Pemerintahan

Bupati Malang Minta Pilkada Ditunda Tahun 2025

Kamis, 15 Februari 2024 - 16:30 | 25.86k
Bupati Malang, HM Sanusi, usai menghadiri penandatangan Pakta Integritas Direksi Perumda Tirta Kanjuruhan, Kamis (15/2/2024). (Foto: Amin/TIMES Indonesia)
Bupati Malang, HM Sanusi, usai menghadiri penandatangan Pakta Integritas Direksi Perumda Tirta Kanjuruhan, Kamis (15/2/2024). (Foto: Amin/TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, MALANGBupati Malang, HM Sanusi, berharap konstitusi dan ketentuan perundang-undangan tetap dijalankan semestinya, soal periode jabatan kepala daerah. 

"Masih berjalan prosesnya (menunggu tindak lanjut dar Mahkamah Konstitusi). Harapannya, konstitusi bisa berjalan, dan dilaksanakan sesuai Undang-Undang," demikian Bupati Malang, Sanusi, menanggapi gugatannya melalui Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ke MK, usai acara di Pakisaji, Kabupaten Malang, Kamis (15/2/2024). 

Seperti diberitakan sebelumya, belum lama ini APKASI melayangkan surat gugatan ke MK, dan menuntut pelaksanaan Pilkada serentak diundur pada tahun 2025 mendatang. 

Gugatan ke MK ini, menyusul berkurangnya masa jabatan kepala daerah se Indonesia yang dilantik pada 2021, jika pilkada serentak tetap digelar pada November 2024 ini. 

"Sesuai Undang-Undang, masa jabatan kepala daerah itu lima tahun, baru berakhir sesuai SK itu Februari 2026. Sehingga, kami berharap ini bisa tetap dijalan konstitusi ini," kata Bupati Malang. 

Menurutnya, ada sejumlah 270 kepala daerah yang dipilih saat pilkada serentak pada 2020 lalu, dan baru dilantik pada Februari 2021.

"Karena itu, setidaknya kita menghabiskan sisa masa jabatan sebagai kepala daerah sampai awal 2026. Jadi, tuntutannya pilkada serentak nanti ditunda pelaksanaannya di tahun 2025," tandas Sanusi. (*) 

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Ferry Agusta Satrio
Publisher : Sholihin Nur

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES