Peristiwa Daerah

BHS Minta Penyelesaian Polemik Limbah Warga dan Pedagang Pasar Unggas Sepanjang Tak Rugikan Siapapun

Kamis, 24 November 2022 - 16:02 | 16.05k
BHS Minta Penyelesaian Polemik Limbah Warga dan Pedagang Pasar Unggas Sepanjang Tak Rugikan Siapapun
Bambang Haryo Soekartono saat mendapat aduhan dari pedagang pasar unggas, pasar tradisional sepanjang Kecamatan Taman, Sidoarjo ( Rudi Mulya/TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, SIDOARJO – Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono atau BHS mendatangi para pedagang dan pemilik rumah pemotongan unggas (RPU) di pasar unggas, pasar tradisional Sepanjang, Kecamatan Taman, Sidoarjo.

Kedatangan Bambang Haryo bersama BHS Peduli setelah pihaknya mendapat keluhan dan laporan para pedagang terkait polemik terkait larangan sementara mereka berdagang buntut dari demo warga beberapa waktu lalu yang menuntut rumah pemotongan unggas di sana ditutup. 

"Pedagang mengeluh ke kami (BHS Peduli red) bahwa sejumlah kios atau rumah pemotongan unggas di pasar Sepanjang diminta untuk menyetop sementara aktivitas mereka oleh warga setempat. Para pemilik kios pemotongan unggas ini diprotes warga lantaran limbahnya dianggap cemari lingkungan dan berbau menyengat sehingga mengganggu kenyamanan warga," kata BHS kepada TIMES Indonesia, Kamis (24/11/2022).

Bambang-Haryo-Soekartono-b.jpg

Bambang Haryo mengungkapkan jika seharusnya Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemkab Sidoarjo harus secepatnya menyelesaikan polemik ini dengan solusi kongkrit tanpa ada pihak yang dirugikan, dengan menyiapkan tempat pembuangan limbah yang layak dan sesuai bagi para pedagang RPU Pasar Sepanjang itu.

"Para pedagang dan pemilik rumah pemotongan unggas dipasar Sepanjang ini membayar retribusi dan pajak setiap tahunnya, sudah menjadi keharusan mereka mendapatkan fasilitas yang baik dari Pemerintah Sidoarjo, dalam hal ini lokasi atau tempat pembuangan limbah untuk mereka (pedagang RPU red)," ungkapnya.

Dalam kunjungannya, sejumlah pedagang tengah berjibaku membersihkan limbah pemotong unggas secara mandiri. Menurut BHS hal itu seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk membantu para pedagang terkait permasalahan limbah yang dikeluhkan warga.

"Coba kita lihat, lingkungan ini kumuh sekali tapi para pedagang ini membersihkannya secara swasembada loh. Seharusnya ini tugas daripada pemerintah daerah. Mereka juga tidak ingin lingkungannya kumuh," jelas Anggota DPR RI 2014-2019 ini.

Lebih jauh BHS menceritakan saat dirinya ke negara Malaysia, tempat ternak unggas tertata dan tersistematis dengan baik oleh Pemerintah setempat.

"Di sana (Malaysia red) tidak ada yang kumuh dan tempat pembuangan limbah juga sudah disiapkan secara layak oleh Pemerintah setempat," paparnya.

"Polemik pedagang RPU Sepanjang dan warga setempat ini harus segera ada solusi. Oleh karena itu melalui fraksi Gerindra DPRD Sidoarjo, saya berharap kepada khususnya Ketua Komisi B bidang pasar Pak Bambang Puji untuk mendesak Pemerintah Daerah segera memberikan solusi untuk para pedagang dan kios pemotongan unggas di pasar Sepanjang," sambungnya.

BHS menegaskan jika Pemkab Sidoarjo harus gerak cepat (gercept)  dalam masalah ini, sebab tempat pembuangan limbah yang baik menjadi solusi agar pedagang dan masyarakat sekitar sama-sama tidak ada yang dirugikan.

"Hal ini harus segera diselesaikan supaya para pedagang ini tidak dihentikan dalam mencari nafkah di RPU Sepanjang, Dan masyarakat juga tidak terganggu dengan limbahnya. Pemerintah harus menyiapkan tempat limbah yang baik mumpuni dan memenuhi syarat," tegasnya.

Bambang-Haryo-Soekartono-c.jpg

"Pemerintah Daerah harusnya tak ragu menyelesaikan permasalah limbah tersebut, sebab Pasar yang sudah berdiri puluhan tahun ini adalah pasar yang sah yang diresmikan oleh pemerintah, dan merupakan milik Pemkab Sidoarjo. Jadi secepatnya harus ada solusi permasalahan ini," harap BHS.

Sementara itu, Imam perwakilan pedagang unggas pasar Sepanjang berharap aktivitas dagang dan pemotongan unggas bisa kembali diizinkan.

"Jika kita berhenti berdagang, kita dapat pemasukan keuangan dari mana, kita nafkahi keluarga pakai apa," ungkap sedih Imam. 

Menurutnya jika Pemkab Sidoarjo melalui dinas terkait, seharusnya memberikan solusi yang tak merugikan pedagang, ditakutkan kondisi pasar sepi dan roda perekonomian tersendat.

"Kami berharap pemerintah melalui dinas terkait segara memberikan izin kembali untuk kami. Karena sudah 4 hari pasca diberhentikan sementara kondisi pasar sudah sepi. Kios pemotongan unggas adalah satu kesatuan dengan pedagang unggas. Semoga melalui dorongan dari Pak BHS ini, Pemerintah Sidoarjo bisa segera memberikan solusi dan mengizinkan kami beroperasional kembali," ujar Imam.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo, Bahrul Amig, bersama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo, Widiyantoro Basuki, mengunjungi pasar tersebut untuk bertemu para pedagang di sana.

Widiyantoro mengatakan, terkait polemik antara warga dengan pedagang itu, pihaknya untuk sementara ini telah mengambil langkah normatif dengan menghentikan sementara aktivitas di sana. Hal itu dilakukan untuk meredam permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

“Kalau masalah limbah. Ini sedang kami koordinasikan dengan DLHK. Karena pengolahan limbah ini ada standarnya, ya. Tapi, yang jelas, untuk sementara, normatifnya kami hentikan dulu pemotongan unggasnya,” kata Wiwid.

Wiwid menambahkan, nantinya akan kembali mengadakan pertemuan untuk membahas polemik ini. 

"Tujuannya, tentu agar dapat mencapai solusi terbaik untuk masing-masing pihak baik itu dari warga ataupun pedagang di sana," ujarnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.



Editor : Ferry Agusta Satrio
Publisher : Ahmad Rizki Mubarok

TERBARU

KOPI TIMES