Jokowi Tak Setuju Gubernur Jakarta Ditunjuk Langsung oleh Presiden

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Presiden Jokowi (Joko Widodo) menegaskan bahwa dirinya tak setuju jika gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh presiden, tanpa proses pemilihan umum.

"Kalau saya, kalau tanya saya, gubernur (Jakarta) dipilih langsung (oleh masyarakat)," katanya setelah meresmikan Stasiun Pompa Ancol Sentiong, Jakarta, Senin (11/12/2023).

Advertisement

Kepala Negara juga menyampaikan, aturan itu kini masih bentuk RUU dan merupakan usulan langsung dari DPR. Pria asal Solo itu mengatakan, draf RUU DKJ itu juga belum sampai ke pihaknya.

"Itu kan masih dalam bentuk RUU. Rancangan undang-undang. Dan itu inisiatif DPR. Belum sampai juga ke wilayah pemerintah. Belum sampai ke meja saya juga," jelasnya.

Presiden Jokowi pun meminta kepada masyarakat agar tenang dalam merespon RUU DKJ tersebut. Itu karena pemerintah belum mengesahkan. "Sehingga biarkan itu berproses," ujarnya.

Diberitakan TIMES Indonesia sebelumnya, dalam RUU DKJ itu, gubernur dan wakil gubernur akan ditunjuk dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul DPRD. Draf ini adalah hasil pembahasan dalam rapat Baleg DPR penyusunan RUU DKJ, pada Senin (4/12/2023).

Dalam draf RUU DKI tersebut, Jakarta nantinya ditetapkan menjadi pusat perekonomian nasional dan kawasan aglomerasi. 

Meski berubah dari Daerah Khusus Ibu Kota menjadi Daerah Khusus, Jakarta akan tetap dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur. Namun, pimpinan ini akan ditunjuk dan diberhentikan langsung oleh presiden dengan usul dari DPRD. 

Banyak partai politik yang tak setuju dengan usulan itu. Salah satunya yakni PDI Perjuangan.

Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menegaskan, partianya menolak RUU Daerah Khusus Jakarta atau DKJ yang mengatur bahwa gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk oleh presiden secara langsung.

Menurutnya, aturan itu sebagai kemunduran demokrasi. Apalagi, kata dia, Jakarta adalah jadi cerminan atau barometer politik nasional. "Secara umum selama pelaksanaan Pilgub Jakarta adalah barometer politik nasional. Simbol demokrasi," katanya dalam keterangan resminya.

Ia menilai, proses demokrasi di Jakarta sudah menghasilkan kepemimpinan yang baik dan melahirkan tokoh politik yang berpengaruh. Salah satunya yakni Ali Sadikin, Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. 

"Praktik yang tumbuh baik ini hendaknya tidak ditarik lagi seperti zaman kegelapan. Zaman otoriter seperti masa orde baru," ujarnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.