Asosiasi Dosen Pergerakan Keluarkan 14 Rekomendasi, dari Penanganan Covid hingga Visi Pemerintahan Jokowi

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pelantikan dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Dosen Pergerakan (ADP) digelar di Aula University Training Centre (UTC) Universitas Negeri Jakarta (UNJ), pada 26-29 Agustus 2021. Rakernas mengusung tema “SDM Dosen Unggul Menuju Indonesia Emas".

Forum tersebut menghasilkan sebanyak 14 rekomendasi dan pernyataan sikap. "Asosiasi Dosen  Pergerakan sebagai sebuah institusi yang keanggotaannya terdiri dari para akademisi sudah tentu merupakan pemangku kepentingan utama dalam proses mempersiapkan SDM Indonesia yang unggul. Untuk itu, sebagai langkah konkret ada 14 hal yang kami anggap penting untuk menjadi prioritas,” ujar ketua Umum ADP Prof Abd Rahman Mas'ud PhD, Senin, (30/8/2021) sore.

Advertisement

Ke-14 rekomendasi itu di antaranya, pertama, pentingnya pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Pembukaan UUD NRI 1945 sebagai dasar, parameter, dan tolok ukur dalam pencapaian tujuan nasional Bangsa Indonesia.  

Kedua, agar pemerintahan Presiden Joko Widodo konsisten menjalankan visi pemerintahan. Khususnya yang termaktub dalam Impian Indonesia 2015 – 2085.

Ketiga, ADP meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk konsisten dalam melaksanakan visi kebudayaan 2025, dengan menempatkan negara vis a vis pemerintahan (pusat dan daerah) sebagai agen utama dan penggerak utama dalam pencapaiannya, dengan melibatkan dan mendapatkan partisipasi dari non pemerintah di seluruh Indonesia.

Keempat, menekankan agar pemerintahan RI harus menetapkan pedoman, utamanya untuk penyelenggara negara, agar visi, kebijakan, program dan kegiatannya dilaksanakan secara bertanggung jawab, konseptual, fokus. Juga memberikan manfat langsung kepada masyarakat bagi upaya terwujudnya masyarakat adil dan makmur. 

Kelima, diperlukannya  mekanisme pengelolaan kemajemukan dan toleransi yang baik agar tidak menjadi negative factor dalam perjalanan Bangsa Indonesia.

Keeenam, mendesak untuk melaksanakan empat pilar visi Indonesia 2045 secara konsisten dan berkelanjutan, agar pelaksanaanya dapat dijadikan sebagai metode yang efektif dalam pencapaian tujuan nasional.

Ketujuh, memandang perlunya pemenuhan kebutuhan teknologi informasi, penyediaan broadband yang lebih memadai, dan mengurangi digital divide yang hari-hari ini masih dirasakan sebagai masalah oleh masyarakat. Terutama masyarakat di tingkat daerah dan atau perdesaan. 

Delapan, meminta kepada semua pihak untuk memberikan perhatian kepada Sumberdaya Manusia Unggul Dosen sebagai pendidik di Perguruan Tinggi yang berkualitas dengan mencermati kecenderungan global. Juga memberi ruang untuk adaptasi terhadap tren perubahan masa depan, adanya keberpihakan pemerintah dalam hal riset dan inovasi, pemberian ruang komponen kualitas dosen, serta percepatan peningkatan SDM Unggul Dosen.

Kesembilan, proses pengetahuan bukanlah sebuah proses konsumsi semata. Lebih dari itu, adalah proses produksi yang lebih mengedapankan cita rasa keindonesiaan yang diabadikan sepenuhnya untuk kesejahteraan manusia. 

Kesepuluh, pentingnya pemerintah RI untuk tetap mengarusutamakan penanganan Covid-19 sebagai prioritas utama bagi upaya kesehatan dan keselamatan nyawa masyarakat Indonesia. Lalu, melakukan penanganan dengan regulasi dan penganggaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan moral bagi keberlangsungan Bangsa Indonesia.

Kesebelas, ADP mendorong promosi dan affirmative action paham kebangsaan agar literasi Islam yang santun dan toleran berdasarakan paham Ahlussunnah wal Jamaah, yang juga menekankan keramahan pada lingkungan (environmentally friendly), kesetaraan gender (gender equity), dan ramah generasi muda (youth friendly) tetap lestari dan mengakar kuat di Nusantara. 

Keduabelas, mendorong semua pihak (pemerintah dan masyarakat/ummat) untuk memelihara dan mengembangkan sikap wasathiyah, moderasi beragama, dalam mengekspresikan keyakinan agama-spiritual, nilai-nilai budaya yang dianut. Juga pandangan dan sikap politik guna memelihara harmoni keragaman dan kesatuan  masyarakat Indonesia.

Ketigabelas, menyerukan kepada semua pihak, baik pemerintah, masyarakat umum, komunitas akademik, serta dunia usaha dan dunia industri, untuk berkolaborasi dan berkontribusi dalam peningkatan mutu dan transformasi dunia pendidikan pesantren. Khususnya yang berkenaan dengan peningkatan mutu infrastruktur dan teknologi pembelajaran.

Kempatbelas, mendorong semua pihak untuk terus meningkatkan dan mempromosikan literasi sebagai pijakan dasar pembangunan dan kesejahteraan manusia. Untuk itu, upaya massif edukasi publik, efektif  literasi publik adalah suatu keniscayaan untuk mengedepankan sikap yang santun dan smart di tengah maraknya hoaks dan ujaran kebencian (hate speech, stereotyping).

Rekomendasi ini telah disepakati seluruh pengurus dan ditetapkan para pimpinan Asosiasi Dosen Pergerakan (ADP) yang diwakili oleh Ketua Umum Prof Abd Rahman Mas'ud, Sekretaris Umum Dr Luthfi Hamidi, Ketua Majelis Penasihat Prof Said Aqil Siraj, Ketua Majelis Pertimbangan Drs Akhmad Muqowam dan Ketua Majelis Pakar Prof Nur Syam. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.