DPRD Kabupaten Banyuwangi Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun 2025

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi pada Kamis (19/06/2025), menggelar rapat paripurna dengan agenda penting Penyampaian Nota Pengantar Bupati Atas Diajukannya Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. 

Sidang yang berlangsung di Gedung DPRD Banyuwangi ini dipimpin Wakil Ketua DPRD, Michael Edy Hariyanto, SH, MH, diikuti anggota dewan lintas fraksi. Hadir pula Wakil Bupati Banyuwangi, Ir. H. Mujiono MSi, Pj Sekretaris Daerah, Guntur Priambodo, Jajaran Kepala SKPD, Camat dan Lurah.

Advertisement

Dalam Nota Keuangan Raperda perubahan APBD Tahun 2025 yang dibacakan Wabup Banyuwangi Mujiono disampaikan, bahwa Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ini dilakukan antara lain karena perubahan proyeksi pendapatan, adanya pergeseran anggaran antar kegiatan, antar jenis belanja, antar organisasi. 

Selain itu, mempertimbangkan kondisi terkini (upaya pertumbuhan ekonomi) dan hasil evaluasi sampai dengan semester pertama tahun 2025 yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya digunakan untuk tahun berjalan.

Maka dari itu, perlu diadakan perubahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, pemenuhan dana mandatory, kebijakan Pemerintah serta refocusing program prioritas dengan berpedoman pada dokumen perencanaan yaitu RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2025-2029 dan Perubahan RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025. 

”Maksud  penyusunan  Nota Keuangan  adalah  memberikan gambaran secara umum tentang Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Sedangkan tujuan  dari penyusunan Nota  Keuangan yaitu agar mudah dipahami dan dimengerti alur dari pada perubahan APBD, sehingga membantu  Eksekutif dan Legislatif dalam pembahasan Rancangan Perubahan APBD,” jelasnya. 

Mujiono menjelaskan, setelah diadakan evaluasi terhadap perencanaan dan realisasi penerimaan pendapatan, perlu  adanya penyesuaian penerimaan pendapatan baik Pendapatan Asli Daerah, maupun yang berasal dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sehingga terdapat pengurangan maupun penambahan target di masing-masing pos pendapatan diantaranya,

Penyesuaian PAD dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2025.

Penyesuaian Pendapatan Transfer berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Estimasi Perubahan Pendapatan Daerah  dalam Tahun  Anggaran 2025 yang semula di APBD induk sebesar Rp3,473 triliun berkurang  sebesar Rp32,742 miliar sehingga menjadi Rp3,440 triliun atau ada penurunan  sebesar 0,94 persen.

Pendapatan daerah tersebut di antaranya berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan transfer alias dana perimbangan.

“Target pendapatan asli daerah ( PAD ) yang semula sebesar Rp. 702,3 miliar, 306 juta bertambah sebesar Rp. 38 miliar atau sebesar 5,41 persen  sehingga menjadi Rp. 740,3 miliar,“ terangnya.

Target pendapatan transfer yang semula Rp2,719 triliun berkurang  sebesar Rp70,7 miliar atau berkurang sebesar  2,60 persen sehingga menjadi  Rp2,648 triliun. Lain -lain pendapatan yang sah yang semula sebesar Rp51,248 miliar.

“Proyeksi belanja  daerah yang semula ditargetkan sebesar Rp3,406 triliun bertambah sebesar  Rp492,9 miliar atau sebesar 14, 47 persen sehingga menjadi Rp3,899 triliun,” jelasnya.

Selanjutnya proyeksi pembiayaan neto pada perubahan KUA-PPAS APBD 2025  diproyeksikan sebesar Rp459,2 miliar dari yang semula minus Rp66,5 miliar atau ada penambahan sebesar 790, 0 persen yakni sebesar Rp525,7 miliar. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.