisi gas rumah kaca yang teremisi ke atmosphere.

Windya menyebut di Kabupaten Bandung sudahada 43 lokasi  yang telah melaksanakan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklilm dan lebih dari 50% dari lokasi-lokasi tersebut adalah Kampung Bedas. .

“Pada tahun 2022 ini saja sebanyak 14 dusun di beberapa desa yang ada di Kabupaten Bandung meraih penghargaan Serifikat Proklim Madya. Ke depannya Pemkab Bandung akan mendorong peningkatan pembentukan Kampung Iklim di desa-desa yang ada di Kabupaten Bandung.

Windya menerangkan, penghargaan yang diterima Bupati Bandung ini karena Pemkab Bandung telah memenuhi kriteria penilaian Proklim dari Kementrian LHK RI. Indikatornya antara lin adanya kebijakan pengembangan Proklim, melakukan kegiatan pembinaan Proklim, adanya beberapa lokasi wilayah di Kabupaten Bandung yang mendapat kategori Proklim Utama dan atau Lestari, adanya perencanaan dan anggaran Proklim yang berkelanjutan serta telah membangun kolaborasi jejaring dengan Perangkat Daerah di tingkat Provinsi atau kabupaten /kota lainnya maupun dengan Perguruan tinggi dan organisasi non pemerintah. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement