Angka Partisipasi Sekolah Rendah, Posnu Kota Banjar Sebut Disdik Gagal Kelola

TIMESINDONESIA, BANJAR – Poros Sahabat Nusantara (Posnu) Kota Banjar merinci angka partisipasi sekolah (APS) tahun 2024 usia 16-18 tahun di Kota Banjar mengalami penurunan cukup signifikan. Bahkan, sebanyak 32,2 persen anak usia 16-18 tahun di kota ini tidak bisa menikmati layanan akses pendidikan atau tidak bersekolah.
Hal ini diungkap Pembina Posnu Kota Banjar, Muhlison, Kamis (13/2/2025).

Ia menyebutkan, penurunan angka persentase tersebut merosot sebesar 3,8 persen, dari 71,78 persen pada tahun 2023 sementara untuk tahun 2024 angka partisipasi sekolah hanya mencapai 67,98 persen.

Advertisement

"Logikanya kan begitu, semakin tinggi angka  APS berarti semakin banyak anak yang sekolah. Kalau APS 67,98, berarti 32 persennya tidak sekolah." jelas Muhlison.

Mantan ketua PMII ini menambahkan bahwa dengan tingginya angka tersebut menjadi sebuah alarm kuat jika nasib masa depan generasi emas yang ada di Kota Banjar dalam ancaman bahaya, baik secara potensi kesejahteraan maupun wajah peradaban.

"Ini merupakan bentuk kegagalan Pemkot Banjar dalam mengelola pendidikan  dan mewujudkan program wajib belajar 12 tahun. Ini angka yang fantastis ya. 32 persen itu kan artinya, dari 100 anak berarti sebanyak 32 anak tidak bersekolah. Ini sangat berbahaya bagi nasib masa depan generasi emas yang ada. Wajar kalau rapot pendidikan kita tahun ini jeblok!. Kondisi ini tidak boleh diabaikan begitu saja," tegasnya.

Muhlison menyebut bahwa berdasarkan data dan angka dari Kemendikbud, angka partisipasi sekolah itu kan menjadi satu indikator keberhasilan pembangunan terhadap akses layanan pendidikan di suatu wilayah. 

"Semakin tinggi nilai APS, berarti daerah tersebut berhasil menyelenggarakan layanan akses pendidikan. Kalau lihat data itu,  berarti indikasinya  Pemkot sudah gagal mewujudkan program wajib belajar 12 tahun" Imbuhnya.

Melihat kondisi yang ada, aktivis ini mendesak Pemkot Banjar segera mengurai akar persoalan dan mencari solusi dari case yang ada.

Tidak hanya itu, Ia juga mendesak agar Kadisdik dievaluasi sebagai bentuk konsekwensi logis dari kegagalannya mengelola pendidikan.

"Pendidikan itu sangat penting untuk masa depan bangsa. Kita minta Pemkot segera mengurai dan mencari solusi dari akar persoalan tersebut. Saya kira Kadisdik layak untuk dievaluasi sebagai konsekwensi logis dari kegagalan yang ada. Ini dampaknya sangat serius untuk masa depan Kota Banjar, angka 32 dari 100 itu bukan angka main-main." tegasnya.

Selain angka APS di usia 16-18 tahun, Muhlison pun menyoroti partisipasi sekolah di rentang usia 4-18 tahun bagi penyandang disabilitas yang juga merosot drastis. Jika pada tahun 2023 angka partisipasi sekolah mencapai 68,88 persen, pada tahun 2024 justru turun 19,84 persen menjadi 49, 18 persen.

"Untuk kaum disabilitas justru  merosotnya drastis sekali. Artinya, kaum berkebutuhan khusus ini banyak yang tidak tersentuh dan terabaikan haknya dalam memperoleh akses pendidikan. Tentu ini sangat memprihatinkan! Ini harus segera dicari akar masalahnya," Jelas Muhlison.

Ia meminta Pemkot segera membenahi dan memetakan persoalan turunnya APS, apalagi besaran anggaran DAU yang diterima saat ini cukup besar, yakni Rp10 miliar.

"Itu harus terkelola dengan baik agar hak warga dalam mengenyam pendidikan terpenuhi," sambungnya.

Ia juga mengapresiasi langkah wali kota Banjar terpilih yang memutuskan untuk menangguhkan penggunaan anggaran DAU Dinas Pendidikan, hal itu dinilainya sebuah langkah yang tepat guna mengevaluasi rencana penggunaan agar lebih tepat sasaran dan manfaat.

"Informasinya untuk DAU Dinas Pendidikan yang sekarang Rp10 miliar, cukup besar. Jangan sampai ada lagi yang tidak tersentuh pendidikan. Makanya harus dipetakan persoalannya, ini soal tanggung jawab menyangkut wajah peradaban kita ke depan," tutupnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.