Dinas PUPR Sumba Timur Jelaskan Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Jalan

TIMESINDONESIA, SUMBA TIMUR – Perkembangan pekerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sumba Timur NTT masih tetap memperhatikan pada kelestarian sumber daya alam dan mutu lingkup hidup menuju pembangunan  berkelanjutan sesuai kualitas dan kuantitas sarana prasarana infrastruktur.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumba Timur Yohanis Njurumana, SPI, MAP mengatakan, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pihaknya  senantiasa menghadapi tantangan dalam peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur sejalan dengan kebutuhan perkembangan daerah.

Advertisement

"Infrastruktur jalan secara umum itu ada 4 kebijakan sesuai kewenangannya yang pertama jalan Nasional, jalan Provinsi, jalan Kabupaten dan jalan Desa yang masing-masing mempunyai kewenangan dari Pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten," ujarnya, Jumat (18/3/2022).

Yohanis menjelaskan, pertama, sesuai data yang telah divalidasi tahun 2020 bahwa pekerjaan jalan nasional khususnya di Kabupaten Sumba Timur atas kewenangan Pemerintah Pusat dengan panjang 191,70 Km kondisi baik dan tidak bermasalah bahkan pelaksanaannya tuntas.

Yang kedua, kata Yohanis, pekerjaan jalan Provinsi di Kabupaten Sumba Timur ditahun 2020 dengan panjang 274,35 Km. Kondisi baik hanya 98,43 Km, kondisi sedang 2 Km sedangkan kondisi rusak 173 ,92 Km artinya persentase kerusakannya mencapai 63, 40 persen.

Ketiga, tambah Yohanis, untuk jalan Kabupaten ditahun 2020 dengan panjang 1.227,45 Km. Kondisi baik 460,155 Km, kondisi sedang 216,914 Km, rusak 550,385 Km sedangkan presentase kerusakannya 44,80 persen.

Kemudian jalan Desa pada tahun 2020 sudah masuk dalam SK Bupati yang ditetapkan dengan panjang darat 470,50 Km. Kondisi baik 91,05 Km, sedang 29.55 Km, rusak 349,90 sehingga persentase kerusakan 74,40 persen.

"Jadi untuk infrastruktur jalan di Desa-desa masih dalam inventarisir dan up dating data atau perbaiki data dan itu masih terus berlanjut," tuturnya.

Ia mengaku, dengan kondisi infrastrktur yang mengalami kerusakan dan keterlambatan tentu Pemkab berupaya merancang anggaran untuk menyampaikan ke jaringan atas agar Pemkab Sumba Timur melalui Dinas PUPR dapat membangun kembali infrastruktur jalan yang rusak dan yang mengalami keterlambatan.

"Kalau masalah anggaran yang kita harap Dana Alokasi Umum (DAU) jelas kita tidak akan bisa, malah yang kondisi baik akan turun menjadi sedang, rusak dan bahkan akan menjadi rusak semuanya maka ini yang menjadi kiat-kiat Pemkab saat ini," ungkapnya.

Yohanis menambahkan, saat ini Dinas PUPR akan mengerjakan kondisi jalan diwilayah terisolir untuk membuka akses pergerakan perekonomian yang terpusat pada potensi pariwisata dan ketahanan pangan.

"Ini yang menjadi konsen Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dalam tahun 2022 maupun 2023 mendatang," terang Yohanis Njurumana Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumba Timur. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.