Pemerintahan

Presiden Jokowi Targetkan 126 Juta Sertifikat Tanah Selesai Tahun 2025

Selasa, 30 April 2024 - 20:18 | 13.52k
Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka penyerahan secara simbolis sertifikat Tanah Elektronik Hasil Redistribusi Tanah untuk Rakyat dalam program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) oleh Presiden di Gedung Olahraga (Gor
Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka penyerahan secara simbolis sertifikat Tanah Elektronik Hasil Redistribusi Tanah untuk Rakyat dalam program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) oleh Presiden di Gedung Olahraga (Gor

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Presiden Joko Widodo menargetkan 126 juta sertifikat tanah untuk masyarakat Indonesia bisa rampung paling lambat tahun 2025.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh orang nomor satu di Indonesia saat melakukan penyerahan secara simbolis sertifikat Tanah Elektronik Hasil Redistribusi Tanah untuk Rakyat dalam program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) oleh Presiden di Gedung Olahraga (Gor) Tawang Alun, Banyuwangi, Selasa, (30/4/2024).

Pada momen ini, Jokowi menyerahkan sebanyak 10.323 sertifikat tanah dari 8.633 KK. Dengan dihadiri 5.000 lebih masyarakat yang menerima sertifikat redistribusi tanah dari 17 desa di Banyuwangi.

“Ini adalah redistribusi tanah yang paling besar se Indonesia ya di Banyuwangi ini,” kata Jokowi.

Dalam paparannya, Presiden ke 7 Republik Indonesia ini menyinggung masyarakat di Banyuwangi sudah sejak 1938 tidak memegang sertifikat. Artinya, sudah 85 tahun mereka tidak memegang secara legalitas.

“Itu kalau sampai terjadi sengketa, pasti njenengan kalah,” ungkapnya.

Selama 10 tahun memimpin, Jokowi mengaku saat melakukan kunjungan kerja ke desa-desa isinya adalah permasalah sengketa tanah. 

Ternyata, setelah Jokowi melakukan pengecekan ke BPN terdapat 126 juta masyarakat yang belum memiliki sertifikat. Sedangkan yang baru memegang sertifikat ada 46 juta, artinya masih ada 80 juta yang belum memegang.

Kemudian, Jokowi menanyakan ke BPN mampu membuat berapa sertifikat per tahun. Ternyata BPN hanya mampu mengeluarkan 500.00 per tahun. 

“Kurang 80 juta, sedangkan setahun hanya mengeluarkan 500.000, berarti njenengan (masyarakat) harus menunggu 160 tahun baru bisa memiliki sertifikat,” jelasnya.

Sehingga, Jokowi memerintahkan kepada Menteri ATR/BPN dengan segala cara apapun pihaknya meminta setahun harus lebih dari 10 juta dan akhirnya saat ini bisa tercapai.

Menurutnya, dengan sertifikat elektronik seperti ini bisa mempercepat pembuatan sertifikat, apalagi dengan digitalisasi maka semakin cepat lagi.

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menargetkan agar 126 juta sertifikat dapat selesai tahun ini. Kalaupun tidak selesai di tahun ini, Jokowi mengatakan ada pemerintahan selanjutnya yang dapat melanjutkan.

"Kalau enggak meleset-meleset, ya, tahun depanlah. Presiden baru nanti biar ngurus sisa sedikit. Paling-paling tinggal sisanya mungkin 3 juta atau 6 juta paling rampung tahun depan. Syukur-syukur bisa rampung tahun ini semua. Karena menterinya masih muda," Bebernya.

Jokowi berpesan kepada masyarakat sertifikat tanah ini bisa digunakan untuk sebagai agunan atau jaminan ke bank. Asalkan uang pinjaman tersebut digunakan sebagai modal usaha, bukan untuk dibelanjakan dengan barang-barang yang konsumtif. 

“Kalau sudah dapat pinjaman jangan sekali-kali dibuat beli barang konsumtif. Saya yakin pasti tidak bisa mengangsur. Boleh beli asalkan dari keuntungan usaha yang dibangun,” kata Jokowi. (*)

Editor : 

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Ferry Agusta Satrio
Publisher : Sofyan Saqi Futaki

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES