Pemerintahan

Perjuangkan UMK yang Layak bagi Buruh, Bupati Majalengka Usulkan Revisi PP Nomor 51

Rabu, 15 November 2023 - 20:46 | 75.30k
Serikat buruh tengah beraudensi Bupati Majalengka, H Karna Sobahi. (FOTO: Hendri Firmansyah/TIMES Indonesia)
Serikat buruh tengah beraudensi Bupati Majalengka, H Karna Sobahi. (FOTO: Hendri Firmansyah/TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, MAJALENGKABupati Majalengka, H. Karna Sobahi, tidak hanya mendengar, tetapi juga merespon aspirasi yang disampaikan kaum buruh di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat pendopo menjadi wadah untuk menggali lebih dalam mengenai tuntutan kenaikan upah dan perubahan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 tentang pengupahan.

Dalam suasana tersebut, Bupati Karna Sobahi menyampaikan bahwa keberadaan pabrik-pabrik di wilayah Kabupaten Majalengka memiliki dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan taraf perekonomian daerah. 

Karna-Sobahi-3.jpg

"Pabrik-pabrik tersebut tidak hanya menjadi sumber lapangan pekerjaan tetapi juga memberikan kontribusi nyata pada perkembangan ekonomi daerah," ujar Bupati Karna Sobahi, Rabu (15/11/2023).

Mengenai tuntutan para buruh, terutama terkait kenaikan upah, Bupati Karna Sobahi mengakui bahwa perubahan dalam PP No. 51 tentang pengupahan dan keberadaan dinas yang fokus pada pekerja adalah tuntutan yang wajar. 

Namun, ia juga memberikan pemahaman bahwa besaran kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk tahun 2024, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 51, dinilai rendah.

Bupati menjelaskan bahwa julukan 'Kota Pensiun' yang masih melekat pada Majalengka menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi besaran UMK.

Demo.jpg

Dikatakannya, meskipun saat ini Majalengka tengah bertransformasi menjadi kota industri dengan kehadiran BIJB Kertajati dan Tol Cisumdawu, namun besaran UMK masih belum sepenuhnya mengalami perkembangan signifikan.

Lebih lanjut, Bupati menyoroti indikator positif dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), seperti peningkatan pendapatan perkapita dan penurunan angka kemiskinan.

Hal ini menjadi dasar argumentasi bupati dalam usahanya untuk mengusulkan revisi terhadap PP Nomor 51. Ia menginginkan fleksibilitas dalam penetapan upah agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

Terkait perihal tersebut, bupati menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan kenaikan UMK yang lebih sesuai dengan perkembangan aktual daerahnya.

"Pemkab Majalengka akan mengusulkan PP Nomor 51 bisa dirubah jangan dibuat kaku untuk daerah, sehingga bisa menetapkan upah yang layak sesuai kebutuhan masyarakat," ungkapnya.

Bupati Majalengka, Karna Sobahi juga akan meminta dewan pengupahan kabupaten supaya bisa menyampaikan potensi dan variabel yang mendukung kenaikan upah layak bagi pekerja di Kabupaten Majalengka dalam rapat penetapan UMK Jawa Barat.

Seperti diketahui, tuntutan yang diajukan serikat buruh di Kabupaten Majalengka yakni kenaikan sebesar 38 persen dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebelumnya Rp2.180.602 menjadi Rp3.012.937. Hal tersebut berdasarkan survei kebutuhan hidup layak (KHL) yang ada di lapangan saat ini. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Deasy Mayasari
Publisher : Sofyan Saqi Futaki

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES