Rancangan Teknokratik RPJMD Lima Tahun, Pemkab Malang Bahas Isu dan Sasaran Penting

TIMESINDONESIA, MALANG – Forum penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Malang tahun 2025-2029 diselenggarakan di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jum'at (26/7/2024). Sejumlah isu penting dan sasaran utama pembangunan dalam forum yang diikuti semua jajaran OPD Pemkab Malang ini. 

Bupati Malang, HM Sanusi mengatakan, maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Malang 2025-2029, diantaranya adalah menelaah kekuatan dan kelemahan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Malang. 

Advertisement

Telaah perumusan rancangan teknokratik ini, lanjutnya, juga didasarkan gambaran umum kondisi fiskal dan keuangan daerah di Kabupaten Malang, selama kurun waktu lima tahun tersebut. 

Bupati menegaskan, melalui forum ini harus menjadi perhatian seluruh Perangkat Daerah (OPD), agar terlibat dan berpartisipasi memberikan dukungan dalam penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Malang 2025-2029. 

Disinggung penyusunan rancangan teknokratik RPJMD ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang, Tomie Herawanto mengungkapkan, rancangan teknokratik yang disusun mencakup permasalahan, isu-isu strategis serta indikator dan target pembangunan yang akan dilakukan dalam kurun 2025-2029.

"Perencanaan dalam rancangan teknokratik ini tentunya dikaitkan dengan pembiayaan anggaran fiskal dan APBD Kabupaten Malang, untuk realisasinya selama 5 tahun kedepan," demikian Tomie Herawanto, Jum'at (26/7/2024) siang. 

Konsep rancangan teknokratik dengan dukungan APBD Kabupaten Malang ini, lanjutnya, mencakup pembangunan ekonomi, pembangunan kesejahteraan sosial dan pembangunan lingkungan, yang saling terkait dan berimbang. 

Disebutkan, setidaknya ada 7 (tujuh) permasalahan dan isu strategis yang harus diperhatikan dan dianalisis. Diantaranya, optimalisasi penanganan gangguan terhadap ketahanan sosial budaya, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. 

Beberapa isu strategis daerah yang lain, seperti pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan, peningkatan produktivitas daerah, kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana, serta peningkatan infrastruktur berkelanjutan. 

Terkait permasalahan yang ada, diantaranya didapati indeks pembangunan ekonomi inklusif Malang lebih rendah dari pada Jawa Timur, serta belum optimalnya nilai tambah sumberdaya lokal dalam pengembangan perekonomian di Kabupaten Malang. (*) 

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.