PSME UPNVY Gelar Diskusi Publik Perpanjangan Blok Migas, Nasionalisasi atau Kepentingan Negara

TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Pusat Studi Mineral & Energi UPN Veteran Yogyakarta (PSME UPNVY) menyelenggarakan diskusi publik. Diskusi bertema Perpanjangan Blok Migas: Nasionalisasi atau Kepentingan Negara ini berlangsung di Ruang Rapat Gedung Arie F. Fakultas Teknologi Mineral kampus setempat, Jumat (16/8/2019).

Hadir sebagai narasumber yaitu Sulistya Hastuti Wahyu (Tenaga Ahli SKK Migas) Dr. Fahmy Radhi (Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada) dan Prof. Dr. Mukhtasor (Guru Besar Teknologi Kelautan Institut Teknologi Surabaya (ITS).

Advertisement

Sebagaimana diketahui, blok Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang diberikan kepada Kontraktor Kontrak Kerja sama nasional maupun asing yang habis kontraknya pada tahun 2015-2024 memberikan kontribusi sebesar 72,5 persen dari produksi Migas Nasional.

Berdasarkan data tersebut, potensi blok terminasi tentu sangat menarik, dan sejak tahun 2013 telah mengemuka diskusi dan wacana mengenai siapa yang lebih tepat mengelola perpanjangan blok-blok tersebut, apakah National Oil Company (NOC) yaitu Pertamina ataukah diserahkan kepada pemegang kontrak existing saat itu. 

Dr. Fahmy Radhi pada diskusi ini menyampaikan bahwa pemerintah memberikan pengelolaan Blok Mahakam yang habis tahun 2015 secara langsung 100 persen kepada Pertamina. Namun sayangnya, justru produksi malah turun dibandingkan saat masih dikelola oleh operator sebelumnya, padahal cadangan yang ada di Blok Mahakam masih besar.

"Ada apakah dengan Pertamina? Karena ada fakta lain bahwa Blok Offshore North West Java setelah diserahkan ke Pertamina produksinya juga turun dan terakhir ada kecelakaan dan masih belum selesai ditangani," tutur Fahmi

Sementara itu lanjutnya, pemberian perpanjangan Blok Rokan yang menggunakan mekanisme tender dan lagi-lagi dimenangkan oleh Pertamina. Sebab, karena ada komitmen investasi yang lebih besar dibandingkan Chevron. Hal ini menunjukkan bahwa perpanjangan blok migas terminasi dengan cara nasionalisasi terpatahkan karena hal tersebut diperoleh melalui tender business to business.

Perpanjangan Blok Corridor yang saat ini banyak dibicarakan karena ada ketidakpuasan disebabkan Pertamina tidak diberikan 100 persen sebagai pengelolanya. Menanggapi hal tersebut, Sulistya mengatakan bahwa pemerintah tetap memperhatikan Pertamina sebagai NOC. 

"Walaupun sahamnya bukan yang terbesar namun pada konsorsium pengelola Blok Corridor, Pertamina memiliki peran dan pengaruh penting terkait kebijakan karena akan bertindak sebagai operator pada tahun 2026 nanti," terang Sulistya.

Pada sisi lain lanjutnya, sejak tahun 2014 defisit neraca Migas terus membesar dan puncaknya pada bulan Juli 2019 Presiden Jokowi menyampaikan keluhannya dan meminta Kementerian terkait yaitu Kementerian BUMN dan ESDM untuk melakukan langkah-langkah mengurangi defisit neraca Migas karena memberikan porsi terbesar dalam defisit neraca perdagangan Indonesia yang terus membesar sehingga menyebabkan perekonomian tumbuh stagnan.

Adapun Prof. Dr. Mukhtasor menyampaikan bahwa pada pasal 33 UUD 1945 menekankan bahwa dalam pengelolaan kekayaan negara harus memberikan kesejahteraan sebesar-besarnya untuk rakyat, bukan menitikberatkan pada pengelolaan kekayaan negara.

Dalam buku yang diterbitkan Mohammad Hatta mengenai politik perekonomian, makna dikuasai negara tidak berarti bahwa pemerintah sendiri dengan birokrasinya menjalankan perusahaannya, manajemen asing dapat pula menjalankan perusahaan dengan terus meningkatkan jumlah tenaga kerja dan kandungan lokal. 

"Artinya, Bung Hatta yang menjadi Bapak Koperasi pun masih membuka kesempatan bagi perusahaan asing untuk terlibat dalam perekonomian nasional," ungkap Mukhtasor.

Selain itu, Mukhtasor juga menyoroti terus menurunnya kinerja Pertamina karena efisiensi yang rendah. Padahal di tahun 2016, Pertamina berhasil menghasilkan laba terbesar sepanjang sejarah hingga mengalahkan laba Petronas.

Melihat kondisi Pertamina saat ini yang masih terus bongkar pasang manajemen, kemudian kinerja yang menurun, dapat dibayangkan bagaimana nasib produksi Migas Nasional jika diserahkan semuanya kepada Pertamina. 

Maka sudah benar apa yang dilakukan oleh pemerintah yakni melakukan keseimbangan dalam pengelolaan industri Migas Nasional dengan senantiasa menempatkan kepentingan negara untuk kesejahteraan rakyat sebagai pondasi utama dengan tetap memperkuat kapasitas Pertamina, kata mantan Anggota Dewan Energi Nasional periode 2009 hingga 2014 ini. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.