Tanamkan Tiga Komitmen Bekerja, Djohan-Danny Sukses Capai Pembangunan Lombok Utara

TIMESINDONESIA, LOMBOK UTARA – Masa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara, Djohan Sjamsu dan Danny Karter (Djohan-Danny) mampu mencapai sejumlah keberhasilan pembangunan daerah dengan segala keterbatasan anggaran dan terbatasnya periodesasi pemerintahan.

Dalam mencapai keberhasilan pembangunan daerah tersebut, kepala daerah yang dilantik per tanggal 29 Februari 2021 ini sejak awal sudah menanamkan komitmen bersungguh-sungguh membangkitkan Lombok Utara pasca gempa 2018 dan Covid-19.

Advertisement

"Kami menyadari periodesasi pemerintahan kami kurang dari lima tahun. Dan akan berakhir pada awal tahun 2025 setelah kepala daerah terpilih dilantik," ungkap Bupati Lombok Utara Djohan Sjamsu didampingi Wabup Danny Karter pada jumpa pers akhir tahun pemerintahan, Senin (16/12/2024). 

Dengan periodesasi pemerintahan yang terbatas tentu ada tiga hal yang utama harus ditekankan, yaitu bekerja bersungguh-sungguh, bekerja ikhlas, dan jangan terlalu banyak keinginan. Sehingga dengan cara itu fokus pada pembangunan daerah yang diprioritaskan berpihak kepada kepentingan masyarakat. 

"Dengan tiga hal itu maka pembangunan daerah Alhamdulillah kini sudah tercapai, wajah ibu kota Tanjung sebagai ibu kota kabupaten sudah nampak indah," tegasnya didampingi Kepala Diskominfo Hairul Anwar, Kepala Bappeda Gatot Sugiharto. 

Pembangunan infrastruktur dasar, akibat gempa 2018 banyak fasilitas sosial dan umum, fasilitas pemerintahan, fasilitas pendidikan mengalami kerusakan parah. 

Salah satu target utama pada sektor infrastruktur, penataan wajah ibu kota Tanjung sebagai ibu kota kabupaten. Sekarang sudah terlihat tertata dengan pelebaran jalan dua jalur dengan lebar 24 meter, pertokoan Tanjung tertata rapi, kemudian peningkatan dan pelebaran jalan nasional sepanjang 41,60 kilometer, penataan kompleks pusat pemerintahan kabupaten Lombok Utara.

Panjang jalan kabupaten yang ditangani pihaknya sepanjang 400,07 km dengan kondisi jalan mantap 79,7 persen atau 319,01 km dan kondisi jalan tidak mantap 20,3 persen atau 81,05 km. Kemudian, jalan desa strategis sepanjang 251,7 km dengan kondisi mantap 37,9 persen atau 95,39 km dan kondisi tidak mantap 62,1 persen atau 156,3 km. 

"Bila ditotalkan kondisi jalan yang sudah mantap 414,4 km, sedangkan kondisi jalan yang tidak mantap 237,35 km. Untuk jalan non status tidak masuk dalam SK kabupaten sehingga terkait panjangnya belum ditentukan," terangnya.

Capaian pada sektor pendidikan, pada masa pemerintahan memberikan alokasi anggaran pendidikan sebesar 25 persen dari kewajiban pendidikan nasional 20 persen. Atas perhatian daerah tersebut, IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Pada tahun 2023 posisi Lombok Utara 68,02 dengan rata-rata lama sekolah 6,39 tahun, harapan lama sekolah 13,01 persen, umur harapan hidup 71,26 tahun. 

Bila melihat angka drop out untuk SD itu 0,04 atau 4 orang dari 24.966 peserta didik, angka drop out untuk SMP 0,02 persen atau 1 orang dari 6.894 peserta didik. Data ini menunjukan perhatian daerah menekan angka drop out sudah optimal.

Pemerintah daerah sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,7 miliar untuk menyasar 1.232 UMKM. Dimana pelaku UMKM diberikan bantuan pinjaman sebesar Rp 3 juta tanpa suku bunga. Alokasi UMKM dimulai dari tahun 2022 sebesar Rp 700 juta menyasar 233 UMKM, tahun 2023 sebesar Rp 1 miliar menyasar 333 UMKM, tahun 2024 sebesar Rp 2 miliar menyasar 666 UMKM. 

“Pelaku UMKM hanya membayar uang pokoknya saja, sedangkan bunganya sudah ditanggung pemerintah daerah,” terangnya. 

Jumlah UMKM yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah sebanyak 6.389 dengan jenis skala usaha mikro 6.274, usaha kecil 102, usaha menengah 13. 

Perhatian pemerintah daerah bukan hanya pada peningkatan produknya saja, dukungan penuh dilakukan pada peningkatan kapasitas dengan pemusatan kegiatan di gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang dibangunkan Kementerian Koperasi dan UMKM. 

“Di gedung PLUT kami memberikan pelatihan berupa peningkatan kemasaran produk, marketing digital, dan lainnya,” katanya.  

Capaian pembangunan daerah Lombok Utara pada penanggulangan kemiskinan mampu turun signifikan sebesar 3,08 persen dalam kurun waktu tahun 2021-2024. Hal ini membuktikan berbagai upaya penurunan kemiskinan yang telah dilakukan pemerintah daerah mampu bergerak cepat menekan angka kemiskinan tersebut. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Lombok Utara, pada tahun 2021 angka kemiskinan sebesar 27,04 persen, menurun sebesar 1,11 persen menjadi 25,93 persen di tahun 2022, pada tahun 2023 mampu turun 0,13 persen menjadi 25,80 persen. Capaian penurunan signifikan terjadi pada Maret 2024 sebesar 1,84 persen menjadi 23,96 persen. 

“Lombok Utara sebagai daerah termuda di NTB, patut mensyukuri angka kemiskinan terus mengalami penurunan, pada awal pemekaran angka kemiskinan mencapai 43 persen lebih, dalam perjalanan 16 tahun mengalami penurunan sekitar 20 persen,” terangnya.  

Sesuai data BPS, jumlah penduduk miskin di Lombok Utara 2024 terendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 56,43 ribu orang, berkurang 3,7 ribu orang pada Maret 2024. 

Garis kemiskinan pada Maret 2021 tercatat sebesar Rp478,906 per kapita per bulan, meningkat pada Maret 2022 Rp514,755 per kapita per bulan, meningkat pada Maret 2023 sebesar Rp 556,462 per kapita per bulan, meningkat pada Maret 2024 sebesar Rp594.789 per kapita per bulan.

“Berbicara angka sudah ada capaian signifikan dalam akhir tahun 2024, mencapai 23,96 persen tersebut, sehingga banyak sektor yang diselesaikan secara faralel,” kata Wabup Lombok Utara, Danny Karter.

Capaian pembangunan daerah Lombok Utara pada penurunan angka stunting mampu turun signifikan dalam lima tahun terakhir. Dari angka stunting 33,8 persen di tahun 2020 turun menjadi 13,5 persen pada tahun 2024. 

“2020 angka stunting Lombok Utara pada posisi 33,08 persen. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Alhamdulillah angka stunting turun melampui target nasional dan paling signifikan dari kabupaten/kota di NTB," ungkapnya.

Atas pencapaian ini, tentu tidak terlepas peran dari para kader posyandu, PKK, bidan, NGO, dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Lombok Utara. Yang sungguh-sungguh dalam menekan turunnya angka stunting. 

"Capaian ini atas kolaborasi bersama, tentu ini menjadi proyek masa depan anak-anak Lombok Utara agar bisa unggul baik itu sumber daya manusia (SDM) maupun hal lainnya. hasil ini kerjasama kita semua, mulai dari pimpinan tertinggi sampai ke tingkat desa dan seluruh masyarakat," ucapnya Ketua TPPS ini. 

Ia berharap semangat untuk terus mempertahankan dalam penurunan stunting dengan kebersamaan dan sinergitas.

"Semoga di tahun 2045 Indonesia emas kita bisa menghasilkan generasi yang tangguh, berdaya saing dan lebih mandiri yang bisa kita banggakan bersama," harapnya.

Sesuai data Dinas Kesehatan Lombok Utara, pada tahun 2020 angka stunting Lombok Utara sebesar 33,8 persen, kemudian pada tahun 2021 menurun menjadi 28,3 persen, 2022 menurun menjadi 22,9 persen, 2023 menurun menjadi 18,0 persen, dan 2024 menurun signifikan menjadi 13,5 persen.

“Ini data real dari elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM),” ungkapnya.

Berdasarkan survei status gizi Indonesia (SSGI) prevalensi stunting nasional pada tahun 2024 sebesar 21,5 persen, dan target nasional dalam menurunkan angka itu sebesar 14 persen. Dan Lombok Utara sudah melampui target nasional sebesar 13,5 persen. 

“Lombok Utara sudah melampui target nasional, dari angka 14 persen yang ditetapkan, kita sudah melampui 13,5 persen per bulan Agustus 2024,” terangnya. 

Untuk di level 10 kabupaten/kota di NTB, Lombok Utara pada posisi ke-9 (13,5 persen) dari sebelumnya posisi 10 dengan angka stunting yang masih tinggi 14,88 persen dari rata-rata provinsi 13,01 persen. 

“Secara progres penurunan stunting, Lombok Utara pada tahun 2023 mendapatkan penghargaan dari provinsi kagetori progres penurunan stunting,” tutupnya.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.