Pemerintahan

Dana Daerah Masih Rp278 Triliun, Presiden RI Jokowi: Segera Realisasikan APBD

Rabu, 30 November 2022 - 15:49 | 17.17k
Presiden Jokowi memberikan sambutan para Rakornas Investasi tahun 2022. (FOTO: BPMI Setpres)
Presiden Jokowi memberikan sambutan para Rakornas Investasi tahun 2022. (FOTO: BPMI Setpres)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi tahun 2022 yang dihadiri oleh diantaranya para Gubernur, Bupati dan Wali Kota, Presiden RI Jokowi memerintahkan para Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk segera merealisasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Masing-masing.

“Ini mengenai APBD, karena mumpung ada Gubernur, Bupati, Wali Kota, ini saya ingatkan, kita ini mencari uang dari luar agar masuk, terjadi perputaran uang yang lebih meningkat, tetapi uang kita sendiri yang ditransfer dari Menteri Keuangan ke daerah-daerah justru enggak dipakai,” ucap Presiden RI Jokowi dalam sambutannya pada pembukaan Rakornas Investasi tahun 2022 di Ritz-Carlton Jakarta pada Selasa (30/11/2022).

Advertisement

Presiden RI Jokowi mengungkapkan, berdasarkan data dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dana daerah (APBD) yang mengendap di Perbankan hingga akhir Oktober 2022 mencapai Rp278,83 triliun. Menurutnya, realisasi dari dana tersebut akan memicu perekonomian daerah di tengah situasi yang sulit saat ini.

"Kita ini cari investasi agar dapat arus modal masuk, yang sudah ada di kantong enggak dipakai, ya percuma. Rp278 triliun gede banget lho, gede banget, besar sekali," ungkap Presiden Jokowi terkait dana APBD yang masih mengendap di Bank.

"Ini (APBD) kalau cepat direalisasikan, cepat dibelanjakan, ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah, hati-hati," sambung Presiden RI Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga telah memerintahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk melakukan pengecekan terkait belum terealisasinya anggaran di daerah tersebut.

Presiden Jokowi menjelaskan, dana yang tersimpan tersebut bahkan lebih besar dari periode sebelumnya di tahun lalu yang hanya kisaran Rp210-220 triliun.

Jokowi-2.jpgDidampingi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Mendagri Tito Karnavian, dan Setkab Pramono Anung, Presiden Jokowi membuka Rakornas Investasi tahun 2022. (FOTO: BPMI Setpres) 

"Memang realisasi biasanya di akhir tahun, di Desember, tapi ini ndak. Kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ini sudah melompat tinggi sekali. Ini cost of money kayak gini, biaya uang itu gede banget. Kalau caranya kita enggak ngerti bahwa ini ada biayanya," ujarnya.

Presiden pun mengungkapkan bahwa besaran realisasi belanja nasional lebih tinggi dibanding realisasi belanja daerah, yaitu 76 persen berbanding 62 persen.

"Ini sudah Desember lho, besok sudah Desember, hati-hati. Artinya, kita pontang-panting cari arus modal masuk, cari capital inflow lewat investasi, tetapi uang yang ada di kantong sendiri tidak diinvestasikan. Ini hati-hati, ini keliru besar ini, keliru besar," pungkasnya. 

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi juga meminta untuk tidak mempersulit investasi yang akan masuk ke Indonesia. Menurut Presiden Jokowi, saat ini Indonesia telah mendapatkan kepercayaan dari para investor untuk menanamkan investasinya.

"Jangan sampai ada yang terganggu. Kepercayaan yang sudah kita dapatkan jangan sampai hilang gara-gara kita salah men-treatment, salah memperlakukan investasi yang masuk ke negara kita karena ketatnya persaingan dalam merebut investasi," tegas Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menyebutkan bahwa pemerintah juga perlu untuk selalu mempelajari perkembangan investasi di negara lain yang ramai investasinya lewat intelijen ekonomi. Berbagai kebijakan yang bisa mendatangkan investasi lebih banyak turut dipelajari, misalnya adanya pemberian insentif tambahan maupun tax holiday.

"Kenapa lebih berbondong-bondong ke sana dan tidak berbondong-bondong ke sini? Ada kebijakan tambahan, ada insentif tambahan, kita pelajari, tax holiday, diberikan perlakuan-perlakuan yang lebih baik. Kita pelajari semuanya. Tapi kalau nanti di dalam pelaksanaan masih ada yang ganggu-ganggu, ya sudah buyar semuanya yang namanya policy kebijakan yang kita telah desain," ujar Presiden Jokowi.(*) 

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.



Editor : Imadudin Muhammad
Publisher : Rizal Dani

TERBARU

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES