Aplikasi Ferizy ASDP Bermasalah, Bambang Haryo: Ada Benturan Kepentingan

TIMESINDONESIA, SIDOARJO – Langkah PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menghapus penjualan tiket on the spot di pelabuhan mendapat kritikan keras dari Tokoh transportasi nasional Bambang Haryo Soekartono. 

BHS sapaan akrab Bambang Haryo Soekartono yang juga Ketua Dewan Pembina DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) melihat aplikasi e-ticketing bernama Ferizy yang dikembangkan BUMN itu salah kaprah dan justru akan mempersulit masyarakat menggunakan angkutan penyeberangan.

Advertisement

“Harusnya PT ASDP tahu fungsi angkutan penyeberangan adalah kepanjangan jalan raya seperti halnya jembatan atau jalan tol, yang setiap detik, menit, dan jam penumpang dan kendaraan bisa melakukan perjalanan menyeberang 24 jam penuh. Dan lagi penerapan e-ticketing Aplikasi Ferizy terbukti bermasalah, saat arus mudik Lebaran lalu terjadi kemacetan luar biasa di Pelabuhan Merak dan Gilimanuk akibat aplikasi tersebut, karena sosialisasi yang sangat minim dimasyarakat terkait Aplikasi Ferizy itu," kata BHS kepada TIMES Indonesia, Senin (16/5/2022).

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur ini mengungkapkan, jika untuk mendapatkan tiket online ASDP, masyarakat harus mengunduh dulu aplikasi di gawai untuk setiap pembelian tiket (Ferizy red). Permasalahannya, masyarakat saat ini masih banyak yang tidak melek terhadap teknologi.

"Pengguna Play Store yang umumnya melek teknologi dan berpendidikan saja kesulitan menggunakan aplikasi itu, bagaimana dengan masyarakat menengah ke bawah? ASDP tentunya tahu, sekitar 40% penduduk Indonesia berpendidikan SMP dan 20% belum mengenyam pendidikan, sementara sekitar 70% pengguna angkutan penyeberangan adalah masyarakat menengah ke bawah sehingga mereka akan kesulitan dan bingung,”ungkapnya.

Menurutnya, realita dari masih sedikit masyarakat paham pada aplikasi tiket online penyeberangan seperti Ferizy, adalah munculnya calo-calo di sepanjang lintasan penyeberangan.

"Akibat kesulitan membeli lewat online dan tidak ada pilihan pembelian tiket di pelabuhan, masyarakat terpaksa membeli tiket lewat calo-calo yang marak di pelabuhan dengan harga lebih mahal. Ini yang terjadi saat Lebaran lalu, tetapi terkesan dibiarkan oleh ASDP dan instansi berwenang,”jelasnya

Karena itu, Bambang Haryo mendesak aplikasi Ferizy dirombak total, bahkan sebaiknya dihapus atau diganti dengan pembayaran langsung menggunakan uang elektronik atau e-money seperti diterapkan di jalan tol. ASDP juga harus menyediakan berbagai piliihan pembelian tiket, termasuk loket penjualan tiket di pelabuhan dan marketplacenya.

"Aplikasi Ferizy tidak akan menyelesaikan masalah selama dermaga ASDP di Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk tidak memadai dan tidak layak. Penumpang dikorbankan karena aplikasi secara otomatis akan membatasi kapasitas penumpang sesuai kapal yang bisa dilayani oleh dermaga yang sedikit itu,” paparnya

BHS menilai ada benturan kepentingan dalam penerapan tiket online sebab aplikasi Ferizy sepenuhnya dikuasai oleh ASDP, sementara BUMN itu tidak hanya berperan sebagai fasilitator atau penyedia jasa kepelabuhan tetapi juga operator kapal bahkan bertindak sebagai regulator. 

“Sebaiknya aplikasi itu diserahkan ke marketplace yang sudah berpengalaman melayani tiket online atau ASDP bekerja sama dengan Gapasdap yang mewakili semua perusahaan penyeberangan. ASDP patut diduga melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat jika memanfaatkan aplikasi itu untuk keuntungan sendiri,” tegasnya.

Anggota DPR RI periode 2014-2019 ini menambahkan jika karut-marut angkutan penyeberangan selama ini akibat ASDP diberikan kekuasaan sangat besar karena merangkap sebagai fasilitator, operator dan regulator tetapi tidak diawasi dengan baik oleh pemerintah. 

“ASDP seharusnya fokus saja sebagai penyedia jasa kepelabuhanan atau fasilitator, tidak usah menjadi operator kapal atau regulator yang mengatur kapal-kapal lain. Ini melanggar Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang mengamanatkan pemisahan peran antara operator dan regulator,” imbuh Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra itu.

BHS menyakinin Kementerian Perhubungan (Kemenhub) selaku regulator mengetahui semua persoalan di angkutan penyeberangan, termasuk masalah tiket online yang menyulitkan masyarakat ini. Namun, ASDP tidak dievaluasi dan dibiarkan bertindak semaunya. 

“Gapasdap sudah menawarkan diri untuk memberikan masukan ke ASDP terkait tiket online ini tetapi tidak ditanggapi dengan baik. Ada apa ini ? ”tanyanya.

Menurut BHS, lemahnya pengawasan terhadap ASDP membuat masalah kekurangan dermaga dan fasilitas pelabuhan tidak pernah diatasi. Masalah keamanan juga tidak diperhatikan, terbukti belum ada satu pun pelabuhan ASDP yang lulus International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code. 

“Padahal angkutan penyeberangan itu sangat penting bagi negara kepulauan seperti Indonesia. ASDP itu kan singkatan dari Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, jadi perhatikan juga angkutan sungai dan danau yang jumlahnya lebih besar lagi. Saatnya ASDP berbenah dan kembali ke khittah, fokus sebagai fasilitator supaya bisa melayani masyarakat dengan profesional,” pungkas Bambang Haryo. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.