Pemerintahan

Raperda Madin Jadi Prioritas DPRD Kabupaten Probolinggo Tahun Depan

Senin, 28 November 2022 - 17:46 | 19.30k
Pelaksanaan sidang paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo agenda penyampaian propemperda 2023 beberapa hari lalu. (Foto: Abdul Jalil/TIMES Indonesia)
Pelaksanaan sidang paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo agenda penyampaian propemperda 2023 beberapa hari lalu. (Foto: Abdul Jalil/TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, PROBOLINGGODPRD Kabupaten Probolinggo telah menetapkan 17 Program Pembentukan Peraturan Daerah atau Propemperda tahun 2023. Salah satunya Raperda Madin atau rancangan peraturan daerah madrasah diniyah.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Lukman Hakim menyampaikan, raperda madin tersebut sudah ditetapkan menjadi salah satu program prioritas Propemperda di tahun depan. Bahkan, raperda itu telah dipastikan akan menjadi raperda inisiatif dewan.

Advertisement

Saat ini, kata dia, pihaknya tengah menunggu sumbangsih pemikiran dari Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) yang nanti akan menjadi salah satu poin masukan dalam pembentukan naskah akademik raperda madin tersebut.

Sumbangsih saran tersebut tak hanya bersumber dari FKDT saja. Banyak pihak dan masyarakat yang akan diminta pemikirannya untuk menyempurnakan raperda tersebut sebelum disahkan menjadi perda.

"Bukan hanya itu, ada pihak lain dari masyarakat yang nanti kami tampung (pemikirannya). Kami membutuhkan sumbangsih saran dan pemikiran mereka. Agar nantinya kita kaji kembali untuk dimasukkan dalam poin-poin di raperda itu nanti," kata Lukman, Senin (28/11/2022).

Banyak hal yang akan dicantumkan dalam raperda madin tersebut, salah satunya mengenai guru ngaji musala. Para guru ngaji ini akan mendapatkan insentif sebagai ucapan terima kasih dari pemerintah. Namun, untuk mendapatkan insentif ini akan ada beberapa syarat, salah satunya jumlah santri mengaji yang dipatok jumlah minimal.

"Tak hanya itu, nanti juga ada banyak aspek dan pihak lain yang akan dicantumkan dalam peraturan itu. Intinya untuk kemaslahatan masyarakat, utamanya guru-guru madrasah, pesantren dan beberapa yang lain," paparnya.

Sementara itu, Ketua PCNU Kota Kraksaan, H. Muzammil mengatakan, memang sudah sepatutnya daerah ini memiliki perda madin. Jumlah pesantren dan madrasah yang ada saat ini tidak kalah banyak dengan kota sebelah yang telah memiliki perda tersebut. Terlebih lagi, telah ada referensi hukum dari UU Pesantren yang telah lebih dulu diterbitkan sebagai acuan.

Ia menyebutkan, dalam raperda madin itu juga perlu diperhatikan pada insentif guru madrasah diniyah. Sejauh ini, anggaran untuk madrasah hanya sebesar Rp 600 ribu selama 6 bulan, atau Rp 100 ribu setiap bulannya. Itu pun diberikan kepada masing-masing madrasah, bukan guru madrasah.

Sehingga ia berharap, dengan adanya perda itu juga dapat membantu kebutuhan guru-guru madrasah. Dimana setiap bulannya para guru madrasah bisa menerima insentif sebesar Rp 250 ribu setiap guru. Dengan begitu, upah yang dibayarkan sebagai ganti lelah mereka bisa dikatakan setara.

"Kalo selama ini masih tidak berbanding lurus dengan upahnya. Bisa dikatakan jauh dari harapan. Dengan adanya perda ini kami berharap guru madrasah lebih diperhatikan," harapnya.

Diberitakan sebelumnya, Kemenag dan sejumlah ormas keagamaan di Kabupaten Probolinggo mendatangi gedung DPRD, Kamis (29/9/2022). Kedatangan mereka untuk meminta dibentuknya Perda Madin sebagaimana yang telah dimiliki kabupaten Pasuruan.

Sejumlah elemen keagamaan yang dimaksud adalah, PCNU Kabupaten Probolinggo dan Kota Kraksaan; PD Muhammadiyah, Al Irsyad, RMI Kabupaten Probolinggo dan Kota Kraksaan; FKDT; Muslimat Kabuptaten Probolinggo/Kraksaan; Fatayat Kabupaten Probolinggo/Kraksaan; Perwakilan Pondok Pesantren.

Sepanjang rapat berlangsung sekitar 3 jam, masing-masing perwakilan lembaga tersebut menyampaikan aspirasinya. Dari sekian argumentasi yang dilontarkan, banyak bersangkutan mengenai Kebijakan Finansial atau Program Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru (BPPDGS).

Dari dua poin persoalan tersebut, mereka menuntut dan meminta kepada pihak legislatif dan eksekutif untuk segera membuat perda madin. 

Perlu diketahui, jumlah madin dan TPQ di Kabupaten Probolinggo per Februari 2021 sejumlah 1004 lembaga. Sedangkan jumlah pondok pesantren sebanyak 266 lembaga. 

Dengan banyaknya jumlah lembaga madin dan pesantren tersebut, perda madin sangat dibutuhkan. Karena itu, DPRD Kabupaten Probolinggo menyiapkan perda inisiatif untuk memasukkan perda madin dalam Propemperda.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.



Editor : Muhammad Iqbal
Publisher : Rizal Dani

TERBARU

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES