Peristiwa Daerah

Dewan Pengupahan Perwakilan Buruh Walk Out Sidang Pleno Penetapan UMP 2023

Kamis, 24 November 2022 - 20:43 | 15.38k
Dewan Pengupahan Perwakilan Buruh Walk Out Sidang Pleno Penetapan UMP 2023
Buruh Indonesia saat melalukan aksi turun ke jalan. (FOTO: Dok. TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, YOGYAKARTADewan Pengupahan dari kalangan buruh melakukan aksi walk out dalam sidang pleno dewan pengupahan yang membahas perhitungan upah minimum provinsi atau UMP DIY 2023.

Sekretaris DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY, Irsad Ade Irawan, mengungkapkan aksi walk out terpaksa dilakukan karena perumusan UMP DIY 2023 tidak sesuai yang diharapkan. Setelah itu mereka menentukan sikap politik di antaranya, menolak dengan keras Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Upah Minimum (UM).

“Kami menganggap Permenaker tersebut sama saja dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 dan PP Nomor 36 Tahun 2021 yang sama-sama menggunakan formula/rumus penetapan yang tidak bisa mencerminkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), jelas Irsyad, dalam keterangan resminya seusai sidang yang digelar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Kamis (24/11/2022).

Menurutnya, Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 sangatlah mencerminkan kepongahan intelektual yang meskipun dengan rumus yang berbelit-belit hasilnya tetap saja kenaikan upah tidak boleh lebih dari 10 persen.

“Permenaker tersebut hanya akan menghasilkan penderitaan bagi pekerja atau buruh, yaitu upah murah. Dengan pembatasan kenaikan upah maksimal 10 persen, maka dengan Permenaker tersebut tidak akan meningkatkan daya beli pekerja/buruh dan tetap saja pekerja/buruh di DIY tidak akan mampu mencukupi hidup layak," ungkapnya.

Selain itu, PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 merupakan turunan dari UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, sementara UU Cipta Kerja telah dinyatakan Inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

“Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut, kami dari DPD KSPSI DIY menyatakan walk out dari sidang pleno dewan pengupahan Provinsi DIY Tahun 2022 yang diselenggarakan di kantor Disnakertrans DIY,” tegas Irsyad.

Keputusan walk out dari sidang pleno penetapan upah itu lantaran pemerintah DIY maupun pemerintah pusat tetap bersikeras menggunakan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 sebagai dasar penentuan UMP DIY Tahun 2023.

Atas beberapa pertimbangan itu, pihaknya juga menyuarakan tuntutan kepada pemerintah. Yakni, desakan agar pemerintah segera mencabut Permenaker Nomor 18 Tahun 2022. Kemudian, meminta Gubernur DIY Sri Sultan Hemengku Buwono X agar menentukan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2023 antara lain Kota Yogyakarta sebesar Rp4.229.663, Kabupaten Sleman Rp4.119.413, Bantul Rp3.949.819, GunungKidul Rp3.407.473 dan Kulonprogo Rp3.702.370.

“Angka itu merupakan hasil survey KHL menurut Permenaker Nomor 13 Tahun 2012 yang dilakukan oleh Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY,” tuturnya.

Selanjutnya, para buruh mendesak agar Gubernur DIY tidak menggunakan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 dalam menetapkan UMP dan UMK se DIY Tahun 2023.

“Kami juga minta agar Gubernur DIY mengalokasikan lebih banyak APBD dan Danais untuk program-program kesejahteraan masyarakat," ujarnya terkait UMP DIY 2023. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.



Editor : Deasy Mayasari
Publisher : Sofyan Saqi Futaki

TERBARU

KOPI TIMES