Amphuri Jatim Tolak Rekam Biometric untuk Pengurusan Visa Calon Jemaah Umrah

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia Jawa Timur (Amphuri Jatim) menolak rekam biometric (sidik jari mata dan retina) oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Rekam ini dilakukan melalui operator Visa Facilitation Services (VFS) Tasheel sebagai persyaratan untuk pengurusan visa calon jemaah umrah, Sabtu (29/12/2018).

Rekam biometric dianggap memberatkan jamaah yang ingin melaksanakan ibadah ke Tanah Suci. Proses persiapan perjalanan umrah dinilai menjadi lebih panjang dan berliku.

Advertisement

Hal ini, menurut DPD Amphuri Jatim sangat membebani calon jamaah umrah. Pasalnya, kantor VFS Tasheel yang ada di Indonesia tidak memadai. Karena dominan calon jamaah umrah berasal dari desa atau kabupaten terpencil. 

Mereka pun melakukan upaya untuk melobi Pemerintah Arab Saudi agar mau mempertimbangkan kebijakan ini untuk dihapuskan.

Mochammad Sufyan Arief, Plt Ketua Amphuri DPD Jatim menegaskan, sebagai kepanjangan tangan dari Dewan Amphuri Pusat Indonesia, pihaknya menindak lanjuti surat Amphuri tentang penolakan terhadap biometric. “Ada nota keberatan bahwa biometric tanpa sosialisasi terlebih dahulu,” tandasnya.

Rekam biometric di Jatim sendiri hanya bisa dilaksanakan di Surabaya (Mall BG Junction) dan Malang (Kantor Pos Kantor Besar Malang).

“Ini yang memberatkan jamaah menjadi dasar penolakan rekam biometric. Kami mewakili pengurus Jatim, menyampaikan bahwa biometric menghambat proses visa bagi jamaah umrah. Jamaah harus urus paspor di imigrasi, melalui proses vaksin meningitis di KKP Juanda dan Perak, dan sekarang ada tambahan rekam biometric,” jelas Sufyan Arief.

Terlebih, untuk pembayaran tagihan menggunakan mata uang US Dollar sehingga harga fluktuatif dan rentan penyalahgunaan. Otomatis biaya transpor dan bayar rekam biometric sebesar 7 US Dollar tiap hari akan berubah mengikuti kurs Rupiah. 

“Karena fluktuatif mengikuti kurs, maka rentan juga penyalahgunaan uang kembalian. Sepertinya saat ini kita akan dipersulit untuk melakukan ibadah. Ada visa progresif lebih mahal seharga 2000 real sekitar 536 US Dollar atau hampir Rp 4 juta,” cecar Sufyan.

Selain itu, fasilitas untuk menunggu rekam biometric disinyalir belum memadai. Amphuri Jatim berharap agar pelaksanaan rekam biometric ini bisa ditunda sampai siap baik SDM maupun infrastruktur.

“Pemberlakuan VFS seharusnya ditunda, sebelum peralatan memadai, kemudian saran yang kedua, sebenarnya kami para jamaah itu bersedia melaksanakan VFS ini, tapi mungkin tempatnya itu tidak harus menjadi syarat dari pembuatan visa, tapi bisa dilaksanakan saat jamaah akan berangkat di bandara keberangkatan kayak di Surabaya, Jakarta, Medan, Makassar,” tegasnya lagi.

Kementerian Agama sendiri diketahui sudah melayangkan surat keberatan kepada Kementerian Arab Saudi, tapi sampai saat ini belum ada tanggapan.

Pihak Amphuri Jatim berharap, dalam waktu dekat ini, pemerintah sudah bisa melobi ke Arab Saudi soal rekam biometric untuk pengurusan visa calon jemaah umrah ini. “Minimal bisa ditunda sampai batas waktu mereka telah siap alat maupun infrastruktur di setiap kabupaten/kota. Dan Kemenag sudah melayangkan surat itu,” pungkasnya.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.