Masalah Pengairan, Pupuk dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Ancam Nasib Petani Sidoarjo

TIMESINDONESIA, SIDOARJO – Kesulitan masalah mendapatkan pupuk dan pengairan lahan pertanian masih menjadi kendala utama petani di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini diungkapkan petani yang tergabung dalam Gapoktan Sumber Rejeki, Jogosatru, Sukodono, Sidoarjo.

Hasil panen petani di kawasan tersebut tidak bisa maksimal karena kurangnya pengairan lahan persawahan padi milik warga, sehingga petani merugi.

Advertisement

Tak hanya itu masalah sulitnya mendapatkan pupuk juga menjadi kendala hasil padi milik petani. Permasalahan ini sudah sering dilaporkan kelompok tani ke Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tapi belum ada tanggapan serius. Atas dasar itu Gapoktan Sumber Rejeki, Jogosatru, Sukodono, Sidoarjo meminta bantuan terkait solusi masalah petani tersebut ke Partai Gerindra.

Ketua Dewan Penasehat DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Bambang Haryo Soekartono, Kamis (18/11/2021) turun menemui petani yang tergabung dalam Gapoktan Sumber Rejeki, Jogosatru, Sukodono, Sidoarjo tersebut.

"Hal utama yang dikeluhkan petani, yakni  masalah air yang sulit masuk ke ladang-ladang sawah. Padahal, sawah para petani  berdekatan dengan sungai, tepat di sisi sebelah utara.

Ini ada dugaan kesalahan managemen, yang dilakukan oleh pengelola sungai atau irigasi. Jadi ini, yang perlu dilakukan satu pembenahan segera, karena pertanian merupakan aset yang luar biasa dari suatu daerah, untuk menciptakan ekonomi baru. Ini artinya, pertanian merupakan sumber multiplier ekonomi yang lebih besar, " kata Pria yang akrab disapa BHS kepada TIMES Indonesia.

Anggota DPR-RI periode 2014-2019 ini melanjutkan, UMKM yang ada sekitar 230ribu di Wilayah Sidoarjo, setidaknya 80 persen tergantung daripada beras.

Kemudian, masalah yang dihadapi petani lagi yakni permasalahan alih lahan. Di wilayah Sidoarjo, Kata BHS, kalau bisa tidak diperbanyak lagi alih fungsi lahan, kalau bisa di pertahankan. Ini, sejalan dengan gagasan Partai Gerindra yang sudah disampaikan di DPRD Sidoarjo.

Mengenai masalah hama tikus. Menurut BHS, adalah tugas dan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah. Seharusnya, untuk membasmi hama tidak dibiayai petani, tetapi dibiayai APBD. Sebagaimana program BHS, saat mencalonkan diri sebagai Bupati Sidoarjo 2020 lalu.

Soal gagal panen, ungkap BHS, harusnya ini juga menjadi tugas pemerintah, yang mana, para petani di wilayah Sidoarjo dijamin asuransi oleh Pemerintah. Sehingga pada saat gagal panen, mereka bisa mendapatkan ganti rugi.

"Untuk program ini, saya akan mengansuransikan sebanyak 50 hektar untuk satu periode tanam, sebagai contoh atau pilot project, lahan yang diasuransikan," kata BHS.

BHS menyambungkan, Pertanian ini sebagai tonggak pertahanan negara, karena tanpa pangan manusia tidak bisa hidup. "Biasanya, kalau perang. Lumbung-lumbung pangan yang dihancurkan, makanya lumbung pangan kita dihancurkan dengan alih fungsi tadi, ini harus dipertahankan," ucap BHS.

Pemerintah, sambung BHS, harus bisa melindungi semua lahan pertanian agar bisa menghasilkan produktivitas sesuai dengan standarisasi yang ditentukan misalnya 8 ton gabah setiap hektar sekali panen, harus segitu jangan sampai kurang. Ini tugas dari Pemerintah.

"Saya harapkan Babinsa dilibatkan lagi dalam menjaga supaya pertanian menghasilkan sesuai standarisasi tadi. Karena banyak permainan yang di pintu air, ini sengaja dipermainkan, dan ini harus kita berantas. Saya akan berjuang untuk petani di Sidoarjo," tutup BHS.

Sementara itu, perwakilan petani mengapresiasi Bambang Haryo, lantaran memperjuangkan subsidi pupuk ke Kementerian Pertanian dan Wakil Gubernur Jawa Timur, dan disetujui dari 2020 hingga 2021. "Alhamdulillah, masalah pupuk telah dibantu oleh Pak BHS, awalnya  satu hektar 100kg, sekarang menjadi 275kg per hektar. Ini alhamdulillah dengan hadirnya pak BHS di sini para petani bisa sukses dan sesuai dengan harapan mereka," kata H.Suudi, perwakilan Gapoktan Sumber Rejeki.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.