Sri Sultan Hamengku Buwono X Sebut Anggaran DIY Harus Efisien

TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, secara tegas menyampaikan urgensi efisiensi anggaran dan pengelolaan keuangan yang akuntabel di tengah perubahan dinamika fiskal nasional dan kondisi keuangan daerah yang semakin menantang.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD DIY yang digelar di Gedung DPRD DIY, Kamis (3/7/2025), dalam rangka penjelasan resmi terkait Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Advertisement

APBD Direvisi: Antisipasi Ketidaksesuaian Asumsi Awal dan Kebutuhan Prioritas

Dalam paparannya, Sri Sultan menekankan bahwa perubahan APBD merupakan respons terhadap realitas lapangan yang berbeda dari asumsi awal penyusunan anggaran. “Perubahan APBD ini perlu dilakukan karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal, serta kebutuhan prioritas yang belum terakomodasi,” ujar Sultan di hadapan para anggota dewan.

Penyesuaian ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dengan mempertimbangkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dan daerah.

Pendapatan Menyusut, PAD Naik Tipis

Menurut data yang dipaparkan, pendapatan daerah DIY dalam revisi APBD 2025 mengalami penurunan signifikan. Dari sebelumnya diproyeksikan Rp5,02 triliun, kini hanya menjadi Rp4,75 triliun. Penurunan terbesar terjadi pada komponen pendapatan transfer dari pusat, yang anjlok hingga 8,78% atau sekitar Rp290 miliar.

Namun, Sri Sultan menyoroti adanya sedikit peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang naik dari Rp1,70 triliun menjadi Rp1,73 triliun. Sementara itu, pendapatan sah lainnya tetap stagnan di angka Rp7,60 miliar.

“Ini menunjukkan semangat kemandirian fiskal yang tetap dijaga oleh Pemda DIY,” ujarnya.

Belanja Dipangkas, Infrastruktur Masih Jadi Fokus

Dari sisi belanja, pemerintah daerah juga melakukan penyesuaian. Total belanja dalam perubahan APBD diturunkan dari Rp5,23 triliun menjadi Rp5,03 triliun. Belanja operasi yang sebelumnya mencapai Rp3,61 triliun kini dikoreksi menjadi Rp3,43 triliun.

Menariknya, meski dilakukan pemangkasan secara umum, belanja modal justru dinaikkan menjadi Rp726,57 miliar—meningkat 2,54% dibanding sebelumnya. Langkah ini bertujuan untuk mendukung proyek-proyek strategis di sektor infrastruktur dan pengadaan fisik. “Efisiensi harus dilakukan, tapi pembangunan tetap harus berjalan,” tegas Sri Sultan.

Adapun belanja tidak terduga juga dipangkas menjadi Rp23,13 miliar, dan belanja transfer turun menjadi Rp852,15 miliar.

Pembiayaan Daerah Dinaikkan untuk Tutup Defisit

Menghadapi defisit antara pendapatan dan belanja, Pemda DIY mengambil langkah taktis dengan menaikkan pembiayaan daerah. Dari sebelumnya Rp211,83 miliar, kini menjadi Rp277,5 miliar. Kenaikan ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan program-program prioritas di tengah penyesuaian anggaran.

“Kita tidak bisa menunda program penting hanya karena penyesuaian. Solusinya adalah pembiayaan yang terukur dan bertanggung jawab,” ujar Sultan HB X.

Ajakan Kolaboratif ke DPRD dan Harapan untuk Masyarakat DIY

Di akhir penjelasannya, Sri Sultan mengajak seluruh anggota DPRD DIY untuk segera membahas Rancangan Perubahan APBD ini secara konstruktif dan tepat waktu. Mengingat waktu pelaksanaan program tahun 2025 yang terbatas, ia menekankan pentingnya kolaborasi legislatif dan eksekutif demi kepentingan publik.

“Semoga apa yang kita upayakan bersama ini bisa membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat DIY. Terima kasih atas dukungan dan sinergi yang telah terbangun,” pungkas Sri Sultan. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.