Pemerintahan

Rembug Disabilitas Jadi Wadah Aspirasi untuk Pembangunan Banyuwangi

Jumat, 13 September 2024 - 11:15 | 30.47k
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas saat menghadiri kegiatan rembug disabilitas (FOTO: Humas Pemkab for TIMES Indonesia)
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas saat menghadiri kegiatan rembug disabilitas (FOTO: Humas Pemkab for TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi rutin menggelar Rembug Disabilitas sebagai upaya mendengar langsung aspirasi dari para disabilitas, digelar di Kantor Pemkab Banyuwangi yang diikuti puluhan elemen, Kamis (12/09/2024). Melalui acara ini, Bupati Ipuk Fiestiandani Azwar Anas memastikan kebijakan dan program pembangunan di Banyuwangi semakin inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas. 

Rembug Disabilitas dihadiri di antaranya Perkumpulan Penyandang Disabilitas Daerah (PPDI), Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) dan Juru Bahasa Isyarat, Gerakan Untuk Kesejahteraan Tunanetra Indonesia (Gerkatin), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Forum Peduli Disabilitas, Difabel Motorcycle Indonesia, Persatuan Tuli Banyuwangi, UMKM Sahabat dan National Paralympic Committee Indonesia

Advertisement

Ipuk mengatakan aspirasi dari rekan difabel sangat penting untuk menciptakan kebijakan daerah yang inklusif. “Kami  ingin memastikan program pembangunan dan kebijakan pemerintah dirancang memfasilitasi semua elemen termasuk rekan disabilitas,” kata Ipuk, Jumat (13/09/2024).

“Karena itu penting untuk mendengar langsung aspirasi rekan-rekan agar kebijakan dan program yang nantinya dirancang benar-benar tepat dan bisa memfasilitasi apa yang memang dibutuhkan,” tambah Ipuk.

Beberapa masukan tersampaikan dalam forum tersebut. Seperti usulan perlu dibangunnya fasilitas olahraga bagi disabilitas, papan informasi tuli dan netra, dan fasilitas juru bicara isyarat (JBI) pada setiap kegiatan pemerintah.

Di bidang kesehatan ada usulan tentang loket khusus disabilitas di fasilitas kesehatan, pelatihan bahasa isyarat bagi nakes dan pelatihan deteksi dini anak berkebutuhan khusus (ABK) untuk kader posyandu.

Pada bidang ekonomi, usulan yang datang mengenai pelatihan pemasaran offline dan online bagi UMKM disabilitas, fasilitasi legalitas usaha hingga bantuan promosi pemasaran. 

Seperti yang disampaikan oleh Wasis penyandang disabilitas tuna daksa yang memiliki usaha pembuatan makanan ringan.

Pada kesempatan itu Ipuk langsung memerintahkan Dinas Koperasi dan UMKM untuk untuk memfasilitasi pembuatan dokumen legalitas produk Wasih. 

Ipuk juga meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menindaklanjuti  semua usulan yang ada.

“Terima kasih untuk semua masukan yang diberikan. Aspirasi ini sangat berarti dan akan kami jadikan acuan dan diupayakan maksimal untuk ditindaklanjuti,” ujar Ipuk.

Wasis memberdayakan teman-teman disabilitas sebanyak 20 orang sebagai tim produksinya. Makanan yang diproduksinya adalah camilan kekinian basreng. Selama ini Wasis mengirim bangsreng yang diproduksinya ke pihak ketiga.

“Kami belum memiliki legalitas seperti NIB, PIRT dan sertifikat halal. Kami mohon pendampingan untuk mengurus keperluan tersebut. Karena kalau sudah lengkap legalitasnya ingin mengembangkan usaha juga dengan berjualan langsung ke konsumen,” ucap Wasis. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.



Editor : Ferry Agusta Satrio
Publisher : Sofyan Saqi Futaki

TERBARU

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES