Pj Gubernur Diminta Merombak Birokrasi Pemprov NTB, Ini Alasannya 

TIMESINDONESIA, MATARAM – Anggota Komisi I DPRD NTB, TGH Najamudin Moestafa menyerukan kepada Penjabat Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi untuk segera melakukan perombakan jajaran pejabat lingkup Pemprov NTB. Seruan ini disampaikan sebagai langkah nyata dalam mewujudkan normalisasi tata kelola birokrasi. 

Menurut TGH Najamudin, rekam jejak birokrasi Pemprov NTB selama lima tahun terakhir menunjukkan struktur yang tidak sehat dan kinerja yang lemah.

Advertisement

"Tidak mungkin NTB bisa maju dan melaju jika kita tetap mempertahankan jajaran pejabat yang merupakan warisan pemerintahan Zul-Rohmi ini," ujar TGH Najamudin, Minggu (22/10/2023).

TGH Najamudin merinci lemahnya kinerja birokrasi Pemprov NTB selama lima tahun kepemimpinan Gubernur H Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Hj Sitti Rohmi Djalilah. Salah satu contohnya adalah tingginya angka stunting di NTB yang masih menjadi yang tertinggi di Indonesia, mencapai 14 persen. 

Selain itu, angka kemiskinan di NTB hanya mengalami penurunan sebesar 0,78 persen selama lima tahun tersebut.

”Itu berarti dalam lima tahun, birokrasi NTB di bawah Zul-Rohmi hanya mampu menurunkan angka kemiskinan cuma 0,78 persen, atau rata-rata cuma 0,156 persen tiap tahun,” tandas TGH Najam.

Birokrasi Pemprov NTB juga diwarnai oleh serangkaian mutasi yang terlalu banyak, mencapai 40 kali yang mengakibatkan kultur dan psikologi birokrasi menjadi sangat buruk. 

TGH Najamudin menyoroti praktik "Naturalisasi Pegawai" dari kabupaten/kota ke Provinsi NTB yang dinilainya merugikan sistem merit dalam reformasi birokrasi.

"Banyak pegawai hasil naturalisasi yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan skala kerja provinsi, karena sebelumnya mereka hanya beroperasi di lingkup kabupaten/kota," katanya. 

"Dampak buruk dari struktur birokrasi yang tidak sehat ini juga terlihat pada tata kelola keuangan daerah, dengan munculnya utang Pemprov NTB senilai ratusan miliar kepada kontraktor proyek yang telah diselesaikan," imbuh Najamudin.

Menanggapi hal ini, TGH Najamudin menekankan bahwa mutasi dan perombakan jajaran pejabat Pemprov NTB bukan hanya diperlukan sebagai langkah untuk memperbaiki kinerja birokrasi, tetapi juga sebagai upaya Penjabat Gubernur NTB untuk membersihkan diri dari berbagai tudingan negatif yang dialamatkan kepadanya. 

Menurut Najamudin, penundaan dalam pelaksanaan mutasi hanya akan semakin memperkuat persepsi bahwa Penjabat Gubernur NTB merupakan bagian dari masalah dan rezim pemerintahan sebelumnya.

"Kami juga di DPRD NTB patut curiga, jika mutasi tak kunjung dilakukan maka jangan-jangan Pj Gubernur NTB memang bagian dari masalah dan bagian dari rezim pemerintahan sebelumnya,” tandas TGH Najamudin.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.