DPRD Lombok Utara Minta Pemkab Lombok Utara Segera Tuntaskan Aspirasi Masyarakat

TIMESINDONESIA, LOMBOK UTARA – Anggota DPRD Lombok Utara rutin menyerap aspirasi masyarakat dengan cara turun ke lapangan melakukan reses selama tiga kali dalam setahun.

"Anggota DPRD Lombok Utara turun tiga kali dalam setahun untuk menyerap aspirasi masyarakat. Melalui reses inilah kami secara resmi menyerap aspirasi masyarakat," kata Ketua DPRD Lombok Utara Artadi, dalam konferensi pers yang dipandu Kabag Persidangan dan Risalah Sekretariat DPRD Lombok Utara, Mujaddid Muhas, Jumat (7/10/2022).

Artadi yang didampingi Ketua Komisi I Raden Nyakradi dan Wakil Ketua Komisi III Rusdianto menyebutkan, kegiatan wajib itu dilakukan secara bertahap.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Lombok Utara Rusdianto. (FOTO: Hery Mahardika/TIMES Indonesia)

Dijelaskan dia, reses pertama dilaksanakan pada 11-16 Februari untuk masa sidang I. Reses kedua dilaksanakan pada 12-17 Mei, dan reses ketiga dilaksanakan pada 24-29 September.

Ia menerangkan, pada kegiatan reses berbagai macam aspirasi yang diterima dari usulan pembangunan dan pemberdayaan dari nilai kecil hingga bernilai besar, jangka menengah sampai jangka panjang.

Setelah penyerapan aspirasi yang berlangsung selama enam hari setiap turun reses, Artadi mengatakan, anggota DPRD Lombok Utara merangkum dan memparipurnakan hasil reses sebanyak 30 anggota.

Barulah selanjutnya disampaikan ke eksekutif untuk diprogram pada tahun anggaran berikutnya. "Tentu aspirasi-aspirasi yang kami serap dan kami sampaikan ke eksekutif tidak keluar dari RPJMD Lombok Utara, “ terangnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara, Raden Nyakradi menjelaskan, terkait usulan aspirasi baik reses masa sidang I sampai reses masa sidang III tidaklah jauh beda. Sesuai yang dirangkum, usulan terbanyak itu didominasi infrastruktur jalan desa dan jalan pertanian.

"Usulan masyarakat masih didominasi jalan desa dan jalan pertanian," kata Raden.

Menurut Raden, legislatif kerap memberikan protes kepada pihak eksekutif jangan sampai fokus pembangunan di jalan perkotaan. Seperti pembebasan lahan dari jembatan Kokoh Putih sampai Tanak Song pada tahun 2023 harus mengalokasikan miliaran rupiah.

"Kami mempertanyakan tidak fokus pada jalan perkotaan, karena fokus kita peningkatan ekonomi masyarakat. Makanya, kita harus buka jalan pertanian dan jalan-jalan desa untuk meningkatkan perekonomian di desa, termasuk juga jangan fokus pada gedung, jangan sampai lupa pada infrasturkur lainnya," papar politisi Golkar ini.

Usulan masyarakat yang bisa diprogram dalam pokok-pokok pikiran tentu bernilai kecil namun memberikan dampak luas. Mulai dari penataan kuburan, membuka jalan pertanian, perikanan dalam bentuk memberikan sarana prasarana alat tangkap ikan.

Padahal, lanjut Raden,  hasil produksi perikanan per hari itu bisa tembus 2-10 ton, atau dari nilai uang Rp 200 ribu sampai Rp 5 juta. Kemudian, ada juga ekonomi produktif yang sesuai kebutuhan masyarakat, air bersih masyarakat yang kerap terjadi kekurangan air bersih pada musim kemarau.

Selain itu, ada juga kegiatan kelompok sadar wisata (pokdarwis), kelompok tani perkebunan juga menjadi perhatian bersama seperti budidaya trigona. Sayangnya,  kurangnya perhatian kepada kebudayaan menjadikan kebudayaan Lombok Utara tidak terlepas dari pariwisata, sehingga perlu mensuport kepada kelompok-kelompok seniman.

"Tetap kami usulkan dan perjuangkan. Termasuk juga pakaian-pakaian adat, kelompok klosal, dan perbaikan-perbaikan situs budaya. Dan masih banyak lagi yang kami serap aspirasinya, dan kami sampaikan ke pihak eksekutif untuk direalisasikan kepada masyarakat," terang dia.

Jika hanya mengandalkan aspirasi anggota dewan tentu tidak bisa, karena yang bisa merealisasikan sepenuhnya adalah pemerintah daerah atau pemerintah pusat.

Untuk mendongkrak aspirasi masyarakat tersebut, maka pihak eksekutif harus bersemangat memungut pendapatan asli daerah (PAD) agar aspirasi-aspirasi masyarakat dapat diakomodir dan direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat.

"Peningkatan PAD harus kita dorong agar program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat terealisasi sepenuhnya," imbuhnya.

Kondisi ekonomi sedang pulih pada saat ini tidak boleh menjadi alasan daerah kekurangan anggaran sehingga aspirasi masyarakat yang urgen tertunda atau tidak direalisasikan.

“Jangan sampai kebocoran sumber-sumber PAD juga menjadi persoalan karena hal itu memiliki pengaruh besar terhadap alokasi anggaran pembangunan dan pemberdayaan daerah,” kata Raden.

Raden mencontohkan, seperti halnya pada APBDP 2022 pemerintah daerah harus mengalami defisit anggaran sebesar Rp 14,29 miliar, sementara total belanja daerah mencapai Rp 941 miliar lebih, sedangkan pendapatan daerah hanya Rp 927 miliar lebih.

"Untuk menutupi kekurangan tersebut, kawan-kawan eksekutif harus benar-benar memungut sumber PAD itu. Jangan sampai membiarkan PAD bocor," tegas anggota DPRD dua periode dari Dapil Bayan ini.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Rusdianto mengungkapkan, sampai saat ini kawasan wisata tiga Gili yang berlokasi di Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, masih mempersoalkan penyediaan air bersih baik untuk masyarakat maupun pelaku usaha setempat. Persoalan lama itu kembali kambuh pada saat tiga Gili sedang ramai-ramai pengunjung.

Karena itulah, persoalan penyediaan air bersih pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi NTB serta stakeholder terkait harus berkomunikasi intensif menyelesaikannya.

"Harus ada win-win solutions (jalan keluar) agar kegaduhan dan kemampetan air bersih bisa teratasi dengan baik. Hal itu sangatlah prioritas untuk menopang kenyamanan wisata, terlebih tiga Gili masih menjadi andalan utama penarika sumber-sumber PAD yang mengarah kepada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Lombok Utara," pungkas Rusdianto. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement