Pemerintahan

Perencanaan Pembangunan di Desa, Komisi XI DPR: Sesuaikan Kriteria Pemerintah

Kamis, 09 November 2023 - 16:14 | 31.81k
Bupati Malang, HM Sanusi (berkopiah), bersama para narasumber dan peserta workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa 2023, berfoto bersama, di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Kamis (9/11/2023. (FOTO: amin)
Bupati Malang, HM Sanusi (berkopiah), bersama para narasumber dan peserta workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa 2023, berfoto bersama, di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Kamis (9/11/2023. (FOTO: amin)

TIMESINDONESIA, MALANG – Sejumlah hal penting ditekankan narasumber Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa 2023, yang digelar di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Kamis (9/11/2023) sore. 

Anggota Komisi XI DPR RI, Andreas Eddy Susetyo menekankan, indikator dan kriteria yang diterapkan oleh pemerintah pusat, harus dipedomani dalam perencanaan penganggaran hingga semua level. 

"Semua berbasis perencanaan (pembangunan), kuncinya semakin berkualitas perencanaan, maka semakin baik. Dan, yang diberikan pemerintah dasarnya adalah capaian kinerja, dan harus disesuaikan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat," jelas Andreas, Kamis (9/11/2023) sore. 

Ia juga menjelaskan, ada skema pembiayaan dari pemerintah pusat yang bisa diakses pemerintah daerah, untuk mengatasi keterbatasan fiskal daerah pada APBD. 

"Memang ada anggaran dari APBN yang bisa diturunkan ke daeah. Jadi, yang harus dipahami juga oleh pemerintah daerah, adalah bagaimana bisa memanfaatkan skema pembiayaan, seperti DAK (Dana Alokasi Khusus) Tematik dari APBN ini," tandasnya. 

Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Penggunaan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa BPKP, Wasis Prabowo. Narasumber lainnya, dari salah satu Deputi Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), yang membidangi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana. 

Kegiatan workshop ini dibuka Bupati Malang, HM Sanusi. Dalam sambutannya, Bupati memberi pengantar bahwa kebutuhan pembangunan di Kabupaten Malang sangat besar, dengan jumlah 378 desa dan 12 kelurahan. 

Bupati berharap, ada perhatian khusus dari pemerintah untuk memberi dukungan pembangunan yang sudah direncanakan. 

"PAD Kabupaten Malang hanya mampu tercapai Rp 800. Sementara kebutuhan pembangunannya banyak sesuai luas wilayah dan jumlah penduduk. Ya, kami berharap tambahannya dari DAU/DAK APBN," demikian Bupati Malang, Kamis (9/11). 

Peserta workshop merupakan perwakilan Kepala Desa dan Camat se-Kabupaten Malang. Plt Kadisbudpar Jatim Buka Indofest 2023, Promosikan Wisata Alam Kelas Dunia

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Ferry Agusta Satrio
Publisher : Sofyan Saqi Futaki

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES