Pendidikan

Seminar Legislatif FH Unisla Dorong Pemahaman Peraturan Daerah yang Demokratis dan Aspiratif

Rabu, 13 Desember 2023 - 10:13 | 24.22k
Ayu Dian Ningtias, Dekan Fakultas Hukum Unisla, memberikan sambutan pada kegiatan seminar legislatif DPM FH Unisla di Auditorium Gedung Pascasarjana Unisla, Rabu, (13/12/2023). (Foto: Unisla for Times Indonesia)
Ayu Dian Ningtias, Dekan Fakultas Hukum Unisla, memberikan sambutan pada kegiatan seminar legislatif DPM FH Unisla di Auditorium Gedung Pascasarjana Unisla, Rabu, (13/12/2023). (Foto: Unisla for Times Indonesia)

TIMESINDONESIA, LAMONGAN – Dalam upaya meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap peraturan daerah, Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan (Unisla) menggelar Seminar Legislatif di Auditorium Gedung Pascasarjana Unisla pada Rabu, 13 Desember 2023. 

Seminar dengan tema “Optimalisasi Pemahaman Peraturan Daerah yang Demokratis dan Aspiratif serta Melatih Keterampilan Sidang Guna Mewujudkan Profesionalisme Mahasiswa," diangkat untuk mengajak mahasiswa memahami kedudukan peraturan daerah dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Sun’iya Zahrotul Aslamiyah, Ketua DPM Fakultas Hukum Unisla, menyampaikan bahwa seminat yang dihadiri oleh ratusan mahasiswa Fakultas Hukum, pejabat, dan seluruh dosen untuk menciptakan ruang diskusi yang produktif ini adalah bagian dari program kerja organisasi mahasiswa yang dipimpinnya.

"Tujuannya adalah agar mahasiswa memahami peraturan daerah dan mampu melatih keterampilan sidang untuk mencapai profesionalisme," kata Aas, sapaan akrabnya.

Lebih lanjut, Aas menekankan pentingnya pemahaman mahasiswa terhadap model dan tipe Peraturan Daerah yang Demokratis dan Aspiratif.

"Produk peraturan daerah harus mampu menampung aspirasi masyarakat," ujar Aas dalam seminar yang menghadirkan dua narasumber, Anas Fadhol Firdaus S.Pd, Ketua DPM Unisla periode 2020-2021, dan Dr. Drs. Munif Rochmawanto S.H., M.H. M.M, Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Unsla, yang membahas "Pembentukan Peraturan Daerah yang Partisipatif untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Local Governance).”

Menurut Aas, peraturan daerah harus berangkat dari kebutuhan masyarakat, sesuai dengan kaidah hukum Islam yang menegaskan bahwa kebijakan pemerintah harus didasarkan pada kemaslahatan.

“Kita berharap mahasiswa Fakultas Hukum Unisla kelak dapat menjadi legislator yang handal, mengabdi kepada masyarakat, dan bekerja untuk kemaslahatan bersama," ucap Aas.

Pada seminar itu, Ayu Dian Ningtias, Dekan Fakultas Hukum Unisla, saat memberikan sambutan, menggarisbawahi pentingnya pemahaman mahasiswa terhadap regulasi yang demokratis untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. (*)

 

 

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Sholihin Nur

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES