Empat Komisi DPRD Jombang Kunker ke Beberapa Daerah, Ini yang Dibahas

TIMESINDONESIA, JOMBANG – Empat komisi di DPRD Kabupaten Jombang melakukan kunjungan kerja (kerja) ke beberapa daerah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Jadwal kunker para perwakilan rakyat itu sejatinya memang sudah ditetapkan dalam badan musyawarah (Bamus) dewan. Adapun, beberapa hal yang dibahas dalam kunker tersebut beragam.
Advertisement
Diantaranya dunia usaha, pupuk bersubsidi, pariwisata dan pemenuhan hak asuh anak. Empat Komisi di DPRD Jombang ini melakukan perjalan kunker dan membahas sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya masing-masing.
Seperti Komisi A yang melakukan kunker ke Kabupaten Kulonprogo membahas dunia usaha. Kartiyono, selaku Sekretaris Komisi A DPRD Jombang mengatakan perkembangan dunia usaha di Kulonprogo bisa menjadi contoh menarik untuk diterapkan di Kota Santri.
"Prioritas kunker kami ke DPRD Kulonprogo. Fokusnya untuk mengkaji kebijakan dunia usaha. Memang dari paparan yang disampaikan, kami mendapati bahwa iklim dunia usaha di sana memang begitu luar biasa salah satu indikatornya yakni korelasi pengusaha besar dan UMKM," ucapnya saat dikonfirmasi, Senin (26/2/2024).
Korelasi antara pengusaha dan UMKM ini juga tak lepas dari peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMT) bisa menjadi mediator.
"Korelasi ini menarik karena DPMT nya bisa menjadi mediator. Artinya antara para pengusaha besar dengan UMKM muncul kepedulian,"katanya.
Sementara itu, untuk Komisi B DRPD Jombang melakukan perjalanan kunker ke Kabupaten Sragen membahas soal pendistribusian pupuk subsidi.
"Hal ini penting karena saat ini jumlah pupuk subsidi untuk Jombang menurun dan cukup banyak penurunannya," kata Ketua Komisi B DPRD Jombang Sunardi.
Karena itu, penting baginya untuk mempelajari soal pendistribusian pupuk subsidi tersebut. Hal itu diperuntukkan agar Pemkab bisa membantu para petani agar tidak lagi kesulitan pupuk.
"Pemkab, melalui dinas terkait ini mungkin bisa ada program agar petani tidak kekurangan pupuk. Dengan penganggaran pupuk cair atau pupuk organik," ungkapnya.
Lain halnya dengan Komisi C DPRD Jombang. Kunker ke Gunungkidul, para anggota legislatif ini melakukan study wilayah guna mempelajari kiat-kiat peningkatan sektor wisata wilayah tersebut.
Dikatakan Ketua Komisi C DPRD Jombang, Miftahul Huda, dalam kunker nya itu, ia mengakui bahwa untuk saat ini Gunungkidul masih menjadi salah satu wilayah yang punya banyak destinasi wisata.
"Gunungkidul ini sudah terbukti bisa memaksimalkan potensi wisata yang dimiliki. Tentunya hal ini tidak mungkin bisa dicapai tanpa adanya dukungan dari semua pihak. Peran serta bupatinya juga harus diakui," jelasnya.
Peran serta bupati dalam melakukan lobi hingga ke tingkat Dirjen maupun Irjen agar mendapatkan Bantuan Khusus Keuangan (BKK) yang kemudian digunakan untuk meningkatkan infrastruktur jalan menuju tempat wisata.
"Infrastruktur jalan menjadi kunci mengapa objek wisata di Gunungkidul ini menjadi salah satu yang menarik. Jalan menuju tempat wisata semua bagus dan tidak sulit untuk dilewati," katanya.
Jika ketiga Komisi A, B dan C melakukan kunker dan punya pembahasan sendiri. Komisi D pun sama. Dalam kunker ke Kabupaten Sleman, para wakil rakyat ini membahas tentang kebijakan pemerintah terkait dengan pemenuhan hak anak. Mulai dari pencegahan pernikahan dini agar tidak semakin banyak.
"Pendampingan terkait dengan masalah kasus anak, terutama hamil diluar nikah dan lainnya. Harus assesment," kaya l Ketua Komisi D DPRD Jombang, Erna Kuswati.
Masih kata Ema, masalah tersebut nantinya harus bisa diatasi bagaimana jika dilanjutkan ke jenjang pernikahan maka difasilitasi. Jika tidak, harus dilakukan assesment
"Itu penting dibahas, bagaimana nantinya mereka menjalani kehidupan itu walaupun tidak bisa menikah dan meraih cita-citanya," jelasnya.
Kabupaten Jombang sendiri mendapat julukan sebagai kabupaten layak anak, sebab itu mengapa semua diatur supaya hak anak bisa terpenuhi. Sehingga tidak banyak anak-anak yang terlantar dan sebagainya. "Ini harapan kita memang semua anak yang ada di Kabupaten Jombang harus terpenuhi haknya," pungkasnya. (d)
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Editor | : Irfan Anshori |
Publisher | : Lucky Setyo Hendrawan |